Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL MAHKAMAH Jurnal Akta JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unes Law Review Gorontalo Law Review JUSTISI Kontribusia : Research Dissemination for Community Development Jurnal Justiciabelen Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Community Empowerment DedikasiMU: Journal of Community Service Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Borobudur Law and Society Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Pemuliaan Keadilan
Ifahda Pratama Hapsari
Universitas Muhammadiyah Gresik
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia Rodhiyah, Isyatur; Hapsari, Ifahda Pratama; Iskandar, Hardian Iskandar
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1986

Abstract

The criminal act of gambling is a crime that is commonly committed by many people, because from gambling people can get multiple wealth from the results of gambling. In Indonesia, the practice of gambling has developed along with the development of technological advances, namely online gambling. This online gambling crime offers many advantages for owners and managers, because in practice the online gambling business scheme no longer requires complicated permits to establish a gambling business via the internet. Based on these conditions, this study wants to explain that Indonesia has legally regulated gambling in several laws and regulations, including those regulated in Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code. Then related to online gambling laws specifically regulated in Article 27 paragraph (2) of the Electronic Transaction Information Law and its amendments. The use of normative legal methods with a statutory approach (staapproach) is carried out carefully by examining and analyzing legal rules relating to the accountability of online gambling crimes in Indonesia. The responsibility of online gambling actors is proven by containing elements of a criminal act. The criminal responsibility of online gambling actors is not only borne by players, but also includes those who give someone the opportunity to play gambling, such as service providers and managers of online gambling platforms.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemerkosa Anak Kandung Ridwan, Muhammad Basitur; Hapsari, Ifahda Pratama
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2436

Abstract

The kid is a gift of God Almighty, we must safeguard and care for him since every child has the right to survive. The rising number of occurrences of adult sexual abuse of kids both at school and in public settings implies a lack of child protection, as well as having a directly recognized physical and psychological effect by children as victims of sexual abuse. Sexual abuse of kids must be resisted with solid action and halted as soon as feasible. Prevention may be done via sex education, not just by parents but also by other parties, including schools. Child protection measures must begin as early as possible, so that children may engage ideally in the growth of the country and state, since everyone who performs their acts must be accountable and punished according to their actions.
EKSISTENSI KEBERADAAN SANKSI UU TPKS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DIINDONESIA Fajar Yaskur; Ifahda Pratama Hapsari
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3748

Abstract

This study aims to determine the existence of the sanctions of the sexual violence crime act called (TPKS) in various ways to provide preventive and repressive legal protection for victims of sexual violence. They are compiled using the normative method, which includes the study of laws and regulations, legal theories, opinions of experts, and other legal materials. Sexual harassment is an act that has a severe impact on victims, and the existence of the TPKS Law Number 12 of 2022 in Indonesia was formed as a legal umbrella effort and as an effort to renew punitive sanctions to follow up firmly on perpetrators of sexual harassment. The Criminal Code that has been amended and regulated in the Criminal Code Number 1 of 2023, which is explained in Chapter XV concerning criminal acts of decency, mainly regulated in articles 414 to 423 of the Criminal Code, has also not been able to provide complete legal protection for victims of sexual harassment. The Criminal Code also does not mention explicitly or explicitly the problem of sexual abuse. The result of this research is to provide explanation and legal protection for victims who are mentally disturbed due to the impact of sexual harassment and can provide punishment for perpetrators regardless of their status to create a deterrent effect for the perpetrators.
Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia Jannah, Nor Eka Miftakhul; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1057

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dalam KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai pasal tentang ilmu gaib yang ada dalam KUHP agar masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perangkap penipuan oleh para oknum dukun ilmu gaib yang tidak bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia Hidayah, Putri Rohmatul; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1058

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkara tindak pidana bullying semakin banyak terjadi. Permasalahan mengenai bullying sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku bullying dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya. Banyak sekali pelaku perkara bullying dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying terdapat kontroversi dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku. Seringkali sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan terdapat kemungkin pelaku bullying menambah ketajaman serangan terhadap korbannya. Restorative justice adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Penyelesaiaan perkara melalui restorative justice dilakukan untuk melindungi dan menghormati serta memberikan keadilan yang terbaik bagi korban bullying. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus bullying yang lebih efektif dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korban.
Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia Citra, Nabilah Seviana; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1060

