Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-'Adalah Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Meta-Yuridis Journal of Judicial Review Jurnal Pengabdian Multidisiplin Indonesian Community Journal Jurnal Dedikasi Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Sri Zanariyah
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA ATAS PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) CABANG LAMPUNG Rahmat Dwi Saputra; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1756

Abstract

Secara hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang ada yakni PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. TiKi merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia. Tujuan dalam peneltian ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia jasa atas pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi oleh jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dyang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung kepada konsumen apabila terdapat permasalahan atas barang yang dikirimkan seperti barang rusak atau barang hilang dengan mengganti barang yang hilang tersebut dengan penghitungan 10 kali lipat biaya kirim. Namun apabila barang tersebut diasuransikan maka pihak Tiki menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai nilai harga yang sama dengan barang milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi jasa pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung diawali dengan adanya laporan komplain dari pihak konsumen kepada pihak jasa pengiriman. Apabila complain tersebut sudah dilaporkan dan pihak Tiki sudah memastikan kebenarnya atas kelalaian pengriman barang tersebut maka pihak Tiki akan merespon dan mengganti kerugian atas barang sampai dengan 7 hari masa kerja.
TANTANGAN HUKUM ASURANSI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Sri Zanariyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.302 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.103

Abstract

Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang risiko yang dihadapi. Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, teuratama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, diselenggarakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sri Zanariyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2067

Abstract

 Penggunaan produk dari hasil suatu usaha dari pelaku usaha, tidak semua sesuai dengan keinginan konsumen, hal ini bahkan dapat menimbulkan kerugian dari pihak konsumen, sehingga terjadi sengketa antara konsumen dengan pihak pelaku usaha.  Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.  Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar pengadilan, sehingga peneliti perlu menentukan fokus penelitian, dalam hal ini penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan.  Pemberian sanksi terhadap pihak yang salah tidak hanya dalam bidang hukum perdata saja, melainkan juga dapat diberikan sanksi pidana, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pemberian sanksi pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum, metode pendekatan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya terkait dengan asas-asas hukum,  Hasil penelitian ini menentukan bahwa  adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, merupakan sarana yang  ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa  dengan menempuh langkah damai  untuk mewujudkan peradilan cepat, murah dan sederhana, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak dapat terpenuhi Bersama.  Adanya sanksi pidana dalam sengketa konsumen adalah karena banyaknya perbuatan  yang dapat dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen secara luas (masyarakat pada umumnya), bukan hanya konsumen yang sudah menjadi korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE Rizky Sandra Tomi; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2344

Abstract

Law enforcement officials have made efforts to protect child victims of violence, including child victims of Marittal Rape (sexual violence in the family). This is because there are many child victims of marital rape in Indonesian society as has been widely reported in the mass media about acts of sexual violence committed against children by family members, whether committed by biological fathers, brothers, sisters, uncles, grandfathers and other family members. The problem studied is how is the implementation of legal protection for children as victims of marital rape? and the inhibiting factors for protecting children as victims of marital rape?The research method consists of, this type of research is normative empirical. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of two groups, namely primary data and secondary data. Data collection is done by literature study, field study. Data processing was carried out including data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis.Legal protection for victims of criminal acts of obscenity is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 64 Paragraph (3) which includes rehabilitation efforts, rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions, efforts to protect from publicity identity through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for witnesses victims and expert witnesses, both physically, mentally and socially and providing accessibility to obtain information regarding case developments. Obstacles and solutions in implementing legal protection for child victims of abuse include: Victims of rape are individuals who suffer physically, mentally and socially due to criminal acts, even victims can suffer from prolonged fear, this is because victims of abuse besides suffering physically, also experienced great mental pressure as a result of these actions. The solution to these obstacles was that the victim was a criminal act of obscenity.
THE GOVERNMENT'S ROLE IN HEALTH INSURANCE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS LAW IN INDONESIA Sri Zanariyah; Ratna Kumala Sari
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i2.16346

Abstract

Human rights are defined as rights attached to human dignity as creatures created by God, and these rights are brought by humans from birth to the face of the earth so that these rights are innate (natural), not a gift from humans or the state. The Indonesian government has provided services in the health sector to the public, by establishing the National Social Security (JSN). The purpose of this research is to find out why health insurance in Indonesia is an activity that can be linked to human rights (HAM) and what is the government's role in implementing health insurance in terms of human rights aspects. The method used in this study is doctrinal (normative) research, so the type of data used is a type of secondary data obtained from literature study. The results of the research can be concluded that the implementation of health insurance follows the social insurance system by providing protection for all people and the government has a role to the implementation of health services based on the principles of humanity, the principle of benefit and the principle of social justice for all people in Indonesia.
Pendampingan Sertifikasi Halal MUI Pada Produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” di Kelurahan Jagabaya 1, Tanjung Karang Timur Lina Maulidiana; Sri Zanariyah; Dwi Putri Melati
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 4 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v3i4.3438

