Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN WISATA DI LAHAN PERSAWAHAN DESA PUNDEN REJO Hasyim, Rhizka Annisa; Erwinsyahbana, Tengku; Mansar, Adi
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5382

Abstract

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pihak pemilik lahan pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang adil, sebagaimana perihal mengenai kerusakan dalam pengelolaan objek wisata tersebut masih dirasa bagi pemilik lahan tidak setimpal dengan hasil yang diterima oleh pemilik lahan, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak adil bagi pihak pemilik lahan atas kerusakan lahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, perjanjian bagi hasil pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan menganalisis kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan wisata Punden Rejo dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian pengelolaan wisata Punden Rejo berupa kesepakatan tidak tertulis. Pengelola wisata dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan hasil 50%. Pembagian hasil tersebut dari penerimaan penjualan karcis masuk, penerimaan penjualan karcis parkir, penerimaan sewa tempat kios, dan lain-lain penerimaan yang sah. Kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh. Jika dilihat dari ketentuan hak yang diperoleh dari pihak pemilik lahan persawahan, sudah dipastikan adanya ketidakseimbangan antara masing-masing pihak, hal tersebut terkesan menguntungkan salah satu pihak yaitu Pengelola objek wisata. Hal ini terlihat kepentingan politik pengelola wisata yang hanya mementingkan profit mengejar pendapatan dengan mengabaikan hak-hak pemilik lahan persawahan.
Data theft and the law on protection of personal data: A thematic analysis Asmadi, Erwin; Mansar, Adi; Eddy, Triono; Dewata, Mukti Fajar Nur; Wajdi, Farid; Ghapa, Norhasliza binti
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v15i2.27661

Abstract

Introduction to the Problem: Data theft and leakage have severe consequences and can harm individuals, organizations, and society. Such problems also frequently occur in Indonesia massively. Purpose/Study Objectives: This study aims to analyze the efficacy of legal measures, particularly Law Number 27 of 2022, in addressing these issues and explores challenges hindering effective enforcement. Design/Methodology/Approach: This study employs a qualitative approach, specifically thematic analysis, to examine the legal landscape of personal data protection in Indonesia, utilizing Law Number 27 of 2022 as the primary document for analysis. The data was then transferred to Nvivo 12 Plus for coding, classification, and coding based on units of analysis, including theme identification and text search to find words, phrases, or text patterns. Findings: The study reveals that substantial steps, including the enactment of the Personal Data Protection law, have been taken to address data theft in Indonesia. The law establishes criminal consequences, encompassing imprisonment, fines, restitution, or a combination thereof. However, despite these measures, challenges persist, including limited law enforcement capacity, insufficient awareness of data protection, constrained inter-agency cooperation, and the swift pace of technological advancements. Furthermore, issues such as limited digital evidence, sluggish legal processes, low reporting rates, ineffective penalties, and difficulties in enforcing laws in cyberspace compound the challenges faced by law enforcement in Indonesia. Paper Type: Research Article
The Dominus Litis Advocate who Handles Debt Law Cases Panggabean, Ruben; Mansar, Adi; Nadirah, Ida
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44822

Abstract

An advocate is a lawyer who practices law through the power of attorney (volmacht) granted by clients, both persons and legal entities, both inside and outside of the courtroom. The range of legal services includes advising, assisting, exercising power of attorney, representing, defending, and taking other legal actions on behalf of their clients. The advocate is free to choose whether his client's case will be settled out of court (non-litigation) in the course of his work, particularly in the area of debt settlement. This area is governed by the Indonesian Advocate Code of Ethics and is known as the dominus litis principle. However, in order to exercise the authority, the advocate must possess financial knowledge in order to offer the client a case settlement plan as legal justification, allowing the client to accept legal counsel from his advocate to pursue an out-of-court settlement. Through training and certification programs coordinated and organized with the National Competency Certification Agency (BNSP), the Advocate Organization bears the responsibility of enhancing the expertise of advocates in addition to themselves. An advocate with greater expertise will be less likely to violate the advocate code of ethics while also providing clients with the best possible protection as recipients of legal services. Rather than creating more issues for their customers, advocates become part of the solution (problem solver).
Returning Corrupt Assets Through International Cooperation: Joko Widodo's 10 Years in Power Mansar, Adi; Dwilizadi, Vania Micha
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.25275

Abstract

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is a compact step by countries in the world to cooperate in the field of law and corruption, especially extradition and return of corruption proceeds that have been taken abroad. The follow-up to the birth of the convention for member countries is by ratifying it by making national regulations into Laws or Presidential Decrees. The Presidential Decree as the legal standing of corruption law politics, especially to obtain money as state income, is very useful, especially since the world is currently in a crisis. What is the state policy in returning corruption assets abroad? What form of legal efforts are effective and systematic in returning corruption proceeds? The research approach is taken comprehensively descriptively by using literature as a basis for research. The state policy since 2006 began with the ratification of existing regulations and the formation of regulations for the elimination of taxes to facilitate the return of funds to the country, forming a task force for the return of former BLBI assets to the formation of regulations for the confiscation of assets from corruption.
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah (Studi SMA N 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal) Rangkuti, Karnadi; Mansar, Adi; Minin, Agusta Ridha
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1445

