Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN APLIKASI E-PBB DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PURWAKARTA Rahmadanita, Annisa; Dowa, Pretty Petronella Clarita
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v3i2.2311

Abstract

The purpose of the study was to obtain an overview of the quality of public services in the application of the E-PBB application at BAPENDA Purwakarta Regency. The research method used is descriptive qualitative. The findings of this study are in the tangible dimension, BAPENDA has been able to provide services that are not limited by space and time, but BAPENDA also provides physical facilities for services in utilizing the E-PBB application. In terms of reliability, the E-PBB application has been downloaded by the people of Purwakarta more than five thousand times, this shows that the people of Purwakarta Regency believe in the services provided by the district government. On the responsiveness dimension, the Purwakarta Regency Government is considered fast and precise in providing services. Meanwhile, in the assurance dimension, information was obtained that public service providers were friendly and courteous in providing services to the community. However, in the empathy dimension, there is no firm attitude taken by employees to meet the needs of the community so that tax payment services can be carried out directly by the community without having to come to the bank or payment location. The conclusion of the study is that BAPENDA Purwakarta Regency has made use of technology in making efforts to improve the quality of public services. The quality of public services provided by BAPENDA Purwakarta Regency is considered quite good, but still needs to maximize the features in the E-PBB application and consider the needs of the community, especially in terms of paying taxes that can be carried out directly. Keywords: Public Service Quality, E-Government, E-PBB
SMART CITY DI KOTA BANDUNG: SUATU TINJAUAN ASPEK TEKNOLOGI, MANUSIA, DAN KELEMBAGAAN Santoso, Eko Budi; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v2i2.2315

Abstract

This article is the result of a research which aims to describe the implementation of Smart city in Bandung in terms of technology, human and institutional aspects. The research was conducted with a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out by semi-structured interviews with 37 informants, observation and documentation. The research findings show that the socialization related to the smart city program, especially in socializing service applications to the public, is still not widespread so that it has an impact on the lack of citizen knowledge regarding the smart city program and the Bandung City Government has ratified the Bandung Smart city master plan standard operating procedures related to information systems in order to realize smart city ​​in the city of Bandung. It is recommended to increase continuous socialization, educate the public regarding online applications in collaboration with campuses, as well as implement the Bandung Smart City master plan and conduct evaluations at each stage that has been implemented. Keywords: Smart city, Technology, Human, Institutional, Bandung City
Tren Penelitian Literasi Digital (Digital Literacy) Tahun 2012-2022: Sebuah Pendekatan Bibliometrik Rahmadanita, Annisa; Hidayat, Enjang
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v5i2.3850

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk bisa adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan kesiapan literasi digital bagi sumber daya manusianya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi studi-studi yang mencerminkan pola dan karakteristik dari serangkaian publikasi yang berkaitan dengan literasi digital, serta untuk menyajikan temuan tersebut secara visual. Metode yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Sebanyak 1.157 dokumen yang terkumpul dari pencarian melalui database Scopus yang merupakan hasil dari pertimbangan kriteria tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir (2012-2022), terdapat peningkatan tahunan dalam jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus tentang digital literacy. Kesimpulannya, terdapat sejumlah 3.996 kata kunci, 220 diantaranya saling berhubungan dan dikelompokkan menjadi 9 cluster. Kata kunci "Digital literacies" mendominasi dengan 876 kemunculan sebagai frasa kunci yang paling sering digunakan. Topik yang menjadi fokus utama sebagai kata kunci baru adalah digital competencies, internet literacy, digital transformation. Adapun topik penelitian yang masih jarang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah internet literacy, education computing, artificial intelligence, digital tools, digital learning, digital environment, data privacy, critical literacy, digital competency, digital transformation, social capital. Kata Kunci: Analisis Kata Kunci, Bibliometrik, Literasi Digital, Scopus.
Tren Penelitian Smart Village di Indonesia Idza, Allisa Akhidatul; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4409

Abstract

Smart village menjadi tren dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di desa. Publikasi yang mengakaji smart village cukup meningkat dari tahun 2017 hingga 2023. Namun, masih jarang publikasi yang memfokuskan penelitian pada konteks smart village di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekembangan (tren) dan memvisualisasikan penelitian tentang smart village di Indonesia. Penulis menggunakan metode analisis bibliometrik dengan menggunakan database Scopus yang kemudian divisualisasikan melalui VosViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren publikasi smart village di Indonesia sukup signifikan meningkat dan publikasi terbanyak dilakukan pada tahun 2022. Kesimpulannya, jumlah dokumen yang paling banyak mempublikasikan smart village di Indonesia yaitu pada universitas/lembaga “Institut Pertanian Bogor (IPB)”, pada sumber proseding “IOP Conference Series: Earth and Environmental Science”, pada artikel “Sutriadi” dengan judul Defining smart city, smart region, smart village, and technopolis as an innovative concept in indonesia's urban and regional development themes to reach sustainability. Terdapat pergeseran kata kunci dari topik lama yaitu smart village dan rural areas menjadi topik baru yaitu seperti artificial intelligence dan smart community. Pada topik-topik yang baru dapat menjadi celah/gap peneliti di masa depan. Kata Kunci: Bibliometrik, Digitalisasi Pelayanan Publik, Smart village.
THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL POPULATION IDENTITY IMPLEMENTATION IN BANDUNG CITY Rahmadanita, Annisa
Registratie Vol 6 No 2 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4992

