Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.171
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra JASL - Journal of Applied Studies in Language Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law
Rahmiani, Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMAT ISLAM ATAS BEREDARNYA PRODUK KECANTIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Putri, Dea Ananda; Sukardi, Sukardi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.939

Abstract

The purpose of this study was to determine the public's response to information on beauty products, especially those containing glycerin and heparin sodium chemicals in beauty products and the series of processes for the circulation of beauty products containing chemicals in the community as well as legal protection for Muslims for the circulation of beauty products according to the Law Number 8 of 1999. Researchers use qualitative research methods with field research types and juridical-normative approaches as well as sociological approaches. Sources of data using primary data in the form of interviews, documentation, and observation. At the same time, secondary data is in the form of related laws, previous research, research guides, and other relevant literature. Data collection techniques are interviews, observation, and literature. While the data analysis technique, the researcher performs data reduction (reduction), data presentation, and conclusions. The results of the study show: 1) Several owners and users of beauty products need to learn about these ingredients. 2) A series of processes for the circulation of beauty products containing chemicals in the community from outside the city of Pontianak. 3) The seller does not know the content and has not been maximal in ensuring that the product is halal.
PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rafi'ah, Rafi'ah; Rasiam, Rasiam; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.1022

Abstract

This research was motivated by an interesting phenomenon that occurred in the West Kalimantan region, especially in the Remis Strait Village area, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency, namely the existence of a pawn where it contains sharia values. The practice in question is the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). The purpose of this study is to analyze the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This research method is qualitative with a sociological-empirical approach. The primary data sources themselves are rahin (a pawnee) and murtahin (a pawnee). Meanwhile, secondary data was obtained from various sources including books and journals. The argument of this research is that the practice of pawning that occurs refers more to the habits and traditions that apply in the community. Based on the data obtained, it can be concluded that the practice of pawning that occurs between the people of the Remis Strait only aims to help each other with the principle of kinship and mutual trust. This pawn in harmony and terms has complied with the provisions of the KHES.
ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN TABUNGAN HAJI ANTARA NASABAH DAN BANK KALBAR CABANG SYARIAH PONTIANAK PERSPEKTIF FATWA MUI Hidayatullah, Syarif; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1192

Abstract

The purpose of this research is to determine the content of the Hajj savings agreement clause between customers and Bank Kalbar Pontianak Syariah Branch. This research uses legal research methods and normative research types using library data collection methods. Research data sources are primary and secondary. Data collecting techniques are bibliography study, document study, and documentation. Data analysis techniques use contract interpretation and systematization techniques. According to the results of the research conducted, the researcher can conclude that: 1) In the content of the Hajj Savings Agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, which contains the content of the Hajj Savings Agreement clause regarding the rights and obligations between the customer and the bank. 2) The basis for the preparation of the contents of the Hajj Savings Agreement Clause at the Pontianak Syariah Branch of Bank Kalbar, namely with reference to the DSN-MUI Fatwa, POJK No.13 / POJK.03 / 2021 on the implementation of commercial banking products, and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking 3) As for the analysis of the contents of the Hajj savings agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, overall the contents of the clause are consistent and in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.
PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU DALAM TINJAUAN KHES Juniar, Ade; Bakar, Abu; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1467

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kegiatan sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu dalam hal ini sewa-menyewa dilakukan dengan dua sistem akad yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. 2) Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan hukum, maka peneliti menghubungkannya dalam pradigma penelitian hukum yaitu normatif-empiris. Sumber data primer berupa wawancara dari pihak Musta’jir (penyewa) dan Mu’ajir (menyewakan). Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai pihak seperti hasil buku jurnal, artikel-artikel, skripsi atau yang telah diterbitkan baik online maupun offline yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan melakukan triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pada praktik akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka menggunakan dua sisem, yakni secara bulanan dan tahunan. Sistem bulanan dengan membayar uang sewa setiap bulannya dan objek sewa dalam pemanfaatnya adalah hanya kebunnya saja. Sedangkan sistem tahunan adalah dengan pembayaran sekali biasanya dilakukan secara cash atau tempo berapa hari dengan diberikan bonus 1 bulan sehingga masa waktu sewa tahunan adalah 13 bulan. Akad perjanjian dilakukan secara lisan dan belum pernah menggunakan akad secara tertulis. 2) Bahwa praktik akad sewa menyewa yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab XI Pasal 295-320, mendukung terkait akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Hanya saja perjanjian antara kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan yang jelas agar transaksi penuh dengan kejujuran dan keadilan.
ASPEK HUKUM DALAM PERMAINAN LAYANAN VOUCER GRATIS ONGKIR XTRA SHOPEE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Wuryani, Nabila Putri; Bakar, Abu; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permainan layanan gratis ongkir XTRA pada Shopee yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menghindari penjual membayar biaya admin yang sudah di tentukan oleh pihak Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini dapat di simpulkan bahwa: 1) Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebankan biaya admin kepada pembeli. Sehingga penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar. 2) Hukum permainan layanan gratis ongkir XTRA terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak memenuhi norma keabsahan fikih muamalah dan KHES pasal 26 huruf a. Sebagai akibatnya, akad tersebut masuk ke dalam kategori akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan. Akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2. Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur pasal 22 tentang rukun akad dikarenakan tidak adanya unsur transparasi antara penjual dan market place Shopee sehingga menjadi akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan atau tidak sah.
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI DI FACEBOOK PONTIANAK INFORMASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 75/DSN/MUI/VII/2009 Hadromi, Imam; Syahbudi, Syahbudi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1958

