Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.913
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Daulat Hukum Jambura Law Review Gorontalo Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DIVERSI : Jurnal Hukum Musamus Law Review Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Geuthee LEGAL BRIEF International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia International Journal of Religion Education and Law Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Joong-Ki International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Joong-Ki
Nurmala, Leni Dwi
Faculty Of Law, University Of Gorontalo, Gorontalo-Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Leni Dwi Nurmala; Yoslan K. Koni; Dince Aisa Kodai
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.2 No.2 Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i2.16546

Abstract

   The circulation of narcotics in Indonesia has spread to various circles, not even a few children are victims of the narcotics circulation. The involvement of children as narcotics users and the involvement of children as perpetrators of narcotics trafficking, so that eradication and prevention must be carried out specifically and requires the involvement of various parties. In this study will discuss how the legal protection of children in narcotics crimes. The method used in this writing is normative juridical writing with a statutory approach and literature study. The results of the discussion obtained by children who are caught in the law or children in conflict with the law (ABH), especially the legal protection of children in narcotics crimes must be able to realize restorative justice with settlement efforts that prioritize the best interests of the child, with the aim of finding a fair legal settlement. as well as prioritizing the recovery of children's conditions and providing protection for the rights of children who are in conflict with the law so as to avoid handling that violates legal procedures during the criminal justice process. This is carried out based on the mandate of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.
Certificate of Land Property Rights as an Evidence in Land Dispute Settlement Marten Bunga; Robby Waluyo Amu; Leni Dwi Nurmala
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.360

Abstract

The goal to be achieved in this writing is to study specifically about certificates of ownership as a means of evidence in resolving land disputes with problem limitations, namely: How is the strength of proof of certificates of Land Rights in land dispute resolution. The research method used is normative juridical research. Namely legal research by conducting a review of literature related to problems with a statutory approach. The results of the study show that land ownership certificates issued by the National Land Agency have strong evidentiary power to be used as evidence in resolving land disputes that are carried out either by deliberation or through the settlement process in the judiciary. 
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Leni Dwi Nurmala; Yayan Hanapi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): Juli
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i1.1801

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to find out about the forms of legal protection given to children who are in conflict with the law, especially in the juvenile justice system based on Law No. 35 of 2014 and Law No. 11 of 2012 Juvenile Criminal Justice System. Research methodology: The method used in this writing is a normative juridical approach, namely a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of regulations and literature literature related to the problem under study. Results: The results of this study indicate that legal protection for children in conflict with the law in the juvenile justice system must be fully implemented by law enforcement officials at each stage of the examination, namely in the form of fulfilling and guaranteeing children's rights and prioritizing the best interests of children.
Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Provinsi Riau) Romiyasi Romiyasi*; Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25074

Abstract

Keterlambatan penanganan terhadap beberapa perkara  di Indonesia sering terjadi akibat dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dikarenakan berkas perkara dianggap belum lengkap berdasarkan penilaian dari penuntut umum. Berkas yang harus diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum adalah berita acara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi tentang terjadinya peristiwa hukum. Berkas perkara yang disusun oleh penyidik akan menjadi dasar dalam penyusunan surat dakwaan dan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni  yuridis normatif  empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, masih terjadi beberapa kali pengembalian berkas perkara. Pelaksanaan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pemeriksaan berkas perkara oleh Penuntut Umum bahwa terhadap berkas perkara yang dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 maka akan dilakukan  pengembalian berkas perkara kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan disertai  petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil.
Legal Protection of Persons with Disabilities as a Management of Guarantee on Human Rights Leni Dwi Nurmala; Rustam Hs. Akili
Musamus Law Review Vol 5 No 1 (2022): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v5i1.4217