Abstract

The Ministry of Home Affairs of Indonesia has set up a 25% of Digital Population Identity (DPI) coverage by 2023, and 30 percent in 2024. Unfrotunately, underachievement occured in some areas. This research assessed the effectiveness of the DPI program in Bandung City using a quasi-qualitative method. The commitment of regional leaders and Civil Servants, as well as an organized division of tasks was found adequate. The program has covered key groups of society, including Civil Servants, students, and high school/vocational students. Bandung City has managed to acheive the predtermined target, with proper outreach and apporach throguh online and offline modes. The underachievement of DPI program could be tirggered by unclear measurement indicators and inadequate community outreach and education. This research concludes that DPI program in Bandung City has been relatively effective despite some challenges.Keywords: Program Effectiveness, Digital Population Identity, Population Documents, Digitalization of Public Services.
Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Assyfa, Alvianty Nur; Rahmadanita, Annisa; Tumija, Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4637

Abstract

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang telah diinisiasi sejak tahun 2019, namun penelitian terkait aspek collaborative covernance pada penyelenggaraannya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum terkait collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif menggunakan teori sejak awal proses penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi awal menujukkan adanya pemerintah daerah yang adaptif menyambut inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang; desain kelembagaan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh pimpinan instansi memberikan dukungan positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik, dan proses kolaboratif yang didukung oleh outcome positif yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya penguatan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penguatan kontribusi unsur media dan akademisi, juga dapat dilakukan, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.
PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG Wangsih, Wangsih; Karina, R. Nina; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4845

Abstract

Pelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedohan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuatitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik menurut Prasad (2015) maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif. Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral
Pemberdayaan Usaha Mikro Pelaku Kerajinan Manik-Manik Oleh Dinas Koperasi dan Ukm di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Wardana, Daffa Ramadhan; Santoso, Eko Budi; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4847

Abstract

Kecamatan Tenggarong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki khas kerajinan tangan manik-manik yang memiliki keindahan sangat khas membuat kerajinan manik-manik banyak dibeli oleh konsumen akan tetapi permintaan para konsumen yang banyak belum dapat terpenuhi oleh para pelaku usaha mikro kerajinan manik-manik. Hal tersebut membuat Pemerintah Kecamatan Tenggarong terus berusaha mengembangkan potensi di bidang kerajinan melalui Dinas Koperasi dan UKM terutama dalam produksi kerajinan manik-manik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan pelaku kerajinan manik-manik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik mengumpulkan data yang digunakan di lapangan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang lebih sistematis, faktual, dan akurat dalam hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro pelaku kerajinan manik-manik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia terbatas, modal yang kurang, serta bahan baku yang mulai langka. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro pelaku kerajinan manik-manik. Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kerajinan Manik-Manik, Kecamatan Tenggarong
VILLAGE OFFICIALS’ PERFORMANCE IN PUBLIC SERVICES IN MANGKUHUNG VILLAGE, MIRI MANASA DISTRICT, GUNUNG MAS REGENCY Andreas, Andreas; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 6, No. 2, Agustus 2024
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v6i2.4518

Abstract

The Mangkuhung Village officials’ performance in providing public services to has not been optimal as evidenced by frequent complaints regarding the services provided. This quasi-qualitative research aims to obtain a general description and analyze the performance of village officials in providing public services in Mangkuhung Village. The research results showed that some officials have understood their duties and functions, but the village government had not disseminated the standard operating procedure for public services to the people, and there had been no routine training conducted by village officials. In the innovation aspect, public services were still carried out conventionally. As for the speed and accuracy of work, it was quite well, although there were some employees were not quick enough in responding to public complaints. In the aspect of cooperation, there were obstacles related to the lack of routine coordination both internally and externally. In conclusion, the performance of Mangkuhung Village officials in giving public services was in fairly good category. This research recommends strengthening budget priorities for training/technical guidance activities to increase the capacity of village officials, and to strengthen telecommunications networks in Mangkuhung Village. Keywords: Officials’ Performance, Public Service, Service Innovation.
ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY Rahmadanita, Annisa; Nurrahman, Agung
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Abstract

Public order, peace, and community protection are under the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The high prevalence of violations requires effective enforcement of the Regional Regulation on Public Order, Tranquility, and Community Protection. This research was conducted to analyze the implementation and enforcement of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 using a quasi-qualitative method with an inductive approach. Bandung City Government has established clear regulations regarding the matter. Unfortuantely, several challenges resulting from inadequate facilities and incentives for regional regulation enforcers persist, particularly for members of the sub-district Linmas and Linmas task forces at sub-district and city levels. This research shows that the implementation of relevant regulation by Satpol PP is categorized fairly good. Several aspects in the implementation can be further improved. Keywords: Regional Regulation, Law Enforcement, Public Order, Peace And Community Protection