Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Edukasi Publik Tentang Pinjaman Online dalam Dinamika Pelayanan dan Regulasi di Desa Jati Kabupaten Magelang Ningsih, Ayup Suran; Rasdi, Rasdi; Niravita, Aprila; Anitasari, Rahayu Fery; Wedhatami, Bayangsari; Prabowo, Muhammad Shidqon; Ramli, Asmarani; Prayogo, Bagus Edi
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.36570

Abstract

Perkembangan keuangan digital saat ini harus sejalan dengan peningkatan pengetahuan khususnya masyarakat yang berada di daerah. Untuk itu pengabdian ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan lierasi keuangan digital. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan analisis masalah terlebih dahulu agar materi sosialisasi dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kali ini ada meningkatnya pemahaman tentang perkembangan perusahaan pinjaman daring, aturan hukum tentang pinjaman daring dan risiko yang mungkin muncul dari penggunaan pinjaman daring.
Reconstruction of Environmentally Conscious Mining Regulations in Indonesia: Perspectives from Islamic Legal Philosophy Wedhatami, Bayangsari; Suran Ningsih, Ayup
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i01.74323

Abstract

Mining can be understood as the act of extracting non-renewable natural resources from within the earth. In Indonesia, mining is intended to achieve the greatest possible prosperity and well-being for the people. This research, focusing on the reconstruction of environmentally sound mining regulations in Indonesia from the perspective of Islamic legal philosophy, is a normative legal study based on doctrinal analysis with a philosophical approach as the primary method. The research findings emphasize that the urgency of environmentally sound mining regulations in Indonesia becomes highly significant when viewed from the perspective of Islamic legal philosophy, particularly the concept of hifdzul bi'ah within the maqashid syariah, which emphasizes human responsibility as a caliph to maintain ecological balance and protect the environment. Given the extractive nature of mining, which has a negative impact on ecosystems, strict regulations and comprehensive oversight are needed to ensure that mining practices do not conflict with Sharia principles regarding environmental preservation. Reconstruction of mining regulations based on the philosophy of hifdzul bi'ah (environmental protection), with a focusfocusing on explicitly integrating the principles of sustainability, social justice, and ecological responsibility into the regulations. The concrete strategies put forward include improving reclamation and post-mining regulations, implementing environmental impact assessments that incorporate Islamic values, enforcing fair and firm sanctions, and providing incentives for eco-friendly mining innovations.
Student Participation in Monitoring Local Government Policies Wedhatami, Bayangsari; Windiahsari
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Indonesian State Law Review, October 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i2.31037

Abstract

This study aims to identify the level of student participation in monitoring local government policies, the forms of involvement carried out, and the factors that encourage and inhibit such participation. The approach used is quantitative descriptive, with data collection techniques through the distribution of closed questionnaires to 184 law faculty students of Semarang State University (UNNES). Data analysis was carried out using descriptive statistics and correlation and regression tests to see the relationship between variables. The results of the study showed that real student participation is still relatively low. As many as 71.7% of respondents have never been directly or indirectly involved in monitoring policies. Only a small portion participated through direct communication (16.8%) or social media/email (11.4%). In addition, only 46.7% followed the official local government account, indicating a lack of exposure to information. This conclusion indicates a misunderstanding between political awareness and student participatory actions. The theoretical implications of this study reinforce the importance of political efficacy factors, access to information, and trust in institutions in increasing the participation of young citizens. Practically, local governments and higher education institutions need to collaborate in building public literacy policies among students.
Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China Sulistiyono, Tri; Herlambang, Pratama Herry; Wedhatami, Bayangsari; Resthiningsih, Lilies; Kusumaningtyas, Oktaverina; Prasetyowati, Noviandra; Afifah , Bayyinatun
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.