Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Legal Science Journal Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Mulyawan, Fitra
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN Mulyawan, Fitra; yulinda, Kiki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130

Abstract

In the development of Indonesian National Law, the existence of Islamic law is very important, in addition to being a material for the preparation of national law, Islamic law is also an inspiration and dynamic in the development of national law. Likewise in the health sector, where the existence of Islamic law is an integral part of national law in the rules that exist in the health sector law. Intended to see whether Islamic law becomes an integral part of the rules in the field of health. Then whether the existence of Islamic law in these rules is explored from Islamic law which develops normatively into positive law. Therefore, Islamic law in the form of fatwas has a strong influence on the legislative process in Indonesia. All of this is clearly seen in the rules of health, first revealed elements of Islamic law that exist in the rules of health, namely the health law from independence to existing laws and apply to this day. So that the health law found a value system in Islam related to health, such as forbidden abortion, the existence of strict rules.
TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional) Mulyawan, Fitra; Wendriadi, Wendriadi
UNES Law Review Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.111

Abstract

HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam pandangan kasat mata, menunjukkan hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, baik itu berkaitan dengan HAM atau bahkan hukum yang dipegang oleh suatu negara. khususnya mengenai hudud seperti potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, serta qishash, sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Oleh karena itu para fuqaha berbeda pendapat dalam penerapan hukuman rajam, sebagian fuqaha’ setuju dengan hukuman rajam, dengan dasar hadis Nabi sebagai sandaran hukum. Namun sebagian Fuqaha’ yang lain menyatakan tidak setuju dengan hukuman rajam, karena mereka mengganggap bahwa hadis tersebut tidak cukup sebagai dasar hukum. Dalam hukum nasional sangat jelas perbedaan antara hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia khususnya berkaitan dengan sanksi bagi pelaku zina muhshan. Ketentuan hukuman rajam berlawanan menurut pandangan HAM antara lain dengan: Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945.
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG Mulyawan, Fitra; Tiara, Dora
UNES Law Review Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i2.151

Abstract

Dalam perkembangan Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam perkembangan hukum nasional. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. maka ada beberapa pengidentifikasian masalah mengenai hal itu yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik Hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reseption in Complexu. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori receptie. Karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang yaitu mengenai posisi hukum Islam dalam system hukum nasional pada masa kolonial Jepang tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajahan Belanda ke dalam bhasa Jepang.
Implikasi Perilaku Politk Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2024 Saputra, Hendra; Rosadi, Otong; Mulyawan, Fitra
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fe8wmf75

Abstract

Praktik politik uang telah secara tegas dilarang dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Namun, dalam kenyataannya, praktik ini masih terus terjadi, seperti yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Solok pada Pilkada Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Implikasi politik uang terhadap partisipasi pemilih di Kota Solok; (2) Peran Bawaslu dalam menindaklanjuti praktik politik uang; dan (3) Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kota Solok berlangsung secara masif dan sistemik. Partisipasi pemilih cenderung tidak didasarkan pada kesadaran politik, tetapi pada pertimbangan transaksional jangka pendek, sehingga menghasilkan partisipasi yang semu dan prosedural. Peran Bawaslu Kota Solok masih bersifat normatif dan terbatas pada fungsi administratif. Fungsi edukatif dan transformasi budaya politik belum berjalan secara optimal. Bawaslu belum mampu mengubah orientasi politik masyarakat dari pragmatis menjadi rasional. Adapun kendala yang dihadapi Bawaslu meliputi: (a) struktur hukum, seperti keterbatasan personel dan logistik; (b) substansi hukum, yaitu kesulitan pembuktian karena minimnya saksi dan bukti konkret; serta (c) kultur hukum, berupa rendahnya kesadaran politik masyarakat, sikap permisif terhadap politik uang, dan ketakutan untuk melapor.  
Kewenangan Camat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Nasution, Sonia Alda Hafifah; Mulyawan, Fitra; Helen, Zennis
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/c3q7np82

Abstract

Kewenangan delegasi yang dimiliki camat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Camat tidak berwenang mengawasi pengelolaan keuangan desa secara substantif, serta tidak memiliki kewenangan untuk menahan, mencoret, atau membatalkan dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kewenangan camat hanya terbatas pada pemberian rekomendasi administratif atau surat pengantar atas dokumen rancangan APBDes atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada bupati/wali kota. Namun dalam praktiknya, ditemukan kasus penyimpangan di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, di mana Camat menunda penandatanganan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena konflik kepentingan pribadi, yang berakibat pada keterlambatan pencairan dana dan terganggunya pelaksanaan program desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder,  mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan Camat Tabir serta Kepala Desa Koto Rayo, analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriftif kualitatif.
Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok Dewi, Elsa Novrima; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/t33njf37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan aparat Satpol PP dan PKL, serta observasi langsung di beberapa lokasi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP belum efektif, ditandai dengan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan PKL secara berulang dan belum adanya efek jera. Hambatan yang dihadapi mencakup kendala yuridis seperti substansi peraturan yang belum operasional, serta kendala non-yuridis seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, minimnya anggaran, resistensi sosial, dan lemahnya koordinasi antar-OPD. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan integratif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban ruang publik secara berkelanjutan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Arliman, Laurensius; Immanuel, Marcello Guido; Mulyawan, Fitra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mfkp3614

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling serius dalam hukum positif Indonesia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kompleksitas tindak pidana pembunuhan tidak hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada motif, cara melakukan perbuatan, serta kondisi sosial dan psikologis pelaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan hukum secara cermat dengan berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, serta mengkaji penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut, khususnya terkait pengaruh motif pelaku dan fakta-fakta persidangan terhadap berat atau ringannya sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kedua putusan pengadilan yang dianalisis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencakup pertimbangan yuridis yang bersumber pada fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur Pasal 338 KUHP, serta pertimbangan sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan kondisi subjektif terdakwa. Meskipun kedua perkara menggunakan dasar hukum yang sama, terdapat perbedaan dalam penerapan pidana, yang mencerminkan penerapan asas individualisasi pemidanaan, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak Candra, Dodi; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nhmerw28

Abstract

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang saat ini melalui Program unggulan dengan tag line “Padang Rancak”, telah memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Akan tetapi, upaya tersebut belum berdampak secara optimal karena masih ada sekitar 10.950 ton jumlah timbunan sampah per tahun yang belum tertangani di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan dump truck, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.
Co-Authors Afrinal, Afrinal Anriady Arnas, Doni Bulan Sari Siregar, Linda Candra, Afrikal Candra, Dodi Darmini Roza Dewi, Elsa Novrima Dora Tiara Efendi, Faisal Helen, Zennis Hendra Saputra Immanuel, Marcello Guido Indradewa, Rhian Laurensius Arliman S Majid, Ikhwanuddin Abdul Marisa, Kiki Nasution, Sonia Alda Hafifah Otong Rosadi Rahmadi, Irsyad Siska, Diana Supardi, Elpi Wendriadi, Wendriadi