Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGIES IN PREVENTING MONEY POLITICS IN SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN PALU CITY Nasrullah Nasrullah; Rusmawaty Bte Rusdin
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2024): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v6i2.35103

In the recent elections, money politics has become one of the topics of public interest. Money politics is used to win large numbers of votes and maintain control of Pilkada. This research aims to provide solutions to avoid money politics in the Simultaneous Regional Elections in Palu City in 2020, as well as examine the elements that encourage and hinder the prevention of money politics in the regional elections. This study uses a qualitative approach. Using observation, interviews, and documentation studies as data collection methods. Miles and Huberman's approach to data analysis includes data collection, data reduction, data display, and data verification. Based on the findings, the policy strategy used in money politics is carried out through four efforts: dissemination of violations, participatory supervision, surveillance patrols, and firm law enforcement.

STRATEGIES IN PREVENTING MONEY POLITICS IN SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN PALU CITY Nasrullah, Nasrullah; Rusdin, Rusmawaty Bte
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2024): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v6i2.35103

In the recent elections, money politics has become one of the topics of public interest. Money politics is used to win large numbers of votes and maintain control of Pilkada. This research aims to provide solutions to avoid money politics in the Simultaneous Regional Elections in Palu City in 2020, as well as examine the elements that encourage and hinder the prevention of money politics in the regional elections. This study uses a qualitative approach. Using observation, interviews, and documentation studies as data collection methods. Miles and Huberman's approach to data analysis includes data collection, data reduction, data display, and data verification. Based on the findings, the policy strategy used in money politics is carried out through four efforts: dissemination of violations, participatory supervision, surveillance patrols, and firm law enforcement.

Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu Nawawi, Moh.; Rusdin, Rusmawaty Bte
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 1 (2025): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v7i1.22349

Child abuse cases are often a problem that always occurs from year to year, children are often the object of violence ranging from physical to psychological violence. In an effort to protect children, the Indonesian government has issued a Child Friendly City policy. Palu City has implemented a child-friendly city policy and has pursued various programmes that support the fulfilment of children's rights. Collaborative governance in realising a child-friendly city in Palu City is the subject of this research. This research hypothesis is based on Ratner's Collaborative Governance theory (2012) which includes the following indicators: 1) Identifying opportunities and challenges, 2) Discussing ways to influence others, and 3) Working together. Descriptive qualitative research including observation, interviews, and documentation was the methodology used. The research findings show that by involving children and other members of the KLA Task Force, Collaborative Governance has succeeded in making Palu City a child-friendly city. In order to build a child-friendly environment supported by all components involved, the government has also made a number of initiatives. The following factors hinder collaborative efforts to create a child-friendly city in Palu City: the lack of public awareness of child-friendly city programmes or policies is another obstacle that needs to be addressed immediately; and the turnover of actors causes progress or synergy to become stagnant, thus requiring repeated strengthening in order to form better synergies.

Literasi Digital: Mencegah Hoaks dan Hate Speech di Lingkungan Mahasiswa Asrama IPMIL Raya Palu Rusdin, Rusmawaty Bte; Nawawi, Muh.; Nurhamni, Nurhamni; Meilani, Rizky; Safitri, Dahlia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i1.2134

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah membantu masyarakat dalam berbagai hal. Kegiatan ini merupakan salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu program pendidikan berbasis masyarakat yang memberikan pelatihan nonformal kepada mahasiswa. Latihan edukasi komunitas ini berfokus pada pemahaman mendasar mengenai ujaran kebencian dan hoax. Beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, yang menyebabkan ketidakstabilan sosial. Fenomena tersebut akhirnya mendorong pemerintah untuk merancang UU ITE yang berisi aturan yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah juga membatasi akses penggunaan dan penyebaran informasi di media sosial, khususnya berbagi foto dan video, karena adanya fenomena hoaks dan ujaran kebencian. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di IPMIL Raya Palu. Melalui pendekatan sosialisasi dan diskusi, diharapkan literasi akan hoaks dan ujaran kebencian dapat dipahami sehingga mahasiswa mengetahui cara bermedia sosial dengan baik tanpa menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoax.

Inovasi Smart Governance di Kota Palu: Smart Governance Innovation in Palu City Rusmawaty Bte Rusdin; Nasrullah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7113

