Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Devotion: Journal of Research and Community Service Interdisciplinary Social Studies Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal of Social Research Journal Of World Science Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Rechtsnormen Journal of Law Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Asian Journal of Social and Humanities
Maulida, Irma
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)

 1 
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp) Sanusi, Sanusi; Maulida, Irma; Putri, Dessy Ika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8282

Abstract

Kemajuan dan evolusi teknologi tidak terlepas dari keberadaan kejahatan, yang salah satunya adalah penipuan dalam perekrutan tenaga kerja melalui media elektronik, khususnya WhatsApp. Penawaran kerja dengan imbalan yang menggiurkan namun persyaratannya terkesan mudah, namun pada saat penerimaan terdapat syarat tambahan seperti pembelian pulsa dengan nominal tertentu dan nomor yang telah ditentukan oleh individu yang mengaku mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaku telah melakukan penipuan selama beberapa tahun dan telah merugikan banyak orang. Korban telah melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial, namun perusahaan yang bersangkutan membantah melakukan perekrutan melalui WhatsApp, serta memberikan petunjuk kepada korban untuk mengirimkan laporan kronologis ke email perusahaan. Namun, setelah pelaporan dilakukan oleh korban, tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan sementara korban telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi dari tindak pidana penipuan dalam perekrutan kerja yang menggunakan nama perusahaan melalui WhatsApp, serta untuk memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana penelitian tersebut mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum spesifik dalam masyarakat. Selain itu, wawancara dengan saksi korban juga menjadi sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku penipuan melalui media elektronik (WhatsApp) dapat dikenai Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Marlina, Tina; Handiriono, Raden; Gumilang, Iwan G; Maulida, Irma; Putri, Dessy Ika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8346

Abstract

Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancana dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.
Co-Authors Abeliyani, Lulu Aini, Anis Nuru Andita Alfarisy, Panji Andri, Gusti Yosi Anom Sutrisno Aulia, Muhammad Fikri Azizah, Nur Alma Camila, Geisya Safana Eka Faqridah, Dhea Endang Sutrisno Faturachman, Dadan Taufik Faza Lutfia, Danyla Firdaus, Wildan Abyan Fitri Aprianti, Fitri Gumilang, Iwan G Gunawan, Moh Sigit Hafidh Anwar, Aditiar Handiriono, Raden Handiriono, Rd. Harliyanto, Rois Ika Putri, Dessy Indraswari, Sri Primawati Junaedi Junaedi Kaenama Muhammad, Yunan Kafi Habib, Rakha Kamil, Insan Karina, Siska Karmenita, Karmenita Mahaprakarsa, Bayu Milyanti, Mia Nanda Oktavia, Okeu Noupel, Muhamad Nugraha, Fikri Nuralamsah Ramadhan, Dandhy Nurfadillah, Marsha Oktavian, Whisnu Pradila, Yudhistira Adi Pratama, Paradika Rhassely Adi Putri, Alya Dwi Putri, Dessy Ika Rafsanjani, Ari Rahmawati Dewi, Stepani Ramadani, Jaka Mahisya Sanusi Sanusi Sapitri, Ike Sofia, Dinta Sayidina Syaadah, Dinda Nailatus Teguh Pribadi Tina Marlina Ulipah, Ulipah Widianingsih, Ajeng Yosi Andri, Gusti