Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Afrizal, Riki
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.386

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam jangka waktu tujuh hari. Putusan ini menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang sebelumnya tanpa kepastian, sehingga sering terjadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan secara bersamaan dengan berkas perkara dan koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum baru terlihat pada saat itu. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi berkaitan dengan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana serta bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP terdapat ketidakpastian mengenai koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Ketidakpastian akan berpengaruh kepada mekanisme checks and balances dalam proses peradilan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi khsususnya terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam jangka waktu tujuh hari kepada penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi semakin diperkuatnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan.Kata kunci: sistem peradilan pidana terpadu; penyidikan; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 examines Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the obligation to submit notification of the investigator's commencement by investigators to the public prosecutor, reported, victim/reporter within seven days. This decision confirms that the notification of the investigator's commencement to the public prosecutor was previously uncertain. It often happened that the notification of the investigator's commencement was delivered simultaneously with the case les, and coordination between the two law enforcement agencies was only visible at that time. This writing problem is how the constitutional judge considerations are related to legal certainty in the criminal justice system and the Constitutional Court Decision's implications on the integrated criminal justice system. The research method used is normative legal research with a case study approach. The results showed that the constitutional judge consideration in their decisions explained that the uncertainty was in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure regarding the coordination between police investigators and public prosecutors. Uncertainty will affect the checks and balances mechanism in the criminal justice process. The Constitutional Court's Decision regarding the review of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure provides clarity and legal certainty regarding investigators' obligation to submit a notification letter for the commencement of investigation within seven days to the public prosecutor. The Constitutional Court's Decision has implications for strengthening integration in the criminal justice system between the police subsystem and the prosecutors' subsystem. Keywords: integrated criminal justice system; investigation; notification of the investigator's commencement.
Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Tenofrimer Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Abstract

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut
Strengthening the Role of Community Guidance in Supporting the Effectiveness of Alternative Sentencesin the National Criminal Code (An Analysis of Supervision and Community Service Sentences) Riki Afrizal; Tenofrimer; Diana Arma
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7x177n34

Abstract

The National Criminal Code brought a paradigm shift in the criminal justice system in Indonesia, especially through two new types of basic punishments, namely supervision sentence and community service sentences. This form of punishment is an effort to reform criminal law that is oriented towards the rehabilitation and social reintegration of criminals, as an alternative to imprisonment which has so far dominated the criminal justice system. In its implementation, the function of community guidance is crucial to ensure the effectiveness of the punishment. The research method used in the discussion and analysis of the problem is normative juridical with a statutory approach and legal concepts. Community guidance plays a role in conducting community research, providing recommendations to prosecutors, and guiding convicts during the supervision or community service sentences period. However, strengthening regulations and institutions for the implementation of this function is still an urgent need because there are no implementing regulations that specifically regulate this matter. Therefore, this study emphasizes the importance of restructuring the role of community guidance in supporting the implementation of supervision and community service sentences so that the goals of correctional and criminal punishment can be achieved optimally.
Integrating the Correctional System into Criminal Procedural Law : An Analytical Study on the Urgency of Legal Reform Riki Afrizal; Tenofrimer; Diana Arma
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/w26a8882

Abstract

Corrections is a sub-system within the Indonesian criminal justice system, playing a key role in the treatment of Detainees, Children, and Inmates throughout all stages of the judicial process. However, the correctional functions as regulated under the Corrections Law have not yet been systematically integrated into the Criminal Procedure Code, which serves as the primary legal framework for criminal procedural law. This lack of integration potentially positions corrections as an institution external to the criminal justice system. This study aims to examine the current position of the correctional system within Indonesia’s criminal procedure law, assess the urgency of reforming the Criminal Procedure Code to accommodate the correctional system, and formulate an ideal integration model that aligns correctional functions within the broader criminal justice framework. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, and analyses them through descriptive qualitative techniques. The statutory approach focuses on an analysis of the Corrections Law, the Criminal Procedure Code, and the Draft of Criminal Procedure Code, while the conceptual approach applies legal concepts such as the correctional system and the criminal justice system. The results of this study highlight the importance of substantive reform in criminal procedural law to reflect integration and synchronisation of correctional roles in supporting the objectives of the criminal justice system. In the reform of the Criminal Procedure Code, it is necessary to regulate the position and function of corrections at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages, particularly regarding the implementation of new types of punishment introduced in the new Criminal Code.
Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika Riki Afrizal
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.416

