Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Nagari Law Review Jurnal Yudisial Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Riki Afrizal
Universitas Andalas
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Zurnetti, Aria; Mulyati, Nani; Nova, Efren; Afrizal, Riki
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.527-543.2024

Abstract

Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2021, concerning Providing Access to Justice for Women and Children Involved in Criminal Proceedings, is significant progress in strengthening legal protection for victims of violence, especially in the West Sumatra Province, Indonesia, where law enforcement officers are concentrated. In the past, criminal procedural law seemed to primarily regulate the safeguarding of the rights of offenders, as mandated by Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure. In contrast, recent legal developments and breakthroughs, exemplified by this Guide, indicate a significant shift in focus toward protecting victims and witnesses, thereby overcoming the phenomenon of victimization. This article discusses problems in investigations carried out in the jurisdiction of Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Pesisir Selatan, Pasaman, and Pariaman District Attorneys. Initially, an overview of the circumstances surrounding the issuance of Guideline No. 1 of 2021; then a study will be carried out on the application of the principles of protection of children and women in the prosecution process throughout the region; and finally, the development of legal protection models to ensure that children and women victims of violent crimes have access to justice. The research method used is sociological, legal research with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data. This research finds an effective model of legal protection for women and children victims of violent crimes so that they can access justice in the criminal legal process. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies have a deeper understanding of legal protection for victims of violence and contribute to increasing access to justice for women and children in criminal cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office.
PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Afrizal, Riki
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.386

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam jangka waktu tujuh hari. Putusan ini menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang sebelumnya tanpa kepastian, sehingga sering terjadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan secara bersamaan dengan berkas perkara dan koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum baru terlihat pada saat itu. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi berkaitan dengan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana serta bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP terdapat ketidakpastian mengenai koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Ketidakpastian akan berpengaruh kepada mekanisme checks and balances dalam proses peradilan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi khsususnya terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam jangka waktu tujuh hari kepada penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi semakin diperkuatnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan.Kata kunci: sistem peradilan pidana terpadu; penyidikan; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 examines Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the obligation to submit notification of the investigator's commencement by investigators to the public prosecutor, reported, victim/reporter within seven days. This decision confirms that the notification of the investigator's commencement to the public prosecutor was previously uncertain. It often happened that the notification of the investigator's commencement was delivered simultaneously with the case les, and coordination between the two law enforcement agencies was only visible at that time. This writing problem is how the constitutional judge considerations are related to legal certainty in the criminal justice system and the Constitutional Court Decision's implications on the integrated criminal justice system. The research method used is normative legal research with a case study approach. The results showed that the constitutional judge consideration in their decisions explained that the uncertainty was in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure regarding the coordination between police investigators and public prosecutors. Uncertainty will affect the checks and balances mechanism in the criminal justice process. The Constitutional Court's Decision regarding the review of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure provides clarity and legal certainty regarding investigators' obligation to submit a notification letter for the commencement of investigation within seven days to the public prosecutor. The Constitutional Court's Decision has implications for strengthening integration in the criminal justice system between the police subsystem and the prosecutors' subsystem. Keywords: integrated criminal justice system; investigation; notification of the investigator's commencement.
Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Tenofrimer Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Abstract

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut
Strengthening the Role of Community Guidance in Supporting the Effectiveness of Alternative Sentencesin the National Criminal Code (An Analysis of Supervision and Community Service Sentences) Riki Afrizal; Tenofrimer; Diana Arma
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7x177n34

Abstract

The National Criminal Code brought a paradigm shift in the criminal justice system in Indonesia, especially through two new types of basic punishments, namely supervision sentence and community service sentences. This form of punishment is an effort to reform criminal law that is oriented towards the rehabilitation and social reintegration of criminals, as an alternative to imprisonment which has so far dominated the criminal justice system. In its implementation, the function of community guidance is crucial to ensure the effectiveness of the punishment. The research method used in the discussion and analysis of the problem is normative juridical with a statutory approach and legal concepts. Community guidance plays a role in conducting community research, providing recommendations to prosecutors, and guiding convicts during the supervision or community service sentences period. However, strengthening regulations and institutions for the implementation of this function is still an urgent need because there are no implementing regulations that specifically regulate this matter. Therefore, this study emphasizes the importance of restructuring the role of community guidance in supporting the implementation of supervision and community service sentences so that the goals of correctional and criminal punishment can be achieved optimally.
Integrating the Correctional System into Criminal Procedural Law : An Analytical Study on the Urgency of Legal Reform Riki Afrizal; Tenofrimer; Diana Arma
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/w26a8882