Abstract

ABSTRAK Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Penelitian in bertujuan untuk menjelaskan kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaksanaan penanggulangan narkotika di lingkungan SMA N2 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan solusi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan konsep metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini diperoleh Kebijakan Kriminal Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Beberapa aspek kebijakan kriminal meliputi : Pelarangan Produksi dan Pengedaran Narkotika, Penetapan Jenis dan Kelas Narkotika, Hukuman dan Sanksi, Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitas dan Pencegahan.  Pelaksanaan penanggulangan narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan dengan beberapa tahap mulai dari penerapan kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.  Solusi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas. Untuk itu dari penelitian ini diharapkan Menerepakan Kebijakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Kebijakan, Kriminal, Penyalahgunaan
Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan M. Arief Kurniawan; Triono Eddy; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4192

Abstract

Children are a gift from God that is inseparable from the survival of a nation, so their existence must be protected from everything that can damage them physically or mentally. Children who are victims of criminal acts of human trafficking should be treated like victims who should be protected by the government through existing laws and regulations so that child victims are no longer victims in a legal process with its various dynamics. Compensation for child victims in criminal acts of human trafficking based on the value of justice is realized through compensation. Compensation from the state is given in the event that the perpetrator of the crime of trafficking in persons is unable to pay restitution and the victim is a child, then the restitution can be replaced by providing compensation from the state to the child victim. Furthermore, with the concept of compensation in the form of compensation for child victims, reconstruction of article 48 of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, namely the addition of paragraph 8 (eight) in article 48 which states: "In the event that the perpetrator of the criminal act of human trafficking is unable to pay restitution while the victim is a child, the restitution can be replaced by providing compensation from the state towards the victim's children or their heirs
Optimizing Diversion Policy Due to Overcrowding in Children's Special Development Institutions (LPKA) Hamdi Hasibuan; Adi Mansar; Surya Perdana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4469

Abstract

Child convicts are separated from adult convicts so that they are placed in the Special Children's Development Institution (LPKA), where this is a place for child convicts, not as a place to administer punishment as we know in Correctional Institutions (Lapas) which contain adult convicts. The essence of diversion with a restorative justice approach is the "transfer" of the process of resolving criminal acts from inside to outside the court through the method of consensus deliberation by prioritizing "restoration", "improvement" of the original situation before the crime occurred and by meeting the needs of victims, perpetrators and the community. This is stated in Article 8 of the SPPA Law that diversion is carried out through deliberation involving many parties. The results of diversion are expressed in the form of a "diversion agreement" which generally takes the form of peace (with or without compensation), handover to parents/guardians, education/training at educational institutions or LPKS; or community services. Negative impacts arising from the decline of prison and detention center residents include burdening staff, deterioration of living conditions, lack of access to education, training and employment, quality of health and physical and mental comfort which triggers tension and violence, increasing the risk of disease transmission. , also has an impact on state finances, human rights issues, health issues, security and economic issues due to illegal levies, security for officers, and the effectiveness of coaching. Therefore, it is important to have policies to mitigate the impacts arising from the overcrowding that occurs in prisons and detention centers
RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF BUSINESS CRIMES Doni Hendra Lubis; Ida Hanifah; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5037

Abstract

The development of criminal liability in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code differentiates in detail the form of liability for individual legal subjects with legal entities. The regulation specifically for criminal liability for legal subjects in the form of legal entities (corporations) is contained in paragraph 3 of Article 45 to Article 50 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. As the principle of the case before the law, the new Criminal Code in terms of law enforcement against legal subjects in the form of corporations also adheres to the reasons for the elimination of criminal penalties (justification and excuse) as contained in Article 50 which states that in essence justification and excuse apply in the corporate criminal liability system as long as the reasons are directly related to the criminal act being prosecuted
Reformulation Of Additional Criminal Law Regarding Sanctions For Defendants Of Corruption Criminal Acts In Indonesia Chandra Purnama; Muhammad Arifin; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.5123

Abstract

Indonesia has Law Number 20 of 2001Jo. Law Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (hereinafter abbreviated as the PTPK Law). Based on Article 6 of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Unfortunately, the criminal provisions contained in Article 21 and Article 22 of Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administrators are contrary to the principles contained in the Criminal Code, namely that the Criminal Code does not use a special minimum criminal system and cumulative principal criminal penalties, so that the Criminal Code including the Criminal Procedure Code cannot be used in eradicating criminal acts of Collusion and Nepotism. In other words, violations of criminal acts of collusion and criminal acts of nepotism in our beloved country currently cannot be addressed penally based on Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administrators. Therefore, this law needs to be immediately updated in terms of its criminal aspects. Article 20 paragraph (7) of Law Number 31 of 1999, which states that the main punishment is only a fine with a maximum plus 1/3 (one third). The determination of this criminal fine is imperative, meaning that judges have no other choice in imposing criminal sanctions on corporations other than criminal fines
Law Enforcement Problems Against Account Buying and Selling Cases in Money Laundering in Indonesia Wahyu Sabrudin Sabrudin; Triono Eddy; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5983

Abstract

There are many modes of money laundering with the aim of obscuring the origin of money from criminal acts so that the law is often lagging behind, regulating the dynamics of the modes that emerge, one of which is buying and selling accounts in money laundering crimes so that there are problems in law enforcement. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the urgency of regulating the mode of buying and selling accounts for money laundering crimes can strengthen the law enforcement process.