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Dampak kerugian yang besar dari tindak pidana narkotika justru sebaliknya bagi pelaku memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkotika ini sangat besar mengingat angka ketergantungan pengguna dan penyalahguna barang haram ini setiap tahunnya sangat tinggi. Keuntungan yang didapat oleh pengedar atau bandar tersebut diketahui dari penelusuran terhadap harta kekayaan atau aset yang dimilikinya. Pengungkapan kasus narkotika ini semakin meningkat seiring dengan tingkat kasus peredaran dan penyalahgunaannya. Sebagai kejahatan yang luar biasa, maka pengusutan harta kekayaan yang didapat dari peredaran gelap narkotika melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin untuk dilakukan oleh penyidik. Penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai predicate crime berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU nya. Pada kasus peredaran gelap narkotika perlu dilakukan penelusuran aset dan harta kekayaan serta keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang sedang diusut meskipun pada kenyataannya pelaku terutama bandar peredaran gelap narkotika sangat rapi dalam mengatur dan menyembunyikan transaksi keungannya. Penerapan pasal TPPU dalam kasus peredaran gelap narkotika perlu dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotika.
Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Fajar Wahyudi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12

Abstract

Changes in the correctional facility system were marked by the passage of Law Number 22 of 2022 Concerning Correctional Institutions. One of the things that are regulated is regarding detainee services as the correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process because legally the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the relationship between the regulation of detainee services in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the correctional system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and analysis show that there are strict and clear arrangements regarding the administration of detainee services as a function of a correctional facility. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of correctional facilities as an integrated criminal justice subsystem. As part of the criminal justice system, correctional facilities do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and criminal children but also when the criminal justice process is in operation or progress.
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh: Studi Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh Muhammad Zacky Mahendri; Jefrizal Nurdin; Riki Afrizal
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.110-117.2025

Abstract

Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar’iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian antara hukum positif dan prinsip Fiqh Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan sanksi yang berbeda. Putusan pertama menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali, sedangkan putusan kedua menambahkan pidana penjara Ta’zir karena adanya faktor pemberat. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai, terutama terkait tidak diterapkannya hukuman rajam serta perbedaan dalam sistem pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan Fiqh Jinayah agar tercapai keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana Islam di Aceh
The Problematics of Applying Living Law as a Basis for Criminalization in the Indonesian Criminal Code Iwan Kurniawan; Riki Afrizal; Antoni Putra
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.76922

Abstract

The application of the living law concept within Indonesia’s criminal law system, as regulated in the new Criminal Code (KUHP), opens a new dimension in recognizing customary law and social norms that exist within society. This concept seeks to create a legal system that is more responsive to social and cultural diversity, while accommodating local norms within the criminal justice process. However, the recognition of living law also raises significant issues, particularly with respect to the principle of legality in criminal law, legal uncertainty, and the potential for abuse of power by law enforcement authorities. This study aims to analyze the problems associated with the implementation of living law as a basis for criminalization under the KUHP, using a normative juridical approach and relying on both primary and secondary legal sources. The discussion includes the identification of challenges arising from the ambiguity in the acceptance and proof of customary norms in legal practice, as well as these norms’ impact on legal certainty and the protection of human rights. Furthermore, this article proposes alternative approaches to the application of living law that are more selective and firmly grounded in the principles of justice and human rights. The findings indicate that although living law can enhance respect for legal pluralism, its implementation must go through strict and transparent verification mechanisms to prevent legal uncertainty and discrimination. Therefore, clear regulations are needed regarding the recognition and limitations of living law norms within the criminal justice system, along with a more restorative approach to dispute resolution.
Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Riki Afrizal; Upita Anggunsuri
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.259-268

Abstract

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya pasal 127 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Bagaimanakah proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan, 2) Bagaimanakah koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Koordinasi antara penyidik atau penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dapat dilihat dari awal penyerahan, pelaksanaan, hingga penyerahan kembali kepada penyidik atau penuntut umum. Khusus untuk rehabilitasi yang dilaksanakan dengan rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa yang direhabilitasi ada pada lembaga yang menyerahkan (penyidik atau penuntut umum).