Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Nagari Law Review Jurnal Yudisial Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya UNES Journal of Swara Justisia Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review
Riki Afrizal
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang Nelwitis, Nelwitis; Afrizal, Riki; Noor, Muhammad Rizki
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4008

Abstract

Salah satu hak narapidana adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka dengan usia lanjut atau lansia. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun harus diberi perlakuan khusus termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat 7 orang narapidana lanjut usia dan memerlukan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan hak nya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pemenuhan Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara maksimal khususnya pelayanan promotif yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup seperti psikolog, konseling, dan tenaga penyuluh kesehatan. Begitu juga dengan belum terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara rutin karena keterbatasan dokter yang ditempatkan.
RELEVANSI PELAYANAN TAHANAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN (TINJAUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN) Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Wahyudi, Fajar
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.101-110

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara substansial merupakan penyempurnaan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, di mana fungsi pemasyarakatan hanya berfokus pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fungsi pelayanan tahanan terhadap tujuan Sistem Pemasyarakatan. Fokus penelitian mencakup pengaturan mengenai pelayanan tahanan serta kaitannya dengan pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan memiliki relevansi dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan.
Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Nelwitis
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5jqbem91

Abstract

KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pecandu narkotika. Pengaturan ini berimplikasi terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Analisis dan pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan terutama Undang-Undang Narkotika dan KUHP Nasional serta pendekatan konseptual menggunakan kajian politik hukum pidana. Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini merupakan hasil kebijakan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dalam bentuk pemulihan terhadap pelaku yang juga sekaligus korban tindak pidana. Pengaturan ini berimplikasi kepada penguatan keberadaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang telah diatur dalam undang-undang narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan diutamakan terhadap pecandu meskipun juga sebagai pelaku tindak pidana. KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat terhadap pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.      
Strengthening the Role of Community Guidance in Supporting the Effectiveness of Alternative Sentencesin the National Criminal Code (An Analysis of Supervision and Community Service Sentences) Afrizal, Riki; Tenofrimer; Arma, Diana
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7x177n34

Abstract

The National Criminal Code brought a paradigm shift in the criminal justice system in Indonesia, especially through two new types of basic punishments, namely supervision sentence and community service sentences. This form of punishment is an effort to reform criminal law that is oriented towards the rehabilitation and social reintegration of criminals, as an alternative to imprisonment which has so far dominated the criminal justice system. In its implementation, the function of community guidance is crucial to ensure the effectiveness of the punishment. The research method used in the discussion and analysis of the problem is normative juridical with a statutory approach and legal concepts. Community guidance plays a role in conducting community research, providing recommendations to prosecutors, and guiding convicts during the supervision or community service sentences period. However, strengthening regulations and institutions for the implementation of this function is still an urgent need because there are no implementing regulations that specifically regulate this matter. Therefore, this study emphasizes the importance of restructuring the role of community guidance in supporting the implementation of supervision and community service sentences so that the goals of correctional and criminal punishment can be achieved optimally.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang Dwinanda, Selvy Fania; Nova, Efren; Afrizal, Riki
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.15-27.2025

Abstract

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan diskresi diberikan untuk memudahkan aparat penegak hukum mengatasi permasalahan yang tidak diatur, atau tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Di Polresta Padang, perkara KDRT merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan dengan diskresi. Permasalahan yang dibahas adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dan apa kendala serta upaya mengatasi kendala pada saat pelaksanaan diskresi pada penyelesaian perkara KDRT di Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian, pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: faktor substansi hukum, faktor petugas yang menangani perkara, dan faktor fasilitas. Faktor eksternal, yaitu: persetujuan dari pelapor agar perkara didiskresikan, dan faktor ekonomi. Hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan diskresi oleh tim penyidik, diantaranya: adanya intervensi dari pihak ketiga, sulit untuk mendapatkan bukti, emosi dan trauma yang dihadapi oleh korban, stigma negative dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala, yaitu: memberikan penjelasan kepada korban terkait alasan mengapa penggunaan diskresi disarankan pada perkara yang sedang dihadapi, mengidentifikasi bukti/saksi yang diduga mengetahui permasalahan para pihak yang berperkara, memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap korban, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara KDRT dan penggunaan diskresi oleh kepolisian.
PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Tenofrimer, Tenofrimer; Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.292

