Garuda - Garba Rujukan Digital

Natıonal Alms Instıtutıons’ Perspectıve Towards Exıstence And Problems On Rule Of Natıonal Alms Instıtutıons In Desıgnıng And Workıng Procedure Upz Issue 2, Season 2016 In Jambı Cıty Muhammad Amin Qodri; Umar Hasan; Evalina Alissa; Rafiqi Rafiqi; Afi Parnawi
Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 4 No. 01 (2024): Pebruary, Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science ( AJ
Publisher : Cita Konsultindo Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alms is an order as narrated by Allah swt. For Muslims, certain assets are issued and given to those who are entitled. In regulating the implementation of zakat in society, the Indonesian government establishes special institutions, namely BAZNAS and LAZ as outlined in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Based on these regulations, the task of BAZNAS is to assist in the management of zakat by establishing UPZ, one of which is at the sub-district, village, or other names. The duties of UPZ are regulated in PERBAZNAS Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of UPZ, which explains how the mechanism for the formation of UPZ and the working mechanism of UPZ in each sector. The results of this study can be concluded that the existence of UPZ from every mosque and mushalla in several sub-districts in Jambi City is still not visible. Like several mosque and mushalla administrators, it was stated that UPZ had not yet been formed and also did not know specifically about UPZ itself. The problems faced by BAZNAS Jambi City are the lack of personnel from Jambi City BAZNAS employees in an effort to reach mosques and prayer rooms in Jambi City, lack of operational costs in socializing, the higher volume of work faced by BAZNAS. So that the Jambi City BAZNAS is expected to focus more on the work pattern mandated by PERBAZNAS Number 2 of 2016, so that there are no more mosques or mushalla whose UPZ has not been formed.

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar Sasmiar; Rosmidah Rosmidah; Muhammad Amin Qodri; Nelli Herlina; Faizah Bafadhal
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK PADA TRANSAKSI DI E-COMMERCE Septriana, Dina; Muskibah; Qodri, Muhammad Amin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1456

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam transaksi di e-commerce serta mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji hak pelaku usaha yang terkait perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didapati berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kekaburan norma atau makna bias, yakni aturan yang tertulis dalan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap prilaku konsumen yang beritikad tidak baik, frase itikad tidak baik ini yang menjadi pokok permasalahannya karena tidak ada batasan untuk kriteria itikad tidak baik, sebab sulit untuk diidentifikasi. Juga dalam upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen agar dapat mengarah pada penyelesaian secara online di karenakan adanya lintas batas dalam transaksi di e-commerce.

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar Sasmiar; Rosmidah Rosmidah; Muhammad Amin Qodri; Nelli Herlina; Faizah Bafadhal
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.

Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis Interpreneurship Yetniwati, Yetniwati; Prasna, Adeb Davega; Qodri, Muhammad Amin; Syelvita, Rema; Alissa, Evalina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3094

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat dan urgensi pemberian zakat melalui BAZNAS. Pengabdian ini metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif di Kelurahan Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di lokasi penelitian belum terlaksana dengan optimal, dimana terdapat dua pola dalam penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola penyaluran produktif. Pola tradisional ini menggunakan dana zakat secara langsung dan diterima oleh mustahiq tanpa perantara. Sedangkan pola penyaluran produktif bermaksud untuk mengubah penerima dari kategori mustahiq menjadi Muzakki. kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ dalam mengelola zakat produktif serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan melalui program intrepreneurship berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search