Abstract

Corrections is a sub-system within the Indonesian criminal justice system, playing a key role in the treatment of Detainees, Children, and Inmates throughout all stages of the judicial process. However, the correctional functions as regulated under the Corrections Law have not yet been systematically integrated into the Criminal Procedure Code, which serves as the primary legal framework for criminal procedural law. This lack of integration potentially positions corrections as an institution external to the criminal justice system. This study aims to examine the current position of the correctional system within Indonesia’s criminal procedure law, assess the urgency of reforming the Criminal Procedure Code to accommodate the correctional system, and formulate an ideal integration model that aligns correctional functions within the broader criminal justice framework. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, and analyses them through descriptive qualitative techniques. The statutory approach focuses on an analysis of the Corrections Law, the Criminal Procedure Code, and the Draft of Criminal Procedure Code, while the conceptual approach applies legal concepts such as the correctional system and the criminal justice system. The results of this study highlight the importance of substantive reform in criminal procedural law to reflect integration and synchronisation of correctional roles in supporting the objectives of the criminal justice system. In the reform of the Criminal Procedure Code, it is necessary to regulate the position and function of corrections at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages, particularly regarding the implementation of new types of punishment introduced in the new Criminal Code.
Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika Riki Afrizal
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.416

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Dampak kerugian yang besar dari tindak pidana narkotika justru sebaliknya bagi pelaku memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkotika ini sangat besar mengingat angka ketergantungan pengguna dan penyalahguna barang haram ini setiap tahunnya sangat tinggi. Keuntungan yang didapat oleh pengedar atau bandar tersebut diketahui dari penelusuran terhadap harta kekayaan atau aset yang dimilikinya. Pengungkapan kasus narkotika ini semakin meningkat seiring dengan tingkat kasus peredaran dan penyalahgunaannya. Sebagai kejahatan yang luar biasa, maka pengusutan harta kekayaan yang didapat dari peredaran gelap narkotika melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin untuk dilakukan oleh penyidik. Penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai predicate crime berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU nya. Pada kasus peredaran gelap narkotika perlu dilakukan penelusuran aset dan harta kekayaan serta keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang sedang diusut meskipun pada kenyataannya pelaku terutama bandar peredaran gelap narkotika sangat rapi dalam mengatur dan menyembunyikan transaksi keungannya. Penerapan pasal TPPU dalam kasus peredaran gelap narkotika perlu dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotika.
Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Fajar Wahyudi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12

Abstract

Changes in the correctional facility system were marked by the passage of Law Number 22 of 2022 Concerning Correctional Institutions. One of the things that are regulated is regarding detainee services as the correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process because legally the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the relationship between the regulation of detainee services in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the correctional system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and analysis show that there are strict and clear arrangements regarding the administration of detainee services as a function of a correctional facility. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of correctional facilities as an integrated criminal justice subsystem. As part of the criminal justice system, correctional facilities do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and criminal children but also when the criminal justice process is in operation or progress.
Co-Authors A, Nelwitis Aria Zurnetti, Aria Bayu Pratama Yuda Diana Arma Dwinanda, Selvy Fania Efren Nova Fajar Wahyudi Fajar Wahyudi, Fajar Frimer, Teno Ivandro Elpasya Iwan Kurniawan Iwan Kurniawan Nani Mulyati Nelwitis Nelwitis Nelwitis Nelwitis, Nelwitis Noor, Muhammad Rizki Teno Frimer Tenofrimer Tenofrimer Tenofrimer Tenofrimer, Tenofrimer Upita Anggunsuri Yoserwan Yoserwan