Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pemanfaatan Platform Digital Dalam Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Sebagai Bentuk Diplomasi Budaya Yuliana, Adelia; Djie, Bryan Storm Feryan; Wulandari, Diah Ayu; Sheila, Eirene Eva Marta; Nugroho, Andriyanto Adhi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11126902

Abstract

The existence of the Indonesian Arts and Culture Scholarship Program is expected to expand diplomatic relations between Indonesia and other countries further and make Indonesian culture increasingly recognized and acknowledged. This article aims to discover the role of the Indonesian Arts and Culture Scholarship Program in expanding Indonesian Cultural Diplomacy and the effectiveness of digital platforms in supporting this scholarship program. The method used is a literature study that reviews the results of previous journals relevant to the topic discussed and is complemented by analysis results from internet sites. Participants who have completed arts and culture training will become friends of Indonesian and Indonesian Ambassadors tasked with introducing the arts and culture they have studied to their respective countries. Through the Instagram account @iacs_kemlu, the Ministry of Foreign Affairs can transparently and quickly disseminate information to the public regarding the various activities carried out by the awardees and the positive impacts of the scholarship program. By utilizing digital platforms such as Instagram and TikTok, the government can expand the reach of promoting Indonesian culture to all social media users.
Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia Yuliana, Adelia
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i01.7160

Abstract

Abstrak Era reformasi meningkatkan fokus pada good governance untuk mengatasi masalah Orde Baru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum penting, menuntut transparansi dan responsivitas pemerintah. Mahkamah Konstitusi memastikan kebijakan pemerintah sesuai konstitusi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, mempelajari penelitian terdahulu, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mencari korelasi dengan penelitian ini untuk mempermudah penulis menjawab permasalahan yang dirumuskan. Artikel ini berusaha menarik perhatian pembaca dengan hasil penelitian berdasarkan data faktual dan aktual, serta menggunakan data dari sumber relevan dengan topik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi. Tantangan utama adalah tekanan politik dan kepentingan kelompok. Sinergi antara kedua lembaga ini esensial untuk menerapkan kebijakan-kebijakan konstitusional yang mendukung good governance, seperti transparansi, independensi lembaga pengawasan, dan partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam good governance di Indonesia, memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai konstitusi dan menjaga keadilan. Kinerjanya menunjukkan penerapan prinsip good governance. Tantangan terjadi dalam keterbukaan dan partisipasi publik, seperti pada RUU Cipta Kerja. Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepastian hukum, menjaga independensi kehakiman, dan memperkuat partisipasi publik. Abstract The reform era increased the focus on good governance to overcome the problems of the New Order. Law No. 30/2014 on Government Administration became an important legal basis, demanding government transparency and responsiveness. The Constitutional Court ensures that government policies comply with the constitution. This article employs the literature study method, examining previous research, reference books, and laws and regulations. The aim is to find correlations with this research, making it easier for the author to address the formulated problems. This article seeks to engage readers with research results based on factual and actual data and utilizes data from sources relevant to the topic. The Constitutional Court plays a crucial role in maintaining justice, legal certainty, and ensuring government actions are in accordance with the constitution. The main challenges are political pressure and interest groups. Synergy between the two institutions is essential to implement constitutional policies that support good governance, such as transparency, independence of oversight institutions, and public participation. The Constitutional Court is pivotal in ensuring good governance in Indonesia by verifying the government's actions for compliance with the constitution and upholding justice. Its performance exemplifies the application of good governance principles. Challenges include issues in openness and public participation, as seen in the Job Creation Bill. It is important for the government to prioritize legal certainty, maintain judicial independence, and strengthen public participation.
ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Yuliana, Adelia; Tuasalamony, Adzra Ardelia; Al Fath; Parhusip, Alizcia Dora; Febriani, Anggie; Bakhtiar, Handar Subhandi
Jurnal Hukum Statuta Vol 3 No 2 (2024): Volume 3, Nomor 2, April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v3i2.9095

