Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Jurist-Diction Indonesian Journal of Law and Economics Review INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Dinamika Hukum Dan Masyarakat Equalegum International Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law and Legal Reform Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Khazanah Hukum
Emi Puasa Handayani
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), Kediri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA 1ZIN EDAR STUDI KASUS ( PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022 / PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG ) Dova Akhbar Rahwi Gunandri; Emi Puasa Handayani; Nur Chasanah
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUpaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatanmerupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputipeningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu,masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya,yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untukmencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuatsehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen,produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut.Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastianhukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yangdimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa.Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalamkasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadikorban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsibarang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dankeamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekatdengan bahayabahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinyakapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbauharus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yangberhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat,agar tidak terulang kejadian yang sama.Kata kunci: Obat Farmasi Tanpa Izin Edar.
EXISTENCE OF ARTICLE 70 LETTER (C) OF LAW NUMBER 30 YEAR 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVES DISPUTE RESOLUTION AS A REASON FOR CANCELLATION ARBITRATION AWARD Al-Anshori, Huzaimah; Handayani, Emi Puasa; Chasanah, Nur; Manfaluthi, Agus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v6i2.195

Abstract

The existence of Article 70 letter (c) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is still being debated. In its development, the article provides legal implications that are actually negative for dispute resolution institutions outside the court, the reasons for the disputing parties in the Arbitration forum are trickery as a reason for requesting the cancellation of the Arbitration decision and so that trickery can be used as a reason to cancel an Arbitration decision as in the District Court decision Number: 54 / Pdt.G / 2015 / PN.Kdr. the method used in this study is the normative research method, the statute approach, the case approach, the conceptual approach , the philosophical approach. Based on the considerations used, it appears that the Kediri City District Court wants to find out when evidence of a legal event exists and is made by parties who have a legal relationship in order to create a belief as a basis for making a decision in a civil case. Legally, making a request to annul the Arbitration decision submitted by the disputing parties for the reasons as stipulated in Article 70 letter (c) of the Arbitration Law no longer requires a Court decision for the reasons in case Number: 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr. The Kediri City District Court has suspected that there was a trick carried out by PT. Fajar Parahiyangan at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya case Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015. The Kediri City District Court in determining the existence of a trick at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2013. The evidence of the disputing parties in A Statement Letter is one of the pieces of evidence submitted by one of the parties to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA 1ZIN EDAR ( STUDI KASUS PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022 / PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG DAN NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG ) Dova Akhbar Rahwi Gunandri; Emi Puasa Handayani; Nur Chasanah
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6635

Abstract

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahayabahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama. Kata kunci: Obat Farmasi Tanpa Izin Edar.
Criminal Liability in Press Law and Artificial Intelligence-Generated Disinformation: Urgency of Reform in Indonesia Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa
Jurist-Diction Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i3.77087

Abstract

Artificial intelligence (AI) presents significant challenges to the criminal liability framework under Indonesian press law, particularly in the regulation of AI-generated disinformation. This paper addresses these challenges through normative legal research, employing statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings demonstrate that existing press law provisions are inadequate to regulate the complexity of AI-driven disinformation. This inadequacy has created a legal vacuum regarding accountability, undermining both legal certainty and the effectiveness of press regulation in the digital era. The paper argues that reform is urgently required to strengthen accountability while safeguarding press freedom. Such reform must incorporate the principles of prudence, independence, and AI ethics to ensure that press law remains responsive to technological innovation and continues to uphold the integrity of digital journalism.
Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy: Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital Arifin, Zainal; Fernando, Zico Junius; Handayani, Emi Puasa
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21555

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU). Dalam perkembangannya, UU ITE sering dianggap multitafsir dan represif, yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Pasal-pasal seperti Pasal 27A dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal-pasal sebelumnya yang dianggap "pasal karet," tetap menuai kritik karena masih menciptakan efek jera (chilling effect). Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan pengurangan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital. Namun, kajian mengenai dampak perubahan kedua UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024 serta perbandingan regulasi internasional yang lebih proporsional masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dalam UU ITE dapat memicu ketidakpastian hukum, memarjinalkan kelompok tertentu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Reformasi UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap pasal-pasal hasil revisi dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024, dengan pendekatan perbandingan global untuk mengusulkan regulasi ruang siber yang lebih adil dan demokratis. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis prinsip demokrasi, peningkatan literasi digital, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi ruang siber yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial.
Reformulation of Commercial Court Authority Regulations Relation to the Arbitration Clause Al-Anshori, Huzaimah; Handayani, Emi Puasa; Jha, Gautam Kumar
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2144

