Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Unizar Recht Journal IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Haerani, Ruslan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya) Faizin Gigih Wardana; Haerani, Ruslan; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat 2 dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedudukan Hukum Kepemilikan Tanah Bagi Pemegang Sertifikat Ganda (Analisis Putusan 5/Yur/Pdt/2018) Mubarak, Kemal; Haerani, Ruslan; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda ditinjau dari Putusan Yurisprudensi No 5/Yur/Pdt/2018 dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prospek hukum kepastian kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut meta teori hukum bahwa,”setiap warga negara yang beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara, maka ia boleh menuntut hak perlindungan hukum kepada Negara sebagai bentuk kontra prestasi nilai keadilan. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, oleh karenanya setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang bergulir di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak diwujudkan dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah. Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. Terjadinya sertifikat ganda merupakan salah satu akibat adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yang disebut cacat hukum administrasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada jalur non-litigasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Wijaya, Rahardian Yuvalitya; I Gede Sukarmo; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya oprasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.
Co-Authors Anwar Anwar Budiarsana, Kadek Budiarsana Danang Kusnadi Dhina Megayati Dzulfania, Rishma Faizin Gigih Wardana Husain Husain I Gede Sukarmo Irma Istihara Zain Mauludin, Novie Afif Mubarak, Kemal Muhammad Husni Abdulah Pakarti Safriani, Laela Sri Karyati Sulaimiah, Sulaimiah Surasa, Ais Wijaya, Rahardian Yuvalitya