Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI)
Syaharani, Zevanya Praja
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pola Pemberitaan CNN, MetroTV, dan TVRI: Analisis Konten dan Perbandingan Media Nurulhuda, Nada Syifa; Pramudya, Aissyah Lintang; Amalia, Selma Dwi; Ritonga, Putra Hamonangan; Syaharani, Zevanya Praja; Narindra, Rochella Amalia; Wicaksana, Dika Hikmah; Widiastiwi, Alisha Reva; Camilla, Garneta Rizka; Sachmaso, Hana Humaira; Putri, Cinta Aisyah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The mass media has a central role in shaping public opinion through agenda setting and framing mechanisms. This study aims to analyze the news reporting patterns applied by CNN Indonesia, MetroTV, and TVRI with a focus on the aspects of factuality, actuality, and accuracy. Through a content analysis approach, this study compares how the three media present certain issues and how the differences in these approaches have implications for public perception of an event. The results of the study show that each media has different news presentation characteristics: CNN Indonesia prioritizes speed and data visualization, MetroTV tends to be analytical with political nuances, while TVRI emphasizes an educational approach and neutrality. These differences reflect variations in framing information that have the potential to influence public opinion differently. This study is expected to contribute to strengthening media literacy and increasing public awareness of the importance of journalistic integrity in conveying information.
Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia Syaharani, Zevanya Praja
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan multifaset di Indonesia, mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Artikel ini mengkaji dinamika pernikahan dini dari perspektif hukum dan masyarakat, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak, serta respons hukum yang ada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pernikahan dini sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun telah ada upaya hukum melalui peningkatan batas usia minimal menikah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini beragam, dengan beberapa wilayah masih melihatnya sebagai solusi terhadap kemiskinan atau sebagai bagian dari tradisi. Dampak pernikahan dini mencakup putusnya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan peningkatan ketidaksetaraan gender. Artikel ini menekankan pentingnya strategi pengurangan pernikahan dini melalui edukasi, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan ekonomi, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.
Sinkronisasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Kebijakan Green Building: Studi Perbandingan Jakarta dan Surabaya Syaharani, Zevanya Praja
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17646919

Abstract

Water resource management in Indonesia faces complex challenges due to policy discrepancies between central and regional governments. These inconsistencies often result in overlapping authority, inefficient policy implementation, and weak coordination in inter-regional river basin management. Using a normative juridical approach with analysis of relevant laws and regulations, this study aims to identify the causes of policy disharmony and provide recommendations to strengthen policy harmonization across regions in water resource management. The findings indicate that harmonization is essential to ensure sustainability, interregional equity, and policy effectiveness. Strengthening the central government’s coordinating role and establishing interregional coordination mechanisms are strategic steps to achieve integrated and equitable water resource governance.
Ghost Employment di Sektor Publik: Analisis Hukum Pidana dan Perbandingan Internasional Syaharani, Zevanya Praja
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17647055

Abstract

Ghost employment, a phenomenon characterized by the recording of non-existent or inactive employees on public payrolls, represents a significant challenge to governance and public sector accountability. This study aims to analyze the modus operandi, legal implications, causes, and mitigation strategies of ghost employment in Indonesia, with comparative insights from other countries. The research utilizes a descriptive case study approach, drawing on literature review, legal documents, and prior studies to provide a comprehensive understanding of the issue. Findings indicate that ghost employment involves deliberate manipulation of payroll systems, falsification of administrative documents, and collusion among officials, which collectively result in financial losses and undermine public trust. From a legal perspective, such practices constitute embezzlement, document forgery, and corruption under Indonesian law. The study further highlights that weak internal controls, lack of integrated payroll systems, and insufficient audits are key enabling factors for ghost employment. Comparative analysis with countries like Kenya and Tanzania demonstrates that the integration of digital payroll systems, regular audits, and employee training significantly reduces the occurrence of ghost workers. The study recommends a multi-dimensional mitigation strategy for Indonesia that combines legal enforcement, technological integration, and strengthened internal controls to enhance transparency, accountability, and deterrence. This research contributes to the understanding of ghost employment by bridging legal, administrative, and technological perspectives, offering practical guidance for policymakers, auditors, and public sector institutions to prevent, detect, and respond to ghost employment effectively.
Perlindungan Hak Konsumen E-Commerce Dalam Kasus Wanprestasi: Barang Tidak Sesuai Deskripsi Produk Erianto, Fanny Cathelia; Adyuanas, Affan; Syaharani, Zevanya Praja; Mulyana, Dian; Thalib, Sabrina Riyadh
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia memudahkan transaksi, namun menimbulkan masalah perlindungan konsumen, terutama terkait ketidaksesuaian produk dengan deskripsi. Meskipun UUPK mengatur hak konsumen, pelaksanaannya masih lemah, sehingga banyak konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat produk yang tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce dalam hal terjadinya wanprestasi. Fokus utamanya adalah pada kajian norma hukum yang berlaku sebagai pedoman perilaku, sesuai dengan pemahaman dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Perdagangan e-commerce mempermudah transaksi, namun menimbulkan risiko wanprestasi seperti barang tidak sesuai deskripsi. Perlindungan konsumen diatur dalam UUPK dan UU ITE, namun implementasinya masih lemah. Tanggung jawab hukum ada pada pelaku usaha dan platform. Untuk melindungi konsumen dalam ekosistem e-commerce, diperlukan sistem pengawasan yang optimal, edukasi hukum yang memadai, serta penyelesaian sengketa yang efisien. Landasan hukum perlindungan tersebut tercantum dalam UUPK dan UU ITE, namun implementasinya masih lemah. Diperlukan peningkatan literasi hukum, penguatan pengawasan platform, optimalisasi peran BPSK, serta penegakan hukum terhadap wanprestasi dan klausula baku untuk menciptakan transaksi digital yang adil dan aman.
Analisis Peran Bank Digital Dalam Mendukung Green Finance Untuk Mencapai Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Yuliana, Adelia; Syaharani, Zevanya Praja; Marpaung, Haezer Josua Tio; Tarina, Dwi Desi Yayi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4133

Abstract

Perkembangan bank digital di Indonesia menghadirkan peluang strategis dalam mendukung implementasi green finance sebagai bagian dari agenda keuangan berkelanjutan. Urgensi perubahan iklim dan tuntutan global terhadap integrasi prinsip ESG menjadikan sinergi keduanya relevan untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran, peluang, dan tantangan bank digital dalam mendorong praktik green finance di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa POJK terkait keuangan berkelanjutan, bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan laporan dari lembaga terkait, serta bahan hukum tersier dari informasi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank digital berperan dalam memperluas akses green financing, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat transparansi pelaporan. Namun, tantangan muncul terkait green literacy, keterbatasan proyek bankable, risiko greenwashing, serta lemahnya insentif fiskal. Simpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran bank digital dalam green finance membutuhkan sinergi regulasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Co-Authors Adyuanas, Affan Amalia, Selma Dwi Camilla, Garneta Rizka Dwi Desi Yayi Tarina Erianto, Fanny Cathelia Marpaung, Haezer Josua Tio Mulyana, Dian Narindra, Rochella Amalia Nurulhuda, Nada Syifa Pramudya, Aissyah Lintang Putri, Cinta Aisyah Ritonga, Putra Hamonangan Sachmaso, Hana Humaira Thalib, Sabrina Riyadh Wicaksana, Dika Hikmah Widiastiwi, Alisha Reva Yuliana, Adelia