Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL CENDEKIA HUKUM PROGRESIF: Jurnal Hukum Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) JYRS: Journal of Youth Research and Studies Jurnal Fakta Hukum (JFH) ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Anwar, Reski
Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Huda, Muhamad Nurul; Anwar, Reski; Fatih, Abillah; Mubarokah, M.; Karmianto, Johan Apris
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5032

Abstract

Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan) Sari, Novita sari; Anwar, Reski; Huda, Muhamad Nurul
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal JYRS Desember 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i2.5034

Abstract

Abstract: This study examines the effectiveness of imposing fines as a sanction for traffic violations, with a case study in the Tanjungpandan District Court. The research aims to analyze whether fines serve as an effective deterrent to reduce traffic violations and improve road safety. Data were collected from court records, interviews with legal practitioners, and observations of traffic cases processed in court. The results show that while fines are a common and easily enforceable punishment, their deterrent effect remains limited. Many violators view fines as a minimal consequence and fail to alter their driving behavior significantly. Additionally, the research highlights several challenges in the consistent application of fines, including discrepancies in the fines imposed and the socio-economic factors influencing the violators’ ability to pay. The study concludes that while fines play a role in sanctioning traffic violations, supplementary measures, such as public awareness campaigns and stricter law enforcement, are needed to enhance their effectiveness in reducing violations. Keywords: Traffic Violations, Fines, Sanctions, Deterrent Effect, Law Enforcement.
Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional Anwar, Reski
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i1.106

Abstract

Keywords : Legality, Formal, Material, National Criminal Code Abstract : Since formal legality is frequently regarded as a truly sacred order, it is expected to adhere to a sense of justice. Moreover, the arrangements in the law should be executed no matter what that and should be treated as an impression of the side of equity. The expectation that law is equivalent to regulation and that regulation is equivalent to law is undoubtedly an exaggeration that results from this mentality and worldview. The formalistic paradigm on which this law is based makes it even more difficult to find true justice. Formal, limited, and non-binding justice exists, particularly justice that does not encompass all rights and interests, including those of victims, perpetrators, the state, and society. As a result, a number of discussions arose to investigate the legality principle, which can discuss and bridge the values that exist in society and develop. The exploration strategy utilized is standardizing juridical which is expressive logical in nature, information assortment is done with essential information as logical books and diaries and optional information as essential, auxiliary and tertiary lawful materials as the fundamental information. A qualitative analysis was carried out following the collection of the secondary and primary data. Based on the results of the data analysis, it was determined that formal legality was used to stop the authorities from acting arbitrarily against innocent people. In the mean time, the guideline of material legitimateness to connect the presence of unwritten regulations in the public eye that actually exists. Deconstruction of the principle of legality in criminal law is carried out by investigating and incorporating customary law values in order to overcome irregularities in criminal acts. In this sense, crime deviance places an emphasis not only on the unwritten law but also on legal provisions that are not in the written criminal law. Kata kunci : Legalitas, Formil, Materil, KUHP Nasional Abstrak : Legalitas formil seringkali dilihat sebagai suatu tatanan yang dianggap benar- benar sakral sehingga secara resmi harus memperhatikan rasa keadilan. Selanjutnya, pengaturan dalam undang- undang harus dilaksanakan terlepas dari itu dan harus diperlakukan sebagai gambaran dari sisi atas keadilan. Hasil dari mentalitas dan pandangan dunia ini jelas merupakan penegasan yang berlebihan dengan mengharapkan bahwa hukum adalah regulasi dan regulasi setara dengan hukum. Menemukan keadilan sejati menjadi semakin menantang karena paradigma formalistik yang menjadi landasan hukum ini. Yang ada adalah keadilan yang bersifat formal, terbatas dan tidak mengikat, khususnya keadilan yang tidak menyentuh semua hak dan kepentingan, baik kepntingan korban, pelaku, negara maupun masyarakat. Akibatnya, berbagai pembicaraan muncul untuk menyelidiki mengenai asas legalitas yang dapat membahas serta menjembatani nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya deskiptif analitik, pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa buku dan