Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Bina Hukum Lingkungan Surya Abdimas Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Paulus Law Journal PAMPAS: Journal of Criminal Law Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Bina Hukum Lingkungan Trunojoyo Law Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Rully Herdita Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Kania Sugiharti; Rully Herdita Ramadhani; Memed Sueb; Cahya Irawady; Indri  Yuliaftri
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 12, No 2 (2023): Juni, 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v12i2.39474

Abstract

Desa Cintaratu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, dimana kedudukannya sangat strategis karena berdampingan dengan pusat pemerintahan dan pendidikan serta kawasan wisata. Dengan banyaknya potensi yang dimilikinya, maka Desa Cintaratu perlu dilakukan sosialiasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Mengingat tidak sepenuhnya aparatur desa memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa sebagai amanah undang-undang. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan kapabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, serta merespon aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Metode pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialiasi yang disampaikan dengan metode ceramah dan penyampaian materi dalam bentuk PPT melalui media layar infokus. Fakta yang ditemukan terkait pengelolaan dana desa yang ada di Desa Cintaratu, pada dasarnya pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, sudah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya informasi anggaran perencanaan dan belanja desa. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat, aparatur desa di Desa Cintaratu ini merasakan pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan dalam menjalankan amanat undang-undang desa yang di dalamnya mengatur mengenai dana desa dan dana desa tersebut diperuntukan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE Muhammad Al Riyadh; Sigid Suseno; Rully Herdita Ramadhani
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i1.19287

Abstract

Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates criminal acts of extortion and threats in one article formulation, namely Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4). These two criminal acts have different qualifications for offenses as formulated in the Criminal Code and are rubber articles so that in their application they cause many victims, as in several decisions, namely Decision Number 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk, Decision number 130/Pid. Sus/2018/PN Jkt Utr, and Decision number 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the new ITE Law, has amended the previous amendment which changed the rubber article formulating the criminal offenses of extortion and threats which were separated into different article formulations. The author uses a normative research model sourced from library materials with a legal and conceptual approach. This research concludes that combining two criminal acts in one article formulation can lead to errors in interpretation or understanding by law enforcers of Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of the ITE Law is old so there is the potential for human rights violations. This error in application occurs when the provisions for the offense of making complaints against suspects of criminal threats are not enforced
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA Manayra Aisha Putri Indradjaja; Sigid Suseno; Rully Herdita Ramadhani
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan era digital khususnya dalam aspek teknologi, telah memunculkan berbagai inovasi dalam bidang layanan keuangan salah satunya adalah Financial Technology. Adapun jenis Financial Technology yang banyak diminati dan sering digunakan, yaitu Financial Technology Lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal juga dengan pinjaman online. Financial Technology Lending dewasa ini dijadikan sebagai alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kemudahan yang diberikan oleh layanan Financial Technology Lending juga menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana khususnya dalam aspek siber. Walaupun pada praktiknya penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal ini telah dilakukan. Namun, kenyataannya pinjaman online ilegal masih marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan kendala terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penjabaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum telah diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal; (2) Walaupun penegakan hukum telah dilakukan, tetapi pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan belum dapat diberantasnya tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pinjaman online ilegal.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI PLATFORM MEDIA SOSIAL Tiara Rahmawati; H. Agus Takariawan; Rully Herdita Ramadhani
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Hal tersebut menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut, khususnya bagi penyidik. Adanya hambatan yang dialami oleh penyidik, menjadi diperlukan pula adanya suatu perubahan dari sisi kebijakan kriminal. Sebab upaya penanggulangan berupa kebijakan kriminal yang selama ini dilakukan dirasa masih belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk memahami, menunjukkan, dan memaparkan terkait penegakan hukum serta upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan), kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online di platform media sosial memang terdapat hambatan-hambatan tertentu bagi penyidik dalam mengusut dan menyelesaikan tindak pidana berbasis online tersebut, di mana dalam hal ini yang diserang adalah jaringan komputer. Dari sisi kebijakan kriminal pun, dibutuhkan upaya-upaya serta solusi agar dapat mencegah maraknya tindak pidana berbasis online dengan modus giveaway tersebut, salah satunya dengan mengadakan pelatihan dalam bidang siber atau ITE bagi penyidik di seluruh kepolisian di Indonesia dan mengadakan penyuluhan berupa seminar bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengetahui adanya indikasi penipuan dengan modus giveaway.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Jidny Izham Al Fasha; Erika Magdalena Chandra; Rully Herdita Ramadhani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rentannya kepunahan satwa jenis burung dilindungi yang ada di Indonesia, disebabkan oleh maraknya praktek perniagaan ilegal di pasar burung tradisional. Banyaknya masyarakat yang menjadi peminat dari satwa jenis burung dilindungi ini merupakan salah satu penyebab maraknya praktek perniagaan ilegal tersebut. Hal ini berdampak pada terancamnya populasi satwa jenis burung dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif implementasi penegakan hukum serta dampak dari penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Untuk menjawab permasalahan yang di angkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurang efektifnya penegakan hukum ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor sarana dan fasilitas ini menjadi pengaruh besar dalam berjalannya penegakan hukum ini. Kemudian, penerapan diskresi oleh Lembaga Kepolisian menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum.
Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan Syahla Putri Raharyanti; Lies Sulistiani; Rully Herdita Ramadhani
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2452