Setiap segi eksistensi manusia telah tersentuh oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian, tata kelola yang cerdas menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah telah mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi teknologi sistem informasi digital. Tim peneliti di balik proyek ini berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif tata kelola cerdas yang dimulai oleh Departemen Informasi, Komunikasi, dan Statistik Palu, serta tantangan yang mereka hadapi selama ini. Giffinger (2007) mengidentifikasi pengambilan keputusan partisipatif, pemerintahan terbuka, layanan sosial dan publik, serta taktik dan sudut pandang politik sebagai indikator tata kelola cerdas yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini didasarkan pada strategi penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan catatan tertulis merupakan kumpulan data untuk penyelidikan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Palu sudah dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan sosialisasi yang tidak merata, dan masyarakat memiliki akses teknologi informasi yang optimal. Dibuktikan dengan peraturan walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kota Pintar Palu periode 2021-2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemkot Palu telah melakukan persiapan dengan baik dalam pelaksanaan smart governance. Namun, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain normalisasi metode yang tidak efisien, kurangnya pemahaman masyarakat umum (gagap teknologi), dan perilaku KKN yang melanggar hukum (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Membingkai Dinasti Politik Lokal: Dinamika Kemunculan Politik Kekerabatan di Kabupaten Pasangkayu: Framing Local Political Dynasties: Dynamics of the Emergence of Kinship Politics in Pasangkayu Regency Rusmawaty Bte Rusdin; Gustiana Kambo; Muhammad Saad; Muhammad Nur Alamsyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7548

Salah satu sorotan penting adalah maraknya praktik politik kekerabatan yang muncul dalam setiap kontestasi Pilkada. Fenomena politik kekerabatan menjadi dinamika yang menonjol dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Tokoh sentral dari kemunculan praktik ini adalah Agus Ambo Djiwa, yang tidak hanya dikenal sebagai Bupati dua periode, tetapi juga sebagai pejuang pemekaran daerah. Mengacu pada teori Titin Purwaningsih (2015), berkembangnya politik kekerabatan di Pasangkayu dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu akar politik kekerabatan, dukungan budaya, legasi politik, dan kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar politik kekerabatan di Pasangkayu berawal dari peran figur sentral dalam perjuangan pembentukan daerah otonom Mamuju Utara. Bentuk legasi politik tampak melalui proses sosialisasi politik, pewarisan jaringan kekuasaan, serta keterlibatan dalam organisasi. Selain itu, budaya patron-klien turut memperkuat struktur politik kekerabatan yang ada. Dari keempat aspek tersebut, kesempatan politik menjadi faktor paling dominan dalam mendorong berkembangnya fenomena politik kekerabatan di Pasangkayu.

Efektivitas Implementasi Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Kehadiran Pegawai Pemerintah Desa (Study Pada Kantor Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro) Lika, Ekawati Enga; Rusdin, Rusmawaty BTE
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v4i2.51

Berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika dan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, pemintahan Republik Indonesia menerapkan sistem absensi pegawai berbasis elektronik atau yang dikenal dengan Finger Print, pemamfaatan sistem ini bertujuan untuk menerakan konsep pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Kedisiplinan waktu pegawai yang rendah dalam lingkungan pemerintahan Indonesia dapat dibuktikan dengan pegawai yang berkeliaran diluar dinas diatas pukul 08:00 WIB, sedangkan pada regulasi paling telat adalah pada pukul 08:00 WITA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedisiplinan waktu pegawai pada pegawai pemerintah Desa Wendewa Utara dinilai baik, kedisiplinan tersebut diukur berdasarkan rekapitulasi absensi pegawai serta elemen disiplin, kedisiplinan waktu pegawai pada bulan Juli hingga Oktober 2021 menunjukkan presentasi kedisiplinan rata-rata 89%. Berdasarkan pada data laporan absensi pada bulan Juli hingga Oktober 2021 menjelaskan bahwa produktivitas penggunaan waktu dilakukan oleh pegawai sangat efektif dan efisien.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai Salsabila, Anisa; Hasanuddin, Hasanuddin; Rusdin, Rusmawaty BTE
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i1.83

The purpose of this reseaerch is to find out how Aeccountaebility for maenaeging villaege funds in Maergae Kencaenae villaege. This reseaerch uses the theory put forwaerd by Aemir Imbaerudin (2019) which divides aeccountaebility into 3 paerts, naemely: Efficient, Effective aend Productive. This reseaerch uses ae quaelitaetive aepproaech with descriptive reseaerch type. Daetae collection techniques use field studies with observaetion, interview aend documentaetion techniques. The results of this reseaerch show thaet aeccountaebility for maenaeging villaege funds in Maergae Kencaenae villaege is not yet fully efficient, effective maenaegement of villaege funds is not yet on taerget aeccording to whaet is staeted in the Reaelized Budget (RAeB), there is still ae laeck of openness in maenaeging villaege funds aend there is ae laeck of community involvement in maeking decisions. decision becaeuse the villaege government haes not caerried out enough consultaetions with the community aend there is still ae laeck of effectiveness in maenaeging villaege funds which haes not gone well, becaeuse there is still development thaet haes not been caerried out to the end aend the quaelity of development is not in aeccordaence with the plaenned time, aend the villaege government is productive in terms of maenaegement From ae reporting perspective, villaege funds aere quite good, but they aere not evenly distributed in the distribution of aeid in the community aend aere not well taergeted in line with community expectaetions

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search