Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Maria Kaban
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PEMBATALAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPPHT) DIBUAT PEWARIS DIHADAPAN CAMAT OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2015/PN.SKL) Kurniawan putra; Muhammad yamin; Maria kaban; Aflah Aflah
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tentang pembatalan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Para ahli Waris terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pewaris dihadapan Camat Pulau Banyak yang kegunaan tanah tersebut dibangun Gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) Pulau Banyak. Kasus ini telah diajukan oleh para Ahli Waris ke Pengadilan Negeri Singkil. maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pembatalan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (sppht) dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris (studi putusan nomor 2/pdt.g/2015/pn.skl). Bagaimana ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dibuat Pewaris di hadapan Camat. Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dilakukan di hadapan Camat. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan pembatalan surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.SKL Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah berbagai literatur dan bahan baca serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pada prinsipnya pelepasan hak atas Tanah dapat dibuat oleh Notaris dan Camat. Berdasarkaan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 huruf a angka 2 menentukan Hak milik hapus bila penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah merupakan salah satu kewenangan seorang Camat berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Permen Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara merupakan akta otentik yang mengikat terhadap para pihak dan menjadi bukti yang sempurna di depan pengadilan.Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2015/PN.SKL Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi
Analisis Kedudukan Janda Setelah Meninggalnya Suami Dalam Hal Penerimaan Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Tarutung Shela Violetta Hutauruk; Penyelesaian Sengketa; Idha Aprilyana Sembiring; Maria Kaban
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda yang tidak menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya dalam pembagian harta kekayaan yang didapatkannya serta adapula seorang janda yang melakukan ganti tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi turun temurun dalam keluarga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian yuridis dilakukan dengan studi lapangan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat wawancara dan dokumentasi. Analisi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pertama, kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Kedua, Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem patrilinealnya sehingga keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya tersebut yang mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan dari orangtua suaminya tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah diberikan kepada keturunannya untuk menghidupi mereka. Ketiga, Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi dan secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara marhata atau musyawarah antar keluarga sedangkan Penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan.
LEGALITAS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN CERAI DIBAWAH TANGAN DALAM PERKAWINAN SAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGSA BARAT, KOTA LANGSA) Hanna Pricilia Tarigan; Rosnidar Sembiring; Maria Kaban; Idha Aprilyana Sembiring
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan pelaksanaan perceraian tersebut di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh masih terdapat pelaksanaan perceraian di masyarakat yang dilakukan secara di bawah tangan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di bawah tangan di kecamatan Langsa barat, Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian di bawah tangan di kecamatan Langsa barat, dan Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris Dalam penelitian ini terdapat identifikasi hukum-hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam dalam penelitian tersebut harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat salah satunya peraturan yang tidak tertulis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di kecamatan Langsa barat masyarakat kurang mampu umumnya melakukan perceraian secara di bawah tangan perceraian tersebut dilaksanakan di hadapan pemuka adat Gampong (Desa) dan dihadapan perangkat desa akibat hukum yang timbul atas perceraian bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat yaitu akibat hukum terhadap istri tidak mempunyai surat cerai, kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, tidak mendapatkan hak iddahnya, dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian hak bersama. Upaya perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pelaksanaan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat yaitu melakukan upaya hukum gugatan melalui mahkamah Syar’iyah Langsa dan bagi para pihak yang tidak memiliki biaya dapat mengajukan gugatan perceraian talak atau cerai gugat dengan ketentuan biaya secara prodeo seluruh biaya dibebankan kepada mahkamah Syar’iyah Langsa.
Legal Protection Against Adopted Children Are Inherited Property From The Adopted Parents Kelvin Bixby Surbakti; Hasim Purba; Maria Kaban
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 02 (2024): Jurnal Ekonomi, Edition April - June 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adopted children have inheritance rights similar to the inheritance rights of biological children, as stated in Staats Blad 1917 No. 38 Article 12 states that adopted children are equated with biological children born to the husband and wife who adopted them. Typically, adoption of such a child is an act that equalizes the position of the adopted child with the biological child, both in terms of care and inheritance. The problem formulation in this research is: What is the legal position of adopted children regarding the inheritance of adoptive parents based on Supreme Court Decision Number 3626 K/Pdt/2016; What are the judge's legal considerations in providing legal protection for the rights of adopted children to the inheritance of adoptive parents in Supreme Court Decision Number 3626 K/Pdt/2016; What are the implications of Supreme Court Decision Number 3626 K/Pdt/2016 for the legal protection of the inheritance rights of adopted children in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research, which is supported by secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the research and discussion are that the legal position of adopted children regarding the inheritance of adoptive parents based on Decision Number 3626 K/Pdt/2016 is valid which is in accordance with the adoption decision issued by PN Number 08/Pdt.P/2003/PN Kbj. dated 28 May 2003 which determined that Rehulina Br Gurusinga was the adopted child and sole heir of Langsat Karo-Karo Gurusinga and Silo Br Sembiring. The judge's legal considerations in providing legal protection for the adopted child's rights to the inheritance of the adoptive parents in Decision Number 3626 K/Pdt/2016 by determining Rehulina br Gurusinga as the adopted child of the heir and entitled to receive the heir's property, because the judge considered the juridical aspect of where the Plaintiff was. is the adopted son and only heir of Langsat and Silo. The implications of the decision for the legal protection of the inheritance rights of adopted children in Indonesia have contributed to strengthening the legal protection of adopted children for the inheritance of their adoptive parents.
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH BERUPA HAK GUNA BANGUNAN PT PLN (Persero) UIP SUMATERA BAGIAN UTARA DI KOTA MEDAN M. Yamin Lubis; Helen Apriyani Br. Pasaribu; Ningrum Natasya Sirait; Maria Kaban
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT di Kota Medan merupakan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang mewujudkan salah satu Pasal 33 UUD NKRI 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tujuan membangun infrastruktur ketenagalistrikan melakukan pengadaan tanah. Tanah yang telah diperoleh wajib dilakukan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah dengan menerbitkan sertipikat untuk memberi rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya pada tanah.  Jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum pustaka dan didukung dengan studi lapangan. Yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dukungan studi lapangan karena untuk meneliti berbagai aturan hukum undang-undang pokok agraria serta peraturan dibawahnya yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari wawancara kepada pimpinan PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT Di Kota Medan dan kantor pertanahan kota Medan.Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah PT PLN (Persero) berupa Hak Guna Bangunan. Syarat pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT mengalami Problematika Yuridis dan Problematika Teknis untuk memenuhi persyaratan dokumen bukti perolehan tanah dari masyarakat maupun badan hukum lainnya.
Co-Authors Aflah Aflah Aflah Aktif Apriantoro Siregar Burhan Sidabariba Dedi Harianto Dickyhadino Tesa Edy Ikhsan Hanna Pricilia Tarigan HASIM PURBA Helen Apriyani Br. Pasaribu Hera Vanesa Sihombing Idha Aprilyana Sembiring Juda Deo Silitonga Kelvin Bixby Surbakti Kurniawan Putra M. Yamin Lubis Marissa Gabriela Hutabarat Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Netty Mentari Putri Br Lumban Gaol NINGRUM NATASYA SIRAIT Penyelesaian Sengketa Pulungan, Atikah Sarah Rosdinar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Sitepu Saidin Samsul Sembiring Shela Violetta Hutauruk SUPRAYITNO Syafruddin Kalo