Abstract

The Application of Justice Collaborator in the crime of premeditated murder is still considered unclear, this is based on the provisions in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as SEMA Number 4 of 2011 which explains that a witness to a perpetrator who is a worker can appear in a confrontation at certain or special types of cases. These pros and cons reappear because a Justice Collaborator has the right to obtain leniency as a form of legal protection for perpetrator witnesses, even though the perpetrator is an important person in the case yet he is not an intellectual actor. Research shows several regulations governing Justice Collaborators, but they are not yet rigid and have finally expanded their meaning in their application. The provisions regarding the implementation of Justice Collaborator are considered to have an important existence in the criminal system.
Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan Helda Okta Havifah; Somawijaya Somawijaya; Rully Herdita Ramadhani
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3657

Abstract

This research aims to analyze the judge's considerations regarding the circumstances of mitigating the sentence in the Supreme Court decision Number 813k/Pid/2023 based on the principle of proportionality of punishment. The principle of proportionality of punishment is a principle of criminal law which demands that the punishment given must be proportional to the error committed by the convict. The research method used is a literature study by collecting and analyzing data from relevant Supreme Court decisions as well as theoretical reviews related to the principle of proportionality of punishment. The research results show that the judge's consideration of Inspector General Ferdy Sambo's service as a member of the National Police as a mitigating circumstance was appropriate. Although theoretically, a person's service should not be used as a reason to mitigate punishment, in practice, the service of a defendant is often considered in court decisions in Indonesia. However, the judge's consideration of merit as a reason for mitigating punishment in this case was not sufficient to reduce the reproach attached to the defendant, especially with his state apparatus status. Therefore, the decision of the panel of judges to change the sentence to life imprisonment was wrong and not in accordance with the principle of proportionality
Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhuan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Deanova, Luthfie Arya; Sulistiani, Lies; Ramadhani, Rully Herdita
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11889

Abstract

Sexual violence crimes not only affect adults as victims but also targetand impact children. Concern over the high number of sexual crimes experienced by children should not solely focus on punishing the perpetrators but also on fulfilling the rights of child victims of criminal acts. One way to restore the condition of child victims of sexual violence is through restitution. In cases of sexual crimes against children, the Public Prosecutor (JPU) plays a central role in ensuring the fulfillment of the victim's right to restitution. The central role of the Public Prosecutor in providing restitution is stated in Government Regulation No. 43 of 2017. This study aims to examine the urgency of the Public Prosecutor's role in fulfilling restitution rights and to identify the challenges and efforts in the process of fulfilling these rights for child victims. This research uses a normative juridical approach. The findings indicate that filing for restitution for child victims of sexual violence crimes is crucial and should be included in the Public Prosecutor's indictment as a form of legal protection for the child victims. However, the implementation of restitution requests in the indictment still faces obstacles, both from within the prosecutor's office and from external institutions.
Judicial Considerations in Imposing Replacement Money Sanctions in Corruption Cases Involving State Land Transfer Lameng, Jihan Shavira Yosephin; Elis Rusmiati; Rully Herdita Ramadhani
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4427