Abstract

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan baru saja diundangkan menggantikan undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Salah satu fungsi pemasyarakatan adalah menyangkut pelayanan tahanan. Dengan demikian terdapat penegasan posisi pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan pada bagian akhir proses peradilan, tetapi juga pada saat berjalannya peradilan pidana melalui pelayanan tahanan. Pengaturan ini tentu memiliki korelasi terhadap perlindungan ham tahanan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pedekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan, menunjukkan bahwa terdapat penegasan dan penguatan perlindungan ham terhadap tahanan atau tersangka. Hal ini juga sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga pengaturan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan berupa perlindungan terhadap hak tahanan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat Nova, Efren; Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298

Abstract

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya. Permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana anak di Sumatera Barat? Kedua Sejauhmana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal approach yaitu yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan, dengan dua pendekatan yaitu; pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi UU SPPA belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA seperti: 1) peraturan pendukung yang belum diselesaikan, dari 8 ( delapan ) baru 3 ( tiga ) yang terealisasi, 2). Kurangnya lembaga baru penganti tempat penangkapan dan penahanan yaitu, belum tersedianya disemua Propinsi LPKA,LPAS,RPKA dan LPKS, 3). Belum terrealisasinya ketentuan Pasal 105 UU SPPA terkait dengan pembangunan BAPAS di setiap Kabupaten.Kota termasuk di Sumatera Barat. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABH adalah penerapan diversi menurut UU SPPA sesuai dengan yang diatur Pasal 6 dan 7. Pemerintah perlu mempercepat mengeluarkan peraturan pendukung UUSPPA dan melalui Kemenkumham perencanaan pembangunan LPKA,LPAS,LPKS dan RPKA serta BAPAS.
PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT A, Nelwitis; Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.342

Abstract

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
REHABILITASI MEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Frimer, Teno
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.382

Abstract

Rehabilitasi medis dapat dijatuhkan dalam putusan hakim terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika. Meskipun hal tersebut telah diatur dan diberi ruang dalam Undang - Undang Narkotika, namun terbatas dalam penerapannya. Hal itu tidak hanya tergantung hakim, Penuntut Umum untuk menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas dalam dakwaan dan tuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan perumusan dakwaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika tergantung kepada kualifikasi pelaku berdasarkan hasil penyidikan dan hasil asesmen terpadu. Dalam hal terdakwa merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka dakwaan tunggal menjadi pilihan dengan tuntutan berupa rehabilitasi. Bentuk dakwaan yang sering digunakan dalam perkara ini adalah dakwaan subsider atau dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan ini rehabilitasi medis tidak ditempatkan pada pilihan utama sebagai dakwaan primer pada bentuk dakwaan subsider atau alternatif terakhir pada dakwaan alternatif. Hal tersebut menutup kemungkinan tuntutan rehabilitasi karena Penuntut Umum lebih mengejar pembuktian terhadap pasal dengan ancaman pidananya
Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Tenofrimer, Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Abstract

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut
Co-Authors A, Nelwitis Agus Candra Aria Zurnetti, Aria Arma, Diana Bayu Pratama Yuda Dwinanda, Selvy Fania Efren Nova Fajar Wahyudi, Fajar Frimer, Teno Ivandro Elpasya Iwan Kurniawan Iwan Kurniawan Jafra, Ria Asmeri Nani Mulyati Nelwitis Nelwitis Nelwitis Nelwitis, Nelwitis Noor, Muhammad Rizki Nurafni, Melia Pratiwi, Retni Ruspianda, Riki Teno Frimer Tenofrimer Tenofrimer Tenofrimer Tenofrimer, Tenofrimer Upita Anggunsuri Yoserwan Yoserwan