Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) DiH : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kebidanan Sorong Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Eduvest - Journal of Universal Studies Tasyri' International Journal Multidisciplinary Science Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)
Suartini, Suartini
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

 1 
Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Putri, Maulvi Ratri Adinda; Sadino, Sadino; Suartini, Suartini
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 4 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i4.4496

Abstract

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki wewenang penuh atas penetapan kebijakan pengelolaan Mineral dan Batubara. Minerba One Data Indonesia (MODI) dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai digitalisasi sistem pemusatan data pemegang IUP, dan baru mulai wajib diterapkan sejak diterbitkan Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 di tahun 2022. Sehingga, masih dibilang hal yang baru bagi perusahaan pertambangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan dampak hukum atas kebijakan MODI bagi pemegang IUP. Metode Yuridis Normatif digunakan pada penelitian ini yaitu menelaah norma hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, didapat bahwa adanya kebijakan MODI ini merupakan tindak lanjut dari UU Minerba 2020 berikut peraturan turunannya di Kepmen ESDM No. 15 tahun 2022 dan Kepmen ESDM No. 78 tahun 2022. Sampai saat ini belum ada pengaturan sanksi secara langsung bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan MODI. Namun, terdapat dampak jika perusahaan tidak melaksanakan kebijakan MODI yaitu, tidak bisa menggunakan aplikasi Minerba One Map System (MOMS), tidak bisa menyampaikan RKAB pada E-RKAB, tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran di E-PNBP, dan tidak bisa melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris kepada ESDM. Semua hal tersebut dapat berakibat pengenaan sanksi administratif bagi pemegang IUP,
Kepastian Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Kaitannya dengan Upah Proses pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Ariesta, Chalvin; Hidayat, Yusuf; Suartini, Suartini
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4888

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 memberikan berbagai perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum pekerja atas PHK pasca Undang-undang Cipta Kerja ditinjau dari Kepastian Hukum dan bagaimana hal ini berhubungan dengan upah proses yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dalam kasus PHK yang dianggap tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berubah status menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami PHK yang mana Pekerja tidak berhak atas upah prosesnya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kepastian hukum pekerja atas PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja belum ada kepastian hukum karena adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melemahkan undang-undang ketenagakerjaan di atasnya. Selain itu, ketetapan dalam SEMA tersebut mendapatkan kecaman dari masyarakat karena memberikan kerugian dan ancaman bagi pekerja dalam mendapatkan upah prosesnya.
Co-Authors (Firda), Firdaus agatha, fedellysia Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Aprilia, Debi Ariesta, Chalvin Cahyo, Bima Gavian Desliza, Muhammad Farhan Djunaid, Syafaat Ferdos, Emy Fikri, Achmad Firmantoro, Zuhad Aji Fokky Fuad Fratiwi, Feby gani, vonny kartika Handayani, Ika Apri Hasbiyadi, Hasbiyadi Heriyanto, Puji Ibnu Sani, Rijal Jaya, Reki Putera Machmud, Aris Maharani, Dinar Ayudya Marfungah, Siti Martini, Titin Maryam, Anna Maslihati Nur Hidayati Masrum, Ari Ardiansyah Mursalim Mursalim musmualim musmualim, musmualim Muspardi Muspardi Novindrastuti, Ana Nurdiani, Sari Pramana, Muhammad Aditya Pratiwi, Diyah Eka Priatmoko, Muhammad Purnomo, Cahyo Putri, Maulvi Ratri Adinda Rahmadhiratri, Nadya Rizki Maulana, Rizki RobbyHidayat, Dennis Sadino, Sadino Sani, Rijal Ibnu Saputro, Agus Haryono Sekar Wulandari Sephia Putri, Anggun Septiawan, Aris Suparji Suparji Syafrizal Syafrizal Teguh Yudi, Mohamad Yusuf Hidayat Yusup Hidayat