Abstract

Usaha produksi cincau hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli yang terkenal di Kelurahan Jagabaya 1 dengan sebutan kampung produsen cincau hitam banyak diminati masyarakat Bandar Lampung saat bulan ramadhan sebagai penganan favorit. Namun, usaha cincau miliknya belum memiliki penetapan kehalalan produk dari LPPOM-MUI Lampung. Hal ini mempengaruhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) produk cincau yang diragukan, sehingga berakibat pada nilai jual produk yang dipasarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Unviersitas Sang Bumi Ruwa Jurai melakukan survey dan memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi produk “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Agustus 2022-Februari 2023. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu terbitnya ketetapan halal untuk produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli dari MUI Lampung.
Indonesian Clean Water Availability in SDGs: Analysis of Emerging Legal Problems Shelvi Rusdiana; Ninne Zahara Silviani; Sri Zanariyah; Ratna Kumala Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p01

Abstract

The right to access clean water is a fundamental human right and an important part of SDGs. Indonesia as a country committed to developing SDGs-compliant policies to respond to climate challenges need to make sure that it has enough normative support from its legal framework. Using normative legal research method, this study analyzes the emerging legal problems regarding the Indonesian government’s responsibility to provide clean water to its citizens. To support the analysis, this study employs the statutory approach to find the normative problems contributing to a number of possible legal problems that might hinder Indonesia’s commitment to SDGs, particularly the one to make sure that every person has the right to access clean water. Analysis of this research finds that there are normative confusions within the Indonesian legal framework that are related to the government’s responsibility in providing access to clean water, along with the urgency to tackle to these normative issues to better deal with the emerging legal problems, in the face of climate change.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Azis, Agung Prayoga; Zanariyah, Sri; Robianti, Masayu
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2422

Abstract

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman  Online ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman uang melalui aplikasi Pinjaman Online.Dalam membahas permasalahan peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman  Online Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum, Penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. 2. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila enyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan ersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif  yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016
Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oktara, Reza; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2423

Abstract

Penyerobotan tanah seperti yang terjadi di areal tanah ex. Hak Guna Usaha PT. Way Halim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 304/HJ milik Cahirullah Gultom oleh Drs. Akhmad Hasan merupakan contoh perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hal memutuskan perkara perdata, Majelis Hakim tetap berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alat bukti yang diajukan Penggugat telah sah dan sesuai menurut undang-undang yakni alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu contoh perkara sengketa tanah Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan apa akibat hukum atas tanah sengketa yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis,normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data primer dan  sekunder. Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera yang menangai perkara tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana peneyelesaian sengketa tanah tersebut, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan penelitian bahwa pihak penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, hakim menilai masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, jadi surat gugatan penggugat dianggap cacat formil. Selanjutnya akibat hukum dari putusan hakim tersebut adalah pihak Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril serta pihak Tergugat dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul
Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Zanariyah, Sri
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/002024041159000

Abstract

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data agar dapat tercapai suatu tujuan yng diharapkan. Observasi dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu penelitian serta kegiatan lapangan lainnya, termasuk kegiatan KKN, guna memperoleh informasi sebanyak-banyak yang akan membantu kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga hasil observasi menjadi dasar penyusunan program kerja. Teknik observasi dilakukan oleh kelompok mahasiswa KKN dengan cara pembagian arena observasi dan masing-masing melakukan pengamatan tentang keadaan masyarakat di lokasi KKN, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga dapat digali informasi tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi KKN tersebut.
Co-Authors Andy Maryanto Asroni, Asroni Azis, Agung Prayoga Bahril, Erdi Dwi Putri Melati Erdi Bahril Feryando, Achmad Alfi Firnandi, Angga Ino Susanti Iwan Zulfikar Kamal Fahmi Kurnia Ledy Famulia Lenny Nadriana Lina Maulidiana Martina Male Maryanto, Andy Mawaddah, Nova Yatiar Mirnasari, Tiar Mirwansyah Mirwansyah MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Naduta, Oktiardi Ninne Zahara Silviani Nova Yatiar Mawaddah Novalia Novalia Oktara, Reza Oktavia, Ravelina Prasetya, A. Riva Rahmat Dwi Saputra Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Renaldi, Rendy Rendy Renaldy Reza Pahlepi Rika Santina Rizki Tarnando Rizky Sandra Tomi Robianti, Masayu Septia Emelda Septirita Wilman Shelvi Rusdiana Tarnando, Rizki Tian Terina Wilman, Septirita Yunizar Hendriyansah