Abstract

The study aims to examine and analyze the judge's consideration in the imposition of replacement money in corruption cases involving state land transfer through the lens of justice drawing on progressive legal theory, and the theory of economic analysis of law, while also assesing strategies to maximize the recovery of state financial losses through the application of replacement money. The method of research is normative juridical method with a qualitative descriptive approach, focusing on secondary data such a legislation, court decisions, and legal literature. The research specification used is descriptive analytical. Novelty of this research lies in highlighting analyze the effectiveness of additional criminal sanctions in the form of replacement money in corruptions offenses involving state land transfer in optimizing the recovery of state finansial losses through progressive law theory and economic analysis of law approach. The Results indicate that the implementation of replacement money as an additional criminal sanctions is considered not to be optimal in maximizing the recovery of state financial losses, Judges' considerations in several decisions examined show that the imposition of replacement money has not implemented progressive legal theory, without considering other forms of losses impacted by corruption offenses involving state land transfer. This is due to the absence of parameters as guidelines in imposing of replacement money Conclusion, it can be known that although Article 18 paragraph (1) letter (b) of the Corruption Law has included the amount of replacement money payments balanced with the assets/objects obtained from corruption crimes, a more progressive approach are needed to ensure that the imposition of replacement money can effectively restore the state's financial losses. Therefore, it is necessary to calculate the amount of replacement money using the NJOP indicator in corruption cases involving state land transfer in line with efforts to optimize the return of state financial losses.
The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform Izharti, Rakhmi; Magdalena, Erika; Ramadhani, Rully Herdita
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 7, No 2 (2025): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v7i2.30601

Abstract

The fragmentation of restorative justice regulations across Indonesia’s criminal justice institutions, including the police, prosecution, and judiciary, has resulted in procedural inconsistencies and undermined legal certainty for both victims and offenders. This study aims to examine the normative and institutional urgency of codifying and unifying restorative justice mechanisms within the reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP), particularly in light of the restorative provisions introduced in the 2023 Code Penal (KUHP). Employing a normative juridical method, supported by limited empirical data from interviews with convicted persons, the research integrates statutory, comparative, and conceptual analyses to evaluate coherence between sectoral regulations and the integrated criminal justice framework envisioned by the revised KUHAP. Findings reveal significant regulatory divergence regarding eligibility criteria, procedural stages, and legal consequences, resulting in selective enforcement and a decline in public trust. The study concludes that codification and unification of restorative justice norms are imperative to harmonise institutional mandates, operationalise the principle of ultimum remedium, and ensure substantive legal certainty. Codified provisions should establish uniform procedures, binding legal effects, and cross-institutional coordination mechanisms. These reforms carry significant implications for advancing a humane and efficient criminal justice system in Indonesia, reducing litigation costs, and enhancing public confidence in restorative approaches.
Co-Authors Agus Takariawan Ajie Ramdan Azadia Az Zahra Cahya Irawadi Cahya Irawady Deanova, Luthfie Arya Dewi Kania Sugiharti Dewi Kania Sugiharti Elis Rusmiati Elis Rusmiati Erika Magdalena Chandra Farol Medeline H. Agus Takariawan Helda Okta Havifah Ijud Tajudin Indri Yuliafitri Indri  Yuliaftri Izharti, Rakhmi Jidny Izham Al Fasha Jidny Izham Al Fasha Lameng, Jihan Shavira Yosephin Lies Sulistiani Magdalena, Erika Manayra Aisha Putri Indradjaja Manayra Aisha Putri Indradjaja Mei Susanto Memed Sueb Muhammad Al Riyadh Nella Sumika Putri Salman Nazil Firdaus Sigid Suseno Somawijaya Somawijaya Syahla Putri Raharyanti Tiara Rahmawati Tiara Rahmawati Zainal Muttaqin