Abstract

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is considered to have a conflict of interest due to the involvement of Chief Justice Anwar Usman's family with one of the parties, raising doubts about the court's independence and integrity. This study aims to examine the impact of this decision on public perception and trust in the Constitutional Court. Using empirical legal research with an interdisciplinary and conflict approach, the study distributed online questionnaires through Google Forms to explore the impact of that Decision on public perception and trust. The results indicate that the decision to set the minimum age limit for presidential and vice-presidential candidates at 40 years old has a significant impact on the level of public trust in the Constitutional Court. The Spearman correlation test shows a very strong and significant relationship, with a coefficient of determination of 0.780, indicating that 78% of the variability in the level of public trust can be explained by this decision. However, there is still 22% variability influenced by other factors that need to be studied further to get a more complete picture of public trust in the Constitutional Court.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Yuliana, Adelia; Nabilla , Anissa; Suci, Indah Meisyana; Nurbaety, Setia Nanda; Marsal, Irsyaf
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.
Peranan Mediasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sengketa Kemitraan antara PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman Tahun 2023 Yuliana, Adelia; Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura; Wulandari, Diah Ayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19522

Abstract

Ketika terdapat indikasi pelanggaran prinsip pelaksanaan usaha yang sehat atau ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan maka KPPU berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa antara Koperasi Sawit Bunga Idaman dan PT Perdana Intisawit Perkasa yang terlibat dalam hubungan kemitraan melalui proses mediasi yang ditengahi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2023. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada perundang-undangan terkait dan data pendukung lainnya yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU berhasil menempatkan diri sebagai fasilitator yang menengahi konflik kemitraan dengan mendorong para pihak untuk berbicara satu sama lain melalui forum dialog guna menemukan solusi dan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam menyelesaikan akar permasalahan. Dengan begitu, sengketa yang dihadapi dapat terselesaikan, serta dapat memulihkan dan memperkuat hubungan kemitraan yang telah disepakati.
LEGAL CERTAINTY IN COASTAL ZONING FOR LOCAL WISDOM-BASED SEAWEED INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE BLUE ECONOMY Yuliana, Adelia; Sakti, Muthia
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 6 No. 4 (2025): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v6i4.1218

Abstract

Indonesia’s coastal governance is characterized by jurisdictional overlaps and normative inconsistencies, which undermine the legal framework sustaining the seaweed sector within the Blue Economy paradigm. Employing a normative-doctrinal method, this study adopts the principle of legal certainty in coastal spatial planning and evaluates the scope of regional governments’ competence in integrating local wisdom into marine resource regulation. The analysis reveals that the centralization of authority under Law No. 6 of 2023 generates normative disharmony with Law No. 23 of 2014, thereby restricting provincial administrative jurisdiction over maritime affairs. This recentralization engenders regulatory dualism, overlapping licensing regimes, and weakens legal safeguards for coastal communities. In contrast, regional governments advance sustainable governance by institutionalizing local wisdom through participatory and empowerment-based mechanisms, which reconcile ecological imperatives with economic objectives. The study concludes that regulatory harmonization and juridical recognition of local wisdom are essential for equitable and sustainable marine development.
Analisis Peran Bank Digital Dalam Mendukung Green Finance Untuk Mencapai Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Yuliana, Adelia; Syaharani, Zevanya Praja; Marpaung, Haezer Josua Tio; Tarina, Dwi Desi Yayi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4133

Abstract

Perkembangan bank digital di Indonesia menghadirkan peluang strategis dalam mendukung implementasi green finance sebagai bagian dari agenda keuangan berkelanjutan. Urgensi perubahan iklim dan tuntutan global terhadap integrasi prinsip ESG menjadikan sinergi keduanya relevan untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran, peluang, dan tantangan bank digital dalam mendorong praktik green finance di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa POJK terkait keuangan berkelanjutan, bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan laporan dari lembaga terkait, serta bahan hukum tersier dari informasi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank digital berperan dalam memperluas akses green financing, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat transparansi pelaporan. Namun, tantangan muncul terkait green literacy, keterbatasan proyek bankable, risiko greenwashing, serta lemahnya insentif fiskal. Simpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran bank digital dalam green finance membutuhkan sinergi regulasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.