Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DIWILAYAH JAWA BARAT Himawan, Chairunnas; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika, Periode Juni 2021
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2157

One of the roles of the state in ensuring the people's welfare and prosperity is through the provision of electrical energy through the company PT PLN (Persero). On the other hand, providing electricity supply services to the public by PT PLN is still not optimal. The problem then increases when the problem of sudden power outages adds to the complexity of the problem and becomes a civil problem because it violates consumer rights, one of which is the case of blackouts without notification by PT PLN (Persero) in the West Java region. law in general and, in particular, on legal protection for consumers using electricity due to sudden power cuts in West Java. Although in practice, the results of this research are expected to provide information to the authors and the public regarding consumer protection for power outages and as input for PT. PLN (Persero) improves its performance and pays attention to customer service. The research method uses normative law. Based on the results of the analysis and juridical discussion in this study, it can be denied that the cases of unannounced power outages that occurred in the Banten, DKI Jakarta, and West Java areas which in August 2019 did not constitute an offense, because the blackout was an act of overmatch that led to the enactment of force forward clause. This force advanced clause in the end freed PT PLN (Persero) to be free from civil orders due to the blackout without this notification. On the other hand, the effort to offer compensation in the form of compensation to PLN customers is a positive problem solving step.AbstrakSalah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat.Hasil penelitian ini secara teoritis harus memberikan sumbangan gagasan kepada hukum secara umum dan, khususnya, pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna listrik akibat pemadaman listrik mendadak di Jawa Barat. Walaupun dalam prakteknya, hasil riset ini diharapkan bisa membagikan informasi pada penulis dan masyarakat perihal perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik dan sebagai masukan bagi PT. PLN (Persero) meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan pelayanan konsumennya. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan Online Yang Belum Pasti Cahyani, Nadzira Arrum; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8365.742-749

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka namun saat ini arisan telah mengalami perkembangan yaitu dapat dilakukan secara online yaitu tanpa adanya pertemuan langsung dengan para anggotanya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perlindungan konsumen terhadap arisan online berdasarkan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya terdapat janji belum pasti. Tidak adanya pertemuan langsung menjadikan pelaksanaan arisan online memiliki resiko yang tinggi. Anggota arisan online yang dirugikan seharusnya melapor dan mendapat perlindungan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menunggu itikad baik pelaku karena mengetahui proses hukum yang lama. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti dan pertangunggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelanggaran janji. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer berupa UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sehingga menjawab permasalahan sesuai dengan undang-undangasil penelitian memperlihatkan perlindungan hukum konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK, dalam UUPK juga terdapat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha arisan online yang melanggar janji harus melaksanakan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Masyarakat harus lebih waspada dalam kegiatan arisan online, serta pelaku usaha harus memenuhi tanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku dan pemerintah perlu mengkaji peraturan khusus arisan online.

Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. Angkasa Pura II (Persero) Rahmawitri, Mita; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i2.221

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbersar di dunia, dengan jumlah populasi penduduk yang besar sehingga memiliki potensi Perdagangan dan juga pelaku usaha disemua sektor perekonomian yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sektor Perdangangan tersebut dapat terhubung melalui Transportasi Udara dimana dapat memaksimalkan dan menghemat waktu dalam pendistribusian kepada pelaku usaha yang melakukannya. Dengan adanya sektor perdagangan tersebut maka PT Angkasa Pura II (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang Badan Usaha Bandar Udara memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berupa pelayanan jasa barang dan pos yang salah satunya adalah penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos. Namun dalam proses penyediaan fasilitas tersebut PT Angkasa Pura II (Persero) di bandar udara Kualanamu Medan terdapat praktek monopoli perdangan, dimana praktek tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pembahasan Jurnal ini, Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dimana metode tersebut sesuai dengan kasus yang akan dibahas terkait Praktek Monopoli Perdangan yang dilakukan pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Kualanamu Medan.

Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata Tesalonika, Beatrice; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10854

This article aims to analyze the application of consumer protection law in the accident that occurred at The Geong Glass Bridge, Banyumas. The background of the problem is an accident that resulted in one fatality and three injuries due to the shattering of the bridge's glass, caused by non-compliance with building standards and certifications as well as competency standards in design and construction processes. The urgency of this writing is the importance of legal certainty for consumers and the responsibility of business operators in meeting safety standards according to the law at tourist sites, as well as serving as an evaluation for the government to more strictly enforce regulations related to the licensing of tourist site operations. The novelty of this research lies in the importance of fulfilling legal obligations by business operators in the tourism industry, as well as the options for dispute resolution through litigation and non-litigation channels. This research offers new insights into the responsibilities of business operators in the tourism industry, a topic that has not been extensively studied in the context of consumer protection law in Indonesia. The research findings reveal that business operators have violated the Consumer Protection Law, supported by other laws, and there have also been violations of consumer rights and business operators' obligations, making the victims entitled to compensation as a form of accountability to consumers. This also emphasizes the importance of compliance with standards and permits in the management of tourist sites. This research is expected to encourage stricter government oversight to prevent similar accidents in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam kecelakaan yang terjadi di Jembatan Kaca The Geong, Banyumas. Latar belakang masalah yaitu kecelakaan yang mengakibatkan satu korban jiwa dan tiga orang terluka akibat pecahnya kaca jembatan, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian standar dan sertifikasi bangunan serta standar kompetensi dalam desain serta proses konstruksi. Urgensi penulisan yaitu pentingnya kepastian hukum bagi konsumen dan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan sesuai undang-undang pada tempat wisata, serta sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk lebih menegakan aturan terkait perizinin pengoperasian tempat wisata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pentingnya pemenuhan kewajiban hukum oleh pelaku usaha dalam industri pariwisata, serta opsi upaya menyelesaikan sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tanggung jawab para pelaku usaha di industri pariwisata, topik yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indoneisa. Temuan penelitian mengungkapkan pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikuatkan dengan undang-undang lainnya, juga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sehingga korban berhak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan perizinan dalam pengelolaan tempat wisata. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.

Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products Awalin, Hanif Fil’; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22493

This research focuses on the legal protection of consumers who are harmed by the practice of overclaims on skincare products. The rapidly growing skincare industry in Indonesia raises new problems, namely promotions that contain excessive claims, thus misleading consumers. This has a negative impact on public trust and poses a health risk. The research uses a juridical-normative method with a statutory approach, examining regulations such as the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and BPOM Regulation No. 12 of 2023. The analysis was conducted to understand the role of BPOM in supervision and to identify regulatory challenges in overcoming overclaim practices. This research aims to provide recommendations to regulators, producers, and consumers to create a transparent and safe skincare market

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERENCANA KEUANGAN Akmal, Khalif; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7514

Transaksi jual beli baik jasa saat ini cukup berkembang dan menyebabkan adanya suatu antara konsumen dan pelaku usaha yang didukung oleh kemajuan teknologi. Dewasa ini, profesi perencana keuangan banyak diminati oleh masyarakat untuk menentukan tujuan dan prioritas keuangannya. Harapan mendapat keuntungan berubah menjadi kerugian bagi para pengguna jasanya terlebih belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi bagi perencana keuangan termasuk tidak adanya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan tidak bergerak dalam bidang keuangan. Tetapi pada kenyataanya, perencana keuangan sangat berkaitan erat dengan sektor keuangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan tidak lain menelaah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen perencana keuangan bila mengalami kerugian dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihat bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan perencana keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta aturan yang mendukung lainnya. Adanya celah hukum menyebabkan pelaku usaha bisa berbuat sewenang-wenang. Sehingga dalam hal diperlukan adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan perusahaan perencana keuangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum.

Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Rizkianti, Wardani; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah; Nugroho, Andriyanti Adhi; Firdaus, Muhammad Bintang; Latri, Akhdan Adityo
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.67806

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penerapan Cyber Notary di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kepastian hukum, legalitas sistem, dan ketidaksesuaian regulasi yang ada. Meskipun beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi penggunaan teknologi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada notaris. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga penting untuk memastikan penerapan Cyber Notary di Indonesia diakui secara global.

