Garuda - Garba Rujukan Digital

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.

IMPLEMENTATION OF DECENT HEALTH SERVICES FOR DEPRIANTS AT CLASS II B BARRU REMEDIES Nur, Abdul Rahman; A Z, Wahyul; Jayanti, Rizka
Meraja journal Vol 6 No 2 (2023): Vol 6 No 2, JUNY 2023
Publisher : P3M Stia Al Gazali Barru and Meraja media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33080/mrj.v6i2.271

Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Hikma, Hikma; Nur, Abdul Rahman; Djidar, Haedar
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 24 No. 2 (2024): Ecosystem Vol. 24 No 2, Mei - Agustus Tahun 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v24i2.4634

Pemerintah Daerah Buol menjalankan program Tanah Untuk Rakyat (Taurat) yang membagikan tanah bukan sekedar hak pengelolaan, tapi hak kepemilikan. Kebijakan itu cukup menyentak, sebab menyangkut distribusi tanah di tengah skeptisitas terwujudnya reforma agraria oleh negara saat ini. Secara sosio-politik, tentu bernilai positif, namun muncul problem dari sisi norma hukum terkait peralihan tanah negara menjadi hak milik yang sifat perolehannya turun temurun. Pada kenyataannya Pemda Buol menggunakan Perda No.7 Tahun 2015 sebagai dasar legitimasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengarah pada kajian dasar yuridis Perda dari sisi substansi materil maupun formil menyangkut kesesuaiannya dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Sekaligus menguji keabsahan Pemda Buol menerapkan kebijakan Taurat. Selanjutnya, penelitian juga mengkaji penerapannya. Metode penelitaian, mendeskripsikan dan menganalisis data melalui studi dokumen dan kepustakaan hukum serta wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian Perda tersebut dengan asas-asas dan norma UUPA sebagai sumber materil secara substansi serta memiliki landasan yuridis secara formil dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingganya Pemda Buol memiliki kewenangan atributif menjalankan kebijakan Taurat. Sedangkan penerapannya, terlaksana secara baik. Hanya perlu penyempurnaan melalui aturan teknis lebih lanjut, koordinasi serta komunikasi dan partisipasi masyarakat. The Buol Regional Government runs the Land for the People (Taurat) program which distributes land not just management rights, but ownership rights. This policy is quite surprising, because it concerns the distribution of land amidst skepticism about the implementation of agrarian reform by the state at this time. Socio-politically, of course it has positive value, but problems arise in terms of legal norms regarding the transfer of state land into property rights whose acquisition is hereditary. In reality, the Buol Regional Government uses Regional Regulation No. 7 of 2015 as the basis for the legitimacy of this policy. This research leads to a study of the juridical basis of regional regulations in terms of material and formal substance regarding their conformity with the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960 (UUPA) and the underlying Legislation. At the same time testing the validity of the Buol Regional Government implementing the Torah policy. Furthermore, research also examines its application. Research method, describing and analyzing data through document and legal literature studies as well as interviews and field observations. The research results show that the Regional Regulation is in accordance with the principles and norms of the UUPA as a material source in substance and has a formal juridical basis from the applicable Laws and Legislation. So the Buol Regional Government has attributive authority to implement Torah policies. Meanwhile, its implementation was carried out well. It only needs refinement through further technical regulations, coordination as well as communication and community participation.

ANALISIS HUKUM TENTANG PENINGKATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Nur, Abdul Rahman; Salmi, Salmi; Faisal, Faisal; Achmad, Zulkifli
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i1.1846

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya mengancam masa depan generasi bangsa. Pada tahun 2023, Polres Luwu menerima 103 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual, perbuatan cabul, KDRT, dan lainnya. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, dampaknya, serta kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu untuk meminimalkan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan norma sosial. Dampaknya meliputi aspek psikologis, fisik, sosial, dan masa depan anak. Kebijakan pemerintah meliputi regulasi, edukasi, kampanye kesadaran, layanan konseling, penegakan hukum, dan pendampingan kasus. Penelitian menyimpulkan bahwa upaya efektif memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan tentang hak anak, perbaikan ekonomi keluarga, dan perubahan norma sosial untuk mendukung perlindungan anak.

Protecting Children from Harmful Digital Content: Legal Responsibilities in Makassar Family Karaoke Salmi, Salmi; Nur, Abdul Rahman; Sulastryani, Sulastryani; Darmadi, Dandi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.2.15717

This research analyzes the legal responsibility of family singing house business actors toward minor consumers in the context of digital content transformation in Makassar City. Family singing homes as a fast-growing entertainment industry face significant challenges regarding the protection of child consumers from digital content that contains pornographic elements. This research identifies the gap between legal provisions and practical implementation in the field through a juridical-empirical approach with a case study method. The results show that digital content transformation in family singing homes has changed the character, accessibility, and potential impact of content on child consumers. In business practices, it was found that there was an absence of a content filtering system, access restrictions based on age, and supervision of the activities of child consumers. The main obstacles in implementing the legal responsibilities of business actors include regulatory, technical, economic, and sociocultural aspects. This research proposes an alternative model of child consumer protection that integrates co-regulation, technological solutions, community governance, and diversified liability. The study's novelty lies in analyzing the multi-disciplinary intersection of law, the empirical exploration of digital content transformation, developing alternative models of child consumer protection, and contextualizing consumer protection law in local wisdom. The findings of this research have implications for reforming digital entertainment industry regulations, developing best practices, and consumer education and empowerment to ensure adequate protection for child consumers in the digital transformation era

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search