Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

KINERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR Rahmadanita, Annisa; Nurrahman, Agung
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2982

Abstract

Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor penting yang dilakukan sebagai suatu kegiatan evaluasi penyelenggaraan fungsi dan tugas, salah satunya dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur organisasi didukung oleh adanya kejelasan tugas dan fungsi bagi pegawai dan hubungan internal dan hubungan eksternal yang terjalin secara harmonis dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Dimensi kebijakan pengelola didukung oleh adanya sosialisasi secara tatap muka antara pihak Satpol PP dengan masyarakat pedagang kaki lima sebelum penertiban dilakukan. Dimensi SDM menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah SDM Satpol PP kurang memadai dalam menyelenggarakan penertiban namun hal tersebut dapat dibantu oleh pihak eksternal terutama dari anggota Linmas yang turut serta dalam penertiban di Kota Bogor. Dimensi sistem informasi manajemen didukung oleh adanya database website dan aplikasi yang terintegrasi dengan laporan/aduan masyarakat berkaitan dengan pedagang kaki lima serta media sosial Instagram Satpol PP Kota Bogor. Dimensi sarana dan prasarana masih membutuhkan peningkatan baik secara jumlah maupun kualitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi terkait dengan struktur organisasi dan sistem informasi manajemen menunjukkan kategori yang baik sementara itu pada dimensi kebijakan pengelola, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup baik. Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja.
INOVASI PENERAPAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Danil, Danil; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Konstituen Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v6i1.4535

Abstract

One way to accelerate the digitalization of public services is through digital population identity (IKD) innovation. However, in its implementation, the percentage achievement of Digital Population Identity in Sambas Regency has only reached around seven percent. This is yet to be in accordance with the government's mandate that the national target was 25 percent of the total population in December 2023; even in 2024, it is targeted to be 30 percent. The purpose of the research is to obtain an overview and analyze the innovation of IKD implementation at the Population and Civil Registration Office of Sambas Regency. The research method is quasi-qualitative. Researchers used semi-structured interviews, observation, and documentation. The results showed that the knowledge stage was shown through the socialization carried out by the Sambas Regency Population and Civil Registration Office through social media and ball pickup and the existence of clear procedures related to IKD activation. The persuasion stage is shown through the good attitude and response of the Sambas Regency Disdukcapil apparatus to follow up on IKD innovations. The decision stage is shown through the existence of good internal and external communication. The implementation stage shows that the development of achievements since the beginning of the implementation of IKD has not been significant due to the adjustment factor to its use in the community, especially for people who are elderly and technology illiterate. The confirmation stage is shown through the support of regional leaders in continuing the implementation of IKD innovations. However, there are still obstacles related to internet networks, especially in remote areas. In conclusion, the innovation of implementing the IKD application at the Population and Civil Registration Office of Sambas Regency is implemented quite well, and this is because of the five dimensions used; there are still two dimensions that require improvement, namely the Implementation and Confirmation dimensions.
Analysis of Smart Governance Implementation In Ternate City, North Maluku Province Aswar, Muh. Hajarul; Nurrahman, Agung; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 6 No. 2 (2024): October
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61076/jpp.v6i2.5026

Abstract

The Ternate City Government has organized the digitization of public services, but based on the Electronic-Based Government System index, the index results obtained are still included in the insufficient category. This study aims to obtain an overview and analyze the implementation of smart governance in Ternate City. The research method used is Quasi Qualitative Method. The results showed that community participation in decision-making in Ternate City was good, with the level of participation and frequency achieved, although there were still people who were not fully involved. The availability of public services and infrastructure still needs to be improved, while government transparency and information accountability have been well achieved. The smart governance strategy in Ternate City already exists, but the policy basis for implementing smart governance is still not fully realized. In conclusion, the implementation of smart governance in Ternate City shows progress in community participation, transparency, and strategy, but still needs improvement in the availability of public services, infrastructure, and supporting policy basis.
ANALISIS STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MEWUJUDKAN PEMUDA SIAP KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KABUPATEN SAMBAS Azhari, Al; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Konstituen Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is ranked second in terms of the highest youth unemployment rate in Southeast Asia. The Open Unemployment Rate of Sambas Regency in 2023 is 5.04%.. The Sambas Regency Manpower and Transmigration Office held a flagship program in the form of a work-ready youth program, which is a program to encourage increased community income. However, the implementation of the program has not yet reached the target, namely based on BPS data, the Open Unemployment Rate (TPT) of Sambas Regency 2020-2023 is still high. This research aims to analyze the right strategy for the Manpower and Transmigration Office in overcoming unemployment problems in the youth ready-to-work program. This research is qualitative in nature. This research was analyzed using a SWOT matrix. From the SWOT matrix above, there are four strategies that can be used by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office in the work-ready youth program, namely: SO Strategy, WO Strategy, ST Strategy and WT Strategy which amounts to 13 new strategies that can be used in the work-ready youth program by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office. In conclusion, referring to the 13 strategies, there are three classifications of strategies, namely the first strategy classification is strengthening the human resource capacity of prospective workers; the second strategy classification is strengthening collaboration with various elements related to programs and activities that have the potential to reduce unemployment; the third strategy classification is improving infrastructure and adequate budget priorities.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Nazar, Muhammad; Rahmadanita, Annisa; Kusmana, Dedi
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5481

Abstract

Inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia.   Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik.
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Jambi Komariah, Iis; Rahmadanita, Annisa
Registratie Vol 7 No 1 (2025): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5593

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara target nasional dan realisasi implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Penulis menggunakan reduksi, display data, dan penarikan Kesimpulan, sebagai Teknik analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat, inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, pelaksanaan sosialisasi yang intensif, serta komitmen positif dari para pelaksana kebijakan, namun masih menghadapi beberapa kendala yaitu berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur digital dan kekhawatiran publik terhadap keamanan data pribadi. Meski emikian, komitmen Dukcapil Kota Jambi diwujudkan melalui upaya sosialisasi, inovasi layanan daring seperti Latin dan Retas, serta peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya identitas kependudukan digital. Kesimpulannya, implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kota Jambi telah terselenggara dengan cukup baik dan masih membutuhkan penguatan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, dan sinergi antar instansi pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif dan teknologis, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.