Kompleksitas Omnibus Law: Antara Penyederhanaan Regulasi dan Akselerasi Investasi Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1250

Undang-undang dengan metode omnibus law pertama banyak mendapat kontra di kalangan masyarakat, aktivis, pekerja, akademisi bahkan dari beberapa anggota DPR RI sendiri. Ada yang menganggap ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang telah menyatakan omnibus law inkonstitusional bersyarat, namun ada juga yang berpendapat ini menyalahi dan mengangkangi konstitusi. Permasalahan undang-undang cipta kerja mulai dari pembahasan pertama, putusan MK, penetapan Perpuu hingga pengesahan perpuu menjadi undang-undang. Permaslahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana kompleksitas Omnibus Law dalam penyederhanaan regulasi dan kedua, bagaimana akselerasi invesitasi di Indonesia melalui metode Omnibus Law. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari pembahasan Pertama bahwa undang-undang dengan metode pmnibus law bukan melakukan penyederhanaan regulasi namun malah sebaliknya. Karena undang-undang omnibus law yang mencabut undang-undang yang lain hanyalah undang-undang kesehatan. Sedangkan omnibus lainnya masih memberlakukan undang-undang yang lama sehingga mempergemuk regulasi itu sendiri. Kedua Omnibus law UU Cipta Kerja menyebabkan adanya kemudahan dalam perizinan berusahan maupun investasi. Kemudahan ini dilakukan dengan penyederhanaan perizinan berusaha dan penanaman modal. Segala ketentuan dan kriteria terkait perizinan berusaha ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar terwujudnya akselerasi investasi di Indonesia.

Protection of Consumer Rights in Tourist Bus Accident Cases Through the Restorative Justice Approach Febriani, Risma Dwi; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2032

The Trans Putera Fajar tourist bus accident in Subang resulted in losses with fatalities, serious injuries, minor injuries, and damage to the vehicle. The study aims to learn about the protection of consumer rights applied in tourist bus accident cases based on the principle of the restorative justice approach. The case study used normative legal research methods and approaches, namely legal analysis. The results of the study provide an explanation regarding consumer protection in tourist bus accident cases that can be applied through a restorative justice approach agreed upon by all victims by providing compensation as a form of the perpetrator's responsibility to restore the situation and supported by the decision of the Subang District Court which still provides sanctions for the perpetrators by applicable regulations. The conclusion is that the suitability between the principle of restorative justice and consumer protection can be applied peacefully between the parties without eliminating the demands for punishment for the perpetrators

Comparative Legal Analysis of Indonesian and South Korean Consumer Protection in Cosmetic Safety Regulations Supardi, Reisha Rizkia Sabila; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Rechtsidee Vol. 13 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i1.1052

General Background: The rapid growth of the cosmetics industry and new product innovations challenge businesses to remain competitive while meeting consumer expectations and legal standards. Specific Background: Given their direct application to the human body, cosmetic product safety is crucial, as non-compliance can pose health risks. Knowledge Gap: Despite existing regulations, hazardous cosmetic products still circulate. Understanding the production limits of business actors is essential to ensure consumer safety.Aims: This research uses normative legal analysis to compare cosmetic safety regulations in Indonesia and South Korea, focusing on consumer protection through comparative, statutory, and case approaches. Results: Both countries incorporate consumer protection principles in their cosmetic regulations. However, South Korea is more advanced with specific cosmetic laws. Novelty: The study presents a comparative analysis of cosmetic safety laws in Indonesia and South Korea, supported by international references. Implications: The findings offer insights into regulatory frameworks and suggest Indonesia adopt a more specific law, akin to South Korea’s Cosmetics Act, to improve consumer safety standards. Highlights: South Korea’s Cosmetics Act offers a more specific and advanced regulatory model. Unsafe cosmetics still circulate in Indonesia despite existing laws. Comparative legal analysis reveals the need for regulatory reform in Indonesia. Keywords: Comparative Law, Consumer Protection, Cosmetic, Regulation, Safety Standards

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search