Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Widiana, I Gede]]>;
<![CDATA[Surata, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Kawi Arta, I Komang]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37637/kw.v12i2.2204
<![CDATA[Tanpa adanya koordinatif Satpol PP dengan istansi lainnya, terdapat potensi masalah, dalam kaitannya dengan penegakan perda mengenai hal-hal teknis. Penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dan hubungan baik yang terjalin antara Satpol PP Kabupaten Buleleng dengan instansi terkait dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dapat diselesaikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng adalah: membangun dan meningkatkan hubungan baik dengan semua instansi terkait; membangun persamaan persepsi mengenai peraturan daerah dan peraturan bupati; dan melibatkan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Buleleng dalam Tim Yustisi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ]]>
<![CDATA[Mariadi, Ni Nyoman]]>;
<![CDATA[Arta, I Komang Kawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.727 KB)
|
DOI: 10.23887/jppsh.v5i3.42527
<![CDATA[Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan ]]>
<![CDATA[Sena, I Gede Arya Wira]]>;
<![CDATA[Arta, I Komang Kawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.365 KB)
|
DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.43411
<![CDATA[Besarnya tingkat perkawinan anak di usia muda harus menjadi perhatian serius agar setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang – undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dаtа yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа langsung kepada subjek penelitian, sedangkan dаtа sekunder adalah dаtа-dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskrpitif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.]]>
<![CDATA[Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali ]]>
<![CDATA[Arta, I Komang Kawi]]>;
<![CDATA[Sena, I Gede Arya Wira]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.847 KB)
|
DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.46428
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, sehingga kemudian khusus dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Arta, I Komang Kawi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.58846
<![CDATA[Terkadang BUMDes yang melaksanakan program memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat di desa setempat, tidak bisa mengambil jaminan dari pihak peminjam tersebut karena terkendala aturan yang belum memberikan kejelasan dari status hukum BUMDes. Kemudian lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian BUMDes di sepakati berdasarkan musyawarah desa ( pasal 88 Ayat 1). Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian menujukkan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat memperjelas status BUMDes sebagai badan hukum dan mendapatkan sertipikat sebagai BUMDes yang berbadan hukum. Sehinga dengan jelasnya Status badan hukum BUMDes di Kabupaten Buleleng akan dapat lebih mudah memperlihatkan potensi-potensi lokal yang ada di desa dan yang melakukan suatu invetasi atau penyertaan modal terhadap BUMDes tersebut tidak ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.]]>
<![CDATA[Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali ]]>
<![CDATA[KAWI ARTA, I KOMANG]]>;
<![CDATA[Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma]]>;
<![CDATA[Sena, I Gede Arya Wira]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1460
<![CDATA[According to Balinese customary law which is based on Hindu religious law, there are forms of marriage that have their own uniqueness and these types of marriages are not regulated in Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning marriage. The forms of marriage that are currently still developing in Bali are ordinary marriage, nyeburin/nyentana marriage, marriage in Gelahang, inter-caste marriage. The marriage is valid after the mebyakala ceremony is carried out, while other ceremonies are considered additional. Marriage from the perspective of Balinese customary law is that a marriage will give birth to kinship and customary relations. In Balinese customary society, it is more directed towards a patrilineal kinship system, meaning a straight line of descent from the male side (Purusa) who is the successor to the family.]]>
<![CDATA[PENAFSIRAN FRASA “BEBAN-BEBAN LAIN” DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Adi Sukmaningsih, N.K Irma]]>;
<![CDATA[Kawi Arta, I Komang]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37637/kw.v13i1.2499
<![CDATA[Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)mengatur bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib memikulpembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain secara proporsional sesuaibagian yang diterima. Namun, ketentuan ini menyisakan kekaburan norma karenatidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “beban-beban lain”serta kriteria yang mendasarinya. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkanketidakpastian hukum dan pembagian tanggung jawab yang tidak adil di antarapara ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketidakjelasan frasatersebut terhadap tanggung jawab waris serta merumuskan parameter normatifmengenai kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai beban dalam kontekspewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan bahanhukum primer dan sekunder yang relevan.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN MAKNA FRASA KATA JUDI ONLINE DENGAN GAME ONLINE DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Kawi Arta, I Komang]]>;
<![CDATA[Wira Sena, I Gede Arya]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37637/kw.v13i1.2496
<![CDATA[Persoalan yang kian sering ditemukan terjadi dalam kehidupan duniamaya saat ini adalah prilaku menggunakan Gadget atau handphone yang kurangbaik, seperti yang terjadi dalam pemberitaan banyak suatu persoalan dari awalsenang bermain game online namun pada akhirnya terjadi melakukanpelaksaanaan judi online, hal tersebut banyak merugikan dikalangan masyarakatkhususnya masyarakat pengguna handphone, sehingga diperlukan penelitian lebihlanjut memahami makna game online dengan judi online. Metode penelitian yangdipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil dari pelaksanaan riset ini turut sertamemberikan pembuktian bahwa makna Frasa judi online dengan menggunakangame online menghasilkan pemahaman bahwa sama-sama dalam suatu bentukpermainan yang dimainkan dengan cara lewat gadget atau handphone penggunadengan didukung oleh sistem jaringan internet yang telah disediakan dan jugaadanya menggunakan aplikasi yang sudah ada dalam situs-situs gadget atauhandphone pengguna, namun perbedaan yang signifikan adalam terdapat padaunsur perbuatan yang menggunakan taruhan uang maupun barang. Esensinya,maka game online dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan yang sah saja jikadimainkan secara umum dan tanpa menimbulkan adanya tindakan mencederaipara pemainnya, baik secara mental maupun juga secara finansial. Kegiatan inisungguh berbeda dengan kegiatan perjudian yang pada saat dimainkanmenimbulkan adanya transaksi dua arah, dimana mengacu pada sebuah organisasiatau individu yang dapat memberikan bantuan kepada pemain melakukan prosespenukaran uang tunai dengan mendapatkan gantinya berupa koin, sehinggakegiatan transaksi ini dapat menyebabkan adanya kerugian finansial yang dialamioleh para pihak yang secara langsung terlibat. Aturan yang secara eksplisitmengatur mengenai game online dan batasan-batasan game online belum adadan“sbegitu juga pengertian yang jelas mengenai game online dan pengertianmengenai judi online belum ada dalam aturan hukum, sehingga diperlukankepastian hukum untuk memberikan kemanan hukum bagi pengguna gadget atauhandphone dan supaya tidak bermain game online tetapi mengarah judi online.]]>
<![CDATA[JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Kawi Arta, I Komang]]>;
<![CDATA[Wira Sena, I Gede Arya]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1127
<![CDATA[Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik denganhukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.Tindak pidanayang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orangdewasa seperti pencurian,pemerkosaan,dan pembunuhan dan lainnya.namun bukanberarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satuasas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan,asas ini dimaksudkan untukmelindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapatmenyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agarmelalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri danbertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yangberhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalamproses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, PetugasKemasyarakatan, Penyidik, Penutut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukumterhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilananak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratifdalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah denganhukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anakini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anakdi pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UUSistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anakterlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korbanmelalui musyawarah berdasarkan pendekatan restorative juscite]]>