Abstract

The purpose of this research is to determine the buying and selling transactions, especially regarding mobile phones, carried out by sellers and buyers on Facebook Pontianak Informasi, considering the discovery of fraud issues therein. This study uses a qualitative method with a normative legal research type. The main data sources include interviews with the admin of Pontianak Informasi, sellers, and buyers. Meanwhile, secondary data used include primary legal materials such as the Fatwa of DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 and other materials such as books, journals, theses, and articles. The data collection techniques employed are interviews and documentation. Data analysis used a descriptive-qualitative approach through a series of activities including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate the following: 1) Buying and selling on Facebook Pontianak Informasi serves as a means for the Pontianak community and the surrounding area to carry out transactions with ease and competitive prices compared to other marketplaces. 2) Pontianak Informasi has a buying and selling mechanism through online advertisements and searching for information related to the transaction process. 3) The DSN-MUI Fatwa cannot be used absolutely to judge all transactions that take place on Facebook Pontianak Informasi because not all sellers violate this fatwa.
PEMBAGIAN HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA GALING: TINJAUAN ATAS PRINSIP MUSAQAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Sawali, Silma; Syahbudi, Syahbudi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the implementation of the musaqah contract in the KHES review of cooperation for the production sharing of rubber plantation maintenance in Galing Village. This research uses qualitative research methods with a type of field research and a normative sociological paradigm approach. The data source uses primary data obtained from interviews with the owners and managers in Galing Village. The people of Galing Village rely heavily on the agricultural sector for economic growth. The agricultural sector is one of the sectors that greatly contributes to the economy in Galing Village. Plantation crops, namely rubber plantations, are one of the agricultural subsectors that can help meet the economic needs of the people of Galing Village. The owner and manager of the rubber plantation in Galing Village collaborate on the production sharing of rubber plantations with an oral agreement and use a musaqah contract. The pattern of profit sharing is based on the initial agreement, namely, using a profit-sharing system based on production results, with as much as 1/3 of the harvest. In the implementation of this profit sharing, there is a default committed by the owner against the manager by reducing the profit sharing for the manager. However, the implementation of this agreement violates the law of musaqah. This is because there is a reduction in profit sharing that is detrimental to the manager. According to Musaqah in the Compilation of Sharia Economic Law regarding the division of plantation yields, there is a violation of Musaqah law.
Teaching English through a bilingual learning ecosystem in the secondary vocational school of industrial technology Rahmiani, Nur; Marwandi, Marwandi
Journal of Applied Studies in Language Vol. 6 No. 2 (2022): Dec. 2022
Publisher : Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/jasl.v6i2.496

Abstract

This research aims to examine the issue of bilingual learning ecosystems (BLE) in industry-based technology vocational schools. This study is interesting because it becomes an academic effort in overcoming learning difficulties in vocational school students, primarily in setting English learning time and mastering the particular skills of global competitive industrial technology. Using descriptive qualitative research that includes a series of observational data collection, interviews, and documentation, the authors discover the concept of BLE based on school perspective and BLE implementation in the learning process. This study concludes that BLE can be prepared in English and non-English courses by involving school biotic and abiotic elements through collaborative teaching. BLE also supports scientific integration in vocation learning at the secondary level, which has implications for increasing study hours and increasing enrichment of English material that is specific to industry technology vocation students outside of hours that have been scheduled. It is believed that BLE can support the achievement of enhancing English skills with specific goals as well. 
Belajar bahasa inggris di komunitas lokal Ella, Ella; Rahmat, Rahmat; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 5 No. 2 (2025): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the practice of ijarah (leasing) in rental housing agreements and to analyze such practice based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), specifically regarding ijarah contracts for rental houses built on land owned by a third party. The research employs a qualitative method with a field study design and an empirical approach. Primary data were collected through interviews with ten informants—five landlords and five tenants—in the Waduk Permai area of Pontianak City. Secondary data were obtained from books and journals to support and strengthen the findings. Data collection techniques included interviews and documentation, and data validity was ensured through triangulation. The findings show that: 1) Rental agreements for houses in Waduk Permai are conducted orally, without any written contract or formal written ijarah agreement. The researcher also found that landlords did not clearly disclose at the outset of the agreement that the land under the rental house was not their own property. 2) According to KHES Article 303, the lessor in an ijarah contract must be the owner of the property, their authorized representative, or a legal guardian. However, in the observed cases, the lessors did not meet any of these conditions stipulated in KHES Article 303, raising concerns about the validity of the ijarah contracts in this context.
Co-Authors Abu Bakar Anshori Anshori, Anshori Arrahmi, Neisya Azizah, Hergi Novfitrianingsih Bela, Ema Ella, Ella Fajriyah, Nurul Hadromi, Imam Hani, Umi Juniar, Ade Lubis, Sopian Ma'u, Dahlia Haliah Marwandi, Marwandi Nadiah, Faqihatun Nordin, Zaimuariffudin Shukri Paramita, Tanti Putri, Dea Ananda Rafi'ah, Rafi'ah Rahmat Rahmat Rasiam, Rasiam Rusdi Sulaiman Sawali, Silma Sukardi Sukardi Syahbudi, Syahbudi Syarif Hidayatullah Syarifah Mawaddah wagiyem, wagiyem Wakiah, Wakiah Wuryani, Nabila Putri