Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK PADA TRANSAKSI DI E-COMMERCE Septriana, Dina; Muskibah; Qodri, Muhammad Amin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1456

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam transaksi di e-commerce serta mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji hak pelaku usaha yang terkait perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didapati berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kekaburan norma atau makna bias, yakni aturan yang tertulis dalan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap prilaku konsumen yang beritikad tidak baik, frase itikad tidak baik ini yang menjadi pokok permasalahannya karena tidak ada batasan untuk kriteria itikad tidak baik, sebab sulit untuk diidentifikasi. Juga dalam upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen agar dapat mengarah pada penyelesaian secara online di karenakan adanya lintas batas dalam transaksi di e-commerce.

Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis Interpreneurship Yetniwati, Yetniwati; Prasna, Adeb Davega; Qodri, Muhammad Amin; Syelvita, Rema; Alissa, Evalina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3094

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat dan urgensi pemberian zakat melalui BAZNAS. Pengabdian ini metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif di Kelurahan Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di lokasi penelitian belum terlaksana dengan optimal, dimana terdapat dua pola dalam penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola penyaluran produktif. Pola tradisional ini menggunakan dana zakat secara langsung dan diterima oleh mustahiq tanpa perantara. Sedangkan pola penyaluran produktif bermaksud untuk mengubah penerima dari kategori mustahiq menjadi Muzakki. kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ dalam mengelola zakat produktif serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan melalui program intrepreneurship berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK PADA TRANSAKSI DI E-COMMERCE Septriana, Dina; Muskibah; Qodri, Muhammad Amin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1456

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam transaksi di e-commerce serta mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji hak pelaku usaha yang terkait perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didapati berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kekaburan norma atau makna bias, yakni aturan yang tertulis dalan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap prilaku konsumen yang beritikad tidak baik, frase itikad tidak baik ini yang menjadi pokok permasalahannya karena tidak ada batasan untuk kriteria itikad tidak baik, sebab sulit untuk diidentifikasi. Juga dalam upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen agar dapat mengarah pada penyelesaian secara online di karenakan adanya lintas batas dalam transaksi di e-commerce.

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar, Sasmiar; Rosmidah, Rosmidah; Qodri, Muhammad Amin; Herlina, Nelli; Bafadhal, Faizah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search