Abstract

The issue of jurisdiction in dispute resolution within the Commercial Court arises when the contract designates an arbitration clause as the preferred mechanism for resolving disputes. In the contractual agreement between PT. Swadaya Graha and PT. Rayon Utama Makmur (RUM), the chosen forum for dispute resolution is stipulated to be the National Arbitration Board (BANI). However, concurrently, there is a proposal for dispute resolution within the Commercial Court framework concerning defaulted debt and receivable disputes in PKPU case number 45/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. This has engendered a legal debate centring on the application of the "lex specialist derogat legi general" principle among the Arbitration Law, the Bankruptcy Law, and PKPU, with regard to the absolute jurisdiction of institutions authorized to examine, decide, and adjudicate incidents of defaulted debt and receivable disputes within the legal relationship between the PKPU Petitioner and the Respondent. The PKPU process is structured within a contract that includes an arbitration clause as the designated dispute resolution mechanism. Given the complications and hurdles posed by these issues, there is a pressing need for legal certainty in the future. Furthermore, there has been a conflict of norms between the Arbitration Law the Bankruptcy Law and PKPU, as evidenced in PKPU case number 45/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. Hence, a reformulation of the Bankruptcy Law and PKPU regulations is essential to harmonize them with evolving norms and address emerging issues. A vital aspect of this reformulation involves the potential removal or replacement of Article 303 of the Bankruptcy Law and PKPU.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19 Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijl.v1i3.87

Abstract

This activity is “Socialization and Increasing Comprehension of Consumer Protection Law during Covid Pandemic in Dandangan Village, Kediri City”. This program is carried out by universities, especially the Law Faculty of Kadiri Islamic University, to carry out the Tri Dharma of Higher Education, community service to build mutually beneficial relationships. This community service program is run by Higher Education in collaboration with Dandangan Village, Kota, Kediri City. The participants are 17 peoples from Dandangan village, consisting of religious leaders (Toga), community leaders (Tomas), village activists, youth organizations, PKK ladies, and recitation groups. The results of this activity resulted in the following recommendations and evaluations: from the discussion, presentation and questionnaire, we know that the majoritypeoples from Dandangandoesn’t know and understand the meaning of consumer protecting from law perspective.
A Does Media Play an Important Roles in Regional Election? A Pers Law Perspective ZAINAL ARIFIN; Muhammad Ayman al-Akiti; Emi Puasa Handayani; Sholahuddin Al-Fatih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5777

Abstract

This research aims to investigate the influence of press law regulations on political reporting in online media and to conduct a comparative study of press law regulations in countries that have experienced the development of online media in the political context. The research employs content analysis of political news in online media during the 2024 regional election campaign period to understand the extent of online media's influence in shaping public opinion and election outcomes. This research is expected to provide a clear vision of the role of online media in the political process and contribute new understanding to the legal regulations of the press needed to maintain the continuity of democracy.
The Implementation of Legal Measures Against Sexual Exploitation and Harassment in Kediri City Handayani, Emi Puasa; Arifin, Zainal
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5099

Abstract

AbstractionChild sexual exploitation and abuse represent grave violations of human rights with long-lasting consequences for victims. In Kediri City, these issues remain prevalent, raising significant concerns within the community. This paper seeks to analyze the legal enforcement measures addressing sexual exploitation and abuse in Kediri City. It explores several key aspects, including data and statistics concerning cases of sexual exploitation and abuse within the city, the law enforcement efforts undertaken by agencies such as the Kediri City Police, the Kediri City District Attorney's Office, and the Kediri City District Court. The paper also examines the challenges encountered in law enforcement, such as insufficient evidence, societal stigma against victims, and interference from particular parties. Furthermore, it discusses prevention initiatives undertaken by various stakeholders, including local government, civil society organizations, and the community. This study aims to enhance public understanding of sexual exploitation and abuse while advocating for more effective and victim-centred law enforcement practices.
Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Virdaus
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.8282

Abstract

Makalah berjudul  Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi  Dimasa Yang Akan Datang Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini? 2. Bagaiamana formulasi kedepan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi? Metode penelitian  menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para mentri, sehingga masih ditemukan  kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formulasi kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.
Co-Authors Al-Anshori, Huzaimah Amelia Okta Ariani Anandi, Normalita Rauffadilla Arifin, Zainal Artantojati, Sigit Bambang Sutrisno Bayhaqi, Naufal Ghani Binti Kholifatur Rosyidah Diana Kharisma Disna Dwi Kusuma Dova Akhbar Rahwi Gunandri Endro Purwandi Ferbriana, Maria Fernando, Zico Junius Gautam Kumar Jha Ghiffania, Giza Fatimatus Hasyim, Mochammad Wachid Huzaimah Al-Anshori Iskandar Zulkarnain KARINA PRAMESWARI Manfaluthi, Agus Mochammad Wachid Hasyim Muhammad Ayman al-Akiti Noval Ghani Baihaki Nur Chasanah Nur Chasanah Ramaida, Rizka Amalia Reymon Baja Nababan5 Rinni Puspitasari Saivol Firdaus Saivol Virdaus Sholahuddin Al-Fatih Tri Santoso Trinas Dewi Hariyana Virdaus, Saivol Virdaus, Saivol Widodo Hariawan Yunita, Eva Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Arifin