Abstract

Human rights are universal and fundamental to all human beings. Human rights are rights that are inherent in the human person since birth that are used to maintain their dignity and human values. These rights must be believed to be gifts or gifts from God Almighty which no one has the right to rob, remove or revoke these rights. In Indonesia, with a very high population, the existence of persons with disabilities cannot be denied. Disability can occur due to health problems that arise from birth, chronic or acute illnesses, and injuries that can be caused by accidents, wars, riots, disasters, and so on. Persons with disabilities make us realize that they are human beings who are given physical deficiencies, but are not different people. The existence of persons with disabilities is a minority who must receive guarantees for their survival. In Indonesia, persons with disabilities have been given legal protection, namely the promulgation of Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which provides legal protection for persons with disabilities, but is still not fully able to fulfill the basic rights of persons with disabilities, including the right to legal protection, the right to obtain decent work, the right to education and so on. For this reason, this paper aims to find out about how legal protection is given to persons with disabilities in Indonesia.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Provinsi Riau) Romiyasi*, Romiyasi; Dwi Nurmala, Leni; Waluyo Amu, Robby
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25074

Abstract

Keterlambatan penanganan terhadap beberapa perkara  di Indonesia sering terjadi akibat dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dikarenakan berkas perkara dianggap belum lengkap berdasarkan penilaian dari penuntut umum. Berkas yang harus diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum adalah berita acara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi tentang terjadinya peristiwa hukum. Berkas perkara yang disusun oleh penyidik akan menjadi dasar dalam penyusunan surat dakwaan dan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni  yuridis normatif  empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, masih terjadi beberapa kali pengembalian berkas perkara. Pelaksanaan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pemeriksaan berkas perkara oleh Penuntut Umum bahwa terhadap berkas perkara yang dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 maka akan dilakukan  pengembalian berkas perkara kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan disertai  petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil.
Analisis Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah Sri Imelda Ayu Dude; Robby Waluyo Amu; Leni Dwi Nurmala
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.233

Abstract

Land grabbing is a form of unlawful act, namely an act of abuse of authority over land ownership rights. Acts of encroachment can take the form of occupying land, installing fences, or eviction of land owners and so on. The act of illegally grabbing land is an unlawful act, which can be classified as a criminal act as stated in the provisions of the Criminal Code. The problem approach used in this writing is the normative juridical method. Primary data collection techniques are obtained by conducting searches, inventories and reviewing regulations using literature studies including statutory regulations, books and articles in journals and scientific works. Deductive analysis techniques are used to analyze data with a starting point or based on general rules, then a specific conclusion is drawn. The mechanism for resolving land grabbing cases that occur in the community can be carried out through deliberation or mediation, litigation, non-litigation, through the role of law enforcement officials, resolution through arbitration institutions. As for the role of the prosecutor's office in implementing court decisions in cases of land grabbing, the main role of the prosecutor's office in this context is as the implementer of court decisions that have permanent legal force. The prosecutor's office is responsible for ensuring that the implementation of these decisions is carried out. The government's suggestion is to provide information to the public by means of outreach, appeals and information, especially about land ownership and the prosecutor's office as the implementer of court decisions can provide protection to people who have land rights.
Co-Authors Abdullah, Wahyu Muhaimin Agung Cahyo Hasan Agustina Ali Bilondatu Aldi Syahrian Aldiyanto A. Sabuati Amu, Robby W. Ariyanti Busura, Zohran Daud Rahim Desri Landa Singal Dince Aisa Kodai Dince Aisa Kodai Elok Harry Ari Dhani Putri Estella Fransisca Workala Fitriyani Supu Hanapi, Yayan I Ketut Sukadana Ibrahim Ahmad Ibrahim Ahmad Indrawan I. Laria Ismail, Nurwita Kadir, Yusrianto Kasim, Ramdhan Kodai, Dince Aisa Koni, Yoslan Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi Marten Bunga Mokodompit, Abby Moonti, Roy Marthen Nova Laupode Nurmin K. Martam Nurwita Ismail Ramdhan Kasim Robby Waluyo Amu Robby Waluyo Amu Robby Waluyo Amu Romiyasi Romiyasi* Romiyasi*, Romiyasi Roy Marten Moonty Roy Marthen Moonti Rustam Hs. Akili Salma Kumai Sri Imelda Ayu Dude Wahyu Muhaimain Abdullah Waluyo Amu, Robby Windy Claudia Yunus Yardie David Roringkon Yasril S. Hamzah Yayan Hanapi Yayan Hanapi Yoslan K. Koni Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir