Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-'Adalah Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Meta-Yuridis Journal of Judicial Review Jurnal Pengabdian Multidisiplin Indonesian Community Journal Jurnal Dedikasi Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Sri Zanariyah
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
Reducing Stunting in South Lampung Regency through Preventing Early Marriage: A Critical Analysis Sari, Ratna Kumala; Prasetya, A. Riva; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy; Terina, Tian; Novalia, Novalia; Mirnasari, Tiar; Pahlevi, Reza
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9945

Abstract

South Lampung Regency is recognized as one of the 100 priority districts/cities for addressing child stunting, as designated by the Poverty Reduction Acceleration Team. Efforts to prevent and reduce stunting vary across regions, with the South Lampung Regional Government implementing its own strategies. However, the stunting rate in South Lampung Regency has not shown a significant decline to date. This study aims to analyze policies aimed at reducing stunting rates in South Lampung Regency, with a particular focus on the prevention of early marriage. The research is situated within the framework of public legal policy, specifically addressing the reduction of stunting through measures to prevent early marriage in the region. To this end, a policy-oriented approach was adopted. Findings reveal that early marriage is a contributing factor to growth and developmental disorders in children, manifesting as stunting indicated by height or length measurements below standard norms. The correlation between stunting prevalence and the number of marriage dispensations granted in South Lampung Regency underscores this relationship. The South Lampung Regional Government’s efforts to combat stunting are encapsulated in the South Lampung Regent Regulation Number 15 of 2023, which focuses on accelerating stunting reduction. This policy highlights the critical need to address early marriage as a key strategy in mitigating stunting and ensuring healthier developmental outcomes for children in the region.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Zanariyah, Sri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3590

Abstract

The use of products from the results of a business from business actors, not all of them are in accordance with the wishes of consumers, this can even cause losses on the part of consumers, resulting in disputes between consumers and business actors. Therefore this study aims to find out, understand and explain the settlement of disputes that occur between consumers and business actors. Dispute resolution can be done in court and can also be done outside the court, so researchers need to determine the focus of research, in this case the settlement carried out outside the court. The imposition of sanctions against the wrong party is not only in the field of civil law, but can also be given criminal sanctions, so it is necessary to conduct research on the imposition of these criminal sanctions. This research is research in the field of law, the approach method uses an approach to laws and regulations governing consumer protection, especially related to legal principles. -the parties to the dispute take peaceful steps to realize a fast, inexpensive and simple trial, so that the rights and obligations of both parties can be fulfilled together. The existence of criminal sanctions in consumer disputes is due to the many actions that can be carried out by business actors that can harm consumers in general (society in general), not just consumers who have become victims
Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Zanariyah, Sri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37438

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di bidang pengabdian masyarakat bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi tertentu. Diantara program kerja yang sering dilaksankan adalah program penyuluhan. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka adalah melalui penyuluhan hukum. Namun, banyak masyarakat masih kurang memahami hukum, terutama di daerah terpencil. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat membantu masyarakat mendapatkan pelatihan hukum langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari metode penyuluhan hukum yang digunakan melalui KKN untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dalam kegiatan ini, pendekatan partisipatif digunakan. Mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator penyuluhan hukum dengan berbicara, membagikan materi hukum, dan melakukan simulasi kasus hukum. Fokus kegiatan ini adalah untuk mempelajari hak-hak dasar masyarakat dan prosedur hukum dasar. Teknik penyiluhan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, diantaranya dengan memberikan ceramah, dilanjutkan dengan tanya jawab, dapat pula dengan memberikan pelatihan atau praktik tertentu, yang bertujuan agar audiens mudah menerima apa yang disampaikan dalam penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyelesaian masalah hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pihak berwenang adalah beberapa hasil positif yang tercatat. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi siswa karena mengajarkan mereka tentang praktik hukum. Secara keseluruhan, pengabdian melalui KKN ini membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun hubungan antara masyarakat dan akademisi.   Abstract Legal Counseling Strategy through Community Service: Improving Community Legal Understanding.Kuliah Kerja Nyata (Real Work Lecture, KKN) is an academic activity in the field of community service for students who are completing their education in certain universities. Among the work programs that are often implemented are counseling programs. One way to improve people's understanding of their rights and obligations is through legal counseling. However, many people still lack understanding of the law, especially in remote areas. The Kuliah Kerja Nyata (KKN) program can help communities get hands-on legal training. The purpose of this research is to study the legal counseling methods used through KKN to improve community legal understanding. In this activity, a participatory approach was used. KKN students acted as legal counseling facilitators by speaking, distributing legal materials, and simulating legal cases. The focus of this activity is to learn the basic rights of the community and basic legal procedures. Counseling techniques can be adjusted to the conditions of the community, including giving lectures, followed by questions and answers, as well as providing certain training or practices, which aim to make the audience easily accept what is conveyed in counseling. The results show that legal counseling programs can improve people's understanding of the law and encourage them to participate more actively in solving legal problems. Increased legal awareness and better communication.
High Risk in Loss Insurance in The Perspective of Conventional Insurance and Syariah Insurance Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy; Renaldi, Rendy
al-'adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v20i2.13849

Abstract

This study examines the risk management of tabarru funds of sharia insurance at PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 Serang. The aim is to determine the differences in principle between the conventional insurance system and the sharia insurance system in regulating high-risk issues. This study is classified as doctrinal legal research (normative juridical) which is descriptive and analytical in nature based on data obtained through a literature review. This study found differences in tendencies between conventional insurance and sharia insurance in responding to high risks in a guaranteed contract. According to the conventional insurance system, high risks occurring at the implementation stage of the agreement can result in the termination of the insurance agreement. However, if the high risk has been calculated from the beginning of the contract and agreed upon by both parties, then the contract will continue following the agreement stated in the policy. In contrast to this principle, the sharia insurance system applies the principle of ta'āwun (mutual assistance) where each insurance participant donates their funds to other participants who are affected by disasters, regardless of the risk being low or high. Thus it can be concluded that in conventional insurance the relationship that occurs is between individuals and the company while in sharia insurance all insurance participants are collectively bound to the company and share the risk (transfer risk).
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Pertanian dan Penguatan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga Zulfikar, Iwan; Zanariyah, Sri; Asroni, Asroni; Firnandi, Angga; Naduta, Oktiardi; Oktavia, Ravelina
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 3 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (September 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/i-com.v5i3.7917

Abstract

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) ini dilaksanakan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, sebagai upaya mengatasi permasalahan utama masyarakat, yaitu keterbatasan pakan alternatif ikan dan ternak, rendahnya keterampilan manajemen pemasaran, serta minimnya pencatatan keuangan keluarga. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan validasi penerapan teknologi, dengan fokus pada budidaya maggot sebagai pakan ikan, pembuatan pakan fermentasi untuk sapi dan kambing, strategi pemasaran produk lokal, serta pengelolaan keuangan rumah tangga. Kegiatan PMM di Desa Rejomulyo terbukti efektif, ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada budidaya maggot, pelatihan lanjutan, penggunaan mesin pencacah, dan praktik langsung. Manajemen pemasaran serta keuangan keluarga juga meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kondisi awal. Program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pakan dan keterampilan usaha, tetapi juga mendorong penguatan daya saing produk lokal. Kesimpulannya, keberhasilan PkM ini menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR Robianti, Masayu; Zanariyah, Sri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45134

Abstract

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui  perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa  sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya  ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa   menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Penyelesaian  wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar,  dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.
PENYELESAIAN SANGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) DI KECAMATAN LABUHAN RATU (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk) Busroni, Busroni; Zanariyah, Sri; Idham, Idham; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3935

Abstract

Hukum agraria/pertanahan terbentuk berdasarkan UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan tanah bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, tanah merupakan hak seluruh warga negara yang kepemilikannya dapat dilindungi melalui pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat, namun saat ini banyaknya muncul sertifikat palsu dan tak jarang juga muncul sertifikat asli namun palsu atau yang biasa disebut dengan sertifikat ganda (overlapping). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait kasus overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu untuk menganalisis 1) faktor yang menyebabkan terjadinya Overlapping; 2) proses pembuktian hak milik atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda atau overlapping; dan 3) penyelesaian sangketa tanah akibat overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overlapping disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota, keberadaan mafia tanah, serta kesalahan administratif dan prosedural. Proses pembuktian sertifikat tanah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, seperti pengecekan ulang terhadap objek sengketa, analisis kasus sengketa, gelar perkara, pengkajian blokir Sertifikat Hak Milik (SHM), pemeriksaan lapangan, ploting peta, paparan kasus, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pembatalan salah satu sertifikat dari pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pembuktian dalam proses pengadilan dilakukan dengan cara menghadirkan data, fakta, dan saksi. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 142 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdata, serta menggunakan hati nurani untuk menilai kebenaran dan keadilan dalam memberikan keputusan.
LARANGAN SOCIAL-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK: STUDI KASUS TIKTOK SHOP PASCA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 Indah, Diena Fukuyama; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi larangan dalam kegiatan social-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta dampak yang timbul setelah penutupan TikTok Shop pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam social-commerce yang diatur dalam Permendag meliputi: (1) larangan penjualan barang impor dengan harga rendah, (2) larangan transaksi jual beli langsung di platform social-commerce, (3) pembatasan iklan dan promosi, (4) kewajiban perizinan, serta (5) pengawasan dan pembinaan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penutupan TikTok Shop di Indonesia setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 membawa dampak hukum yang signifikan, mencakup: (1) pembatasan aktivitas social-commerce, (2) kewajiban perizinan bagi pelaku usaha digital, (3) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, (4) dampak terhadap UMKM, serta (5) penyesuaian operasional TikTok di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik agar lebih adil serta mendukung pertumbuhan usaha lokal.
Co-Authors Andy Maryanto Asroni Asroni Azis, Agung Prayoga Bahril, Erdi Busroni, Busroni Dwi Putri Melati Erdi Bahril Feryando, Achmad Alfi Firnandi, Angga Idham Idham Indah, Diena Fukuyama Ino Susanti Iwan Zulfikar Kamal Fahmi Kurnia Ledy Famulia Lenny Nadriana Lina Maulidiana Martina Male Maryanto, Andy Mawaddah, Nova Yatiar Mirnasari, Tiar Mirwansyah Mirwansyah Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Naduta, Oktiardi Nova Yatiar Mawaddah Novalia Novalia Oktara, Reza Oktavia, Ravelina Prasetya, A. Riva Rahmat Dwi Saputra Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Renaldi, Rendy Rendy Renaldy Reza Pahlepi Rika Santina Rizki Tarnando Rizky Sandra Tomi Robianti, Masayu Rusdiana, Shelvi Septia Emelda Septirita Wilman Silviani, Ninne Zahara Tarnando, Rizki Tian Terina Wilman, Septirita Yunizar Hendriyansah