Abstract

Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgroden) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.
Sanksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia Kartika, Sinta Wahyu; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1061

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Para pelaku kejahatan ini harus diberikan sanksi agar mendaapkan efek jera karena tindakan ekploitasi seksual terhadap anak memberikan dampak buruk terhadap para korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban pada UU TPKS dan UUPA. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative. Dan kesimpulan dari penulisan artikel ini bahwa pelaku ekploitasi seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan anak sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.
Reformulation of Juvenile Court: The Perspective of Judicial Amnesty in Indonesia and The Netherlands Hapsari, Ifahda Pratama; Nurjaya, I Nyoman; Aprilianda, Nurini; Istiqomah, Milda
SASI Volume 31 Issue 4, December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i4.3282

Abstract

Introduction: This study examines the reformulation of the provisions of Article 70 of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice through the perspective of the concept of judicial pardon in order to ensure the protection of children's fundamental rights.Purposes of the Research: The research focuses on an in-depth analysis of the concept of rechterlijk pardon as a legal instrument in handling cases of children in conflict with the law.Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method through a comparative study of the legal systems of Indonesia and the Netherlands.Results of the Research: The research findings indicate that the application of judicial pardon as regulated in Article 70 contains substantial weaknesses, particularly related to the ambiguity of the parameters of "mildness of the act" and "personal circumstances of the child" which have the potential to cause disparities in judicial practice. Normative reconstruction of these provisions is a necessity in order to ensure legal certainty and optimize protection for children in conflict with the law.
Increasing Criminal Threats for Illegal Pharmaceutical Trade: A Critical Review of Health Law Reform in Indonesia Sudibyo, Ibnu; Hapsari, Ifahda Pratama
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.637-649

Abstract

The illegal trade in pharmaceutical preparations poses a public health risk and challenges the effectiveness of the criminal justice system. Reforms through Law No. 17 of 2023 concerning Health increase the criminal penalty for violating quality standards to 12 years in prison and a fine of 5 billion rupiah, but simultaneously remove the explicit provisions regarding criminal penalties for distribution without a distribution permit, as previously stipulated in Article 197 of Law No. 36 of 2009. This article normatively and critically analyzes the implications of these reforms for legal certainty and deterrent effects, by linking empirical findings from several regional studies (Tarakan, Gorontalo, and North Bolaang Mongondow) and enforcement practices in the e- commerce realm. The results of the study indicate a strengthening of quality sanctions, but also a potential gap in norms for distribution without a permit, which encourages the dominance of administrative sanctions (takedown) over criminal penalties. Implementation obstacles also stem from inter-institutional coordination, limited infrastructure, and low public participation. Recommendations are directed at harmonizing derivative regulations, strengthening coordination between BPOM, the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts, as well as arranging proportional and consistent administrative-criminal sanction schemes.
Co-Authors Ahsan, Allya Maulida Putri Astari P, Enggar Windi Aulia Putri Beni Dwi Komara Chusnul Karimah Citra, Nabilah Seviana Dodi Jaya Wardana Dwita Rahmawati Fajar Yaskur Hadi Ismanto Hammi Farid Hardian Iskandar Hidayah, Putri Rohmatul I Nyoman Nurjaya Iskanda, Hardian Iskandar, Hardian Iskandar Isnaeni Abdillah Liat Mauli Iwan Sandi Pangarso Izzah Audina Jannah, Nor Eka Miftakhul Kartika, Sinta Wahyu Kiki Andrian Lingga Adi Dharma Milda Istiqomah Mohammad Furqoon Senoaji Muhammad Azkannasabi Nabilah Seviana Citra Nadia Prawira Supriadi Nor Eka Miftakhul Jannah Nurini Aprilianda Perwitasari, Dinda Tri Novia Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi Putri Rohmatul Hidayah Putri Saffanah, Adinda Rahmi, Vembri Aulia Ridho Afrizal Abd Rohim Ridwan, Muhammad Basitur Rizkyfia Desya Anindyta Rodhiyah, Isyatur Sinta Wahyu Kartika Sudibyo, Ibnu Suri Oktavian Vembri Aulia Rahmi Vembri Aulia Rahmi Zen Maulana Akbar