Salah satu persoalan utama dalam mendorong tata kelola pengembangan ketahanan pariwisata berkeadilan gender terhadap keberlanjutan lanskap budaya desa wisata terletak pada lemahnya komitmen menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi tata kelola sensitif gender dengan keberlanjutan lanskap budaya, serta bagaimana hal tersebut mentransformasi kinerja pariwisata agar lebih efisien dan adil. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dianalisis melalui perspektif institusionalisme feminis untuk menelaah peran institusi, norma sosial, dan kebijakan dalam memengaruhi kontribusi perempuan pada tata kelola pariwisata. Hasil temuan menunjukkan bahwa desa wisata yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan inklusivitas mampu membangun kelembagaan yang tangguh sekaligus adaptif terhadap dinamika perubahan. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, sehingga kontribusi mereka lebih sering terhenti pada tataran teknis. Padahal, partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan homestay, kuliner, kerajinan, dan seni budaya berperan signifikan dalam menciptakan diversifikasi ekonomi serta menjaga kesinambungan budaya lokal. Desa yang membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan terbukti lebih mampu mempertahankan regenerasi budaya dan solidaritas sosial, sedangkan desa yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik cenderung stagnan dalam pelestarian budaya maupun penguatan ketahanan pariwisata.