Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Criminal Law in the Digital Age: Challenges of Law Enforcement Against Cyber and Crypto Crime in Indonesia Rio Armanda Agustian; Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Ageng Triganda Sayuti; Herlina Manik
JURNAL AKTA Vol 13, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i3.56120

Abstract

The rapid development of information and communication technology in the digital era has a major impact on people's social and economic lives. Many human activities are now shifting to virtual spaces, including online transactions and the use of cryptocurrencies. However, behind this progress, there are major challenges in criminal law enforcement against cybercrime and crypto-related crimes. These crimes have different characteristics than conventional crimes, so existing regulations are not effective enough in addressing this problem. This study uses a juridical-normative and empirical approach to examine the gap between the prevailing criminal law regulations and the development of digital crime. Data was obtained through interviews with law enforcement officials and legal practitioners as well as analysis of existing laws and regulations. The results of the study show that there is a legal vacuum related to cybercrime and crypto, as well as the limitations of law enforcement officials in terms of technological knowledge and digital forensic facilities. In addition, complex international jurisdictional issues have exacerbated law enforcement against transnational crimes. In conclusion, criminal law reform is needed that includes regulatory reforms, capacity building of law enforcement officials, and strengthening international cooperation. With these steps, Indonesia's criminal law system is expected to be more responsive and adaptive to the challenges of digital crime in this modern era.
Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi Rahmi, Elita; Sayuti, Ageng Triganda; Zulfadli
Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v1i1.6280

Abstract

Belum ditemukan akta Perusahaan Terbatas (PT) dalam mencantumkan kesadaran lingkungan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada akta pendirian PT dan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT), sehingga terkesan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR terkesan pengeluaran biaya (cost center) perusahaan, karena adanya tekanan luar yakni berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dan tekanan globalisasi yang mewajibkan hal tersebut. Padahal klausul pendirian dan perubahan PT yang dapat menjadi agenda pada saat pendirian dan RUPS sangat memungkinkan dapat dimuat oleh Notaris melalui kewajibannya memberikan penyuluhan hukum dan keinginan perusahaan untuk menyadari bahwa kesadaran perusahaan atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian yang melekat atas kehadiran perusahaan di muka bumi (kewajiban hukum dan moral). Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama :Untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai suatu peryataan kesadaran perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban hukum perusahaan Kedua untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kewajiban moral. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menjadikan akta notaris pada pendirian atau perubahan Anggaran Dasar sebagai ruang yang sangat memungkinkan notaris dan perusahaan dapat membangun kesadaran hukum melalui keadilan lingkungan, dengan pendekatan historis, dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep yang diperolah melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah, menginventarisir, ketentuan Anggaran Dasar perusahaan untuk dilakukan klasipikasi dan sistematisasi dan selanjutnya dengan mengunakan interpretasi, maka dilakukan analisis, sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan dan hukum lingkungan serta peran notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mendorong perusahaan guna menjalankan kewajikannya melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, pertama: bahwa fungsi klausul tanggung jawab sosial dan perusahaan tetap harus didorong dalam prosedur peraturan perundang-undangan terutama di daerah berupa perda dan kebijakan lainnya serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selalu memberikan rambu-rambu bagi anggotanya dalam pengembangan akta perusahaan sebagai tanggung jawab hukum dan moral INI dalam mengembangkan prinsip-prinsip moral notaris dalam pembuatan akta .Kedua Pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang ada di indonesia belum menjadi instrumen dasar bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan karena masih dipandang memberatkan perusahaan, dan prosedur perizinan yang menjadi kewenangan pememerintah daerah selaku eksekutor dalam mengawasi klausul tanggung jawab sosial sebagai instrumen lingkungan dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai ujung tombak pembangunan.
Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa: (BUM DESA) Sayuti, Ageng Triganda
Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v1i1.6712

Abstract

Village Owned Enterprises (BUM Desa) is an institution whose existence is mentioned in Law No. 6 of 2014 on villages to improve the village economy. The establishment of BUM Desa has many positive impacts, one of which is to increase the village's original income (PADes). From the increase of original income of the village will make the village economy and society. As a BUM Desa business entity related to third party in carrying out its economic activity. In terms of business law, a business entity is divided into legal entities and non-legal entities whose stance is made by Notaries, this paper discusses how the status of BUM Village Law agency and how the role of Notary as Public Official in the establishment of BUM Desa.
Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang Triganda Sayuti, Ageng; Windarto, Windarto; Pahlefi, Pahlefi; Naili Hidayah, Lili
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.31612

Abstract

This article discusses the development of patent law formation in Japan as a country known to be superior in the field of technology, with a comparison of the development of patent law in Indonesia from the beginning of independence until after the reform era. By using normative methods. The results of the discussion of this paper show that firstly, intervention from various countries in various international agreements related to intellectual property was addressed by Japan with great consideration of economic aspects and in the end, Japan's patent regulations tended to follow America's common law legal tradition. Second, the formation of the Patent Law in Indonesia according to the period of its validity has experienced a shift, if initially the Patent Law was formed to encourage the improvement and development of domestic industry, in subsequent developments it was also influenced by the desire to follow international trade developments and politics by adapting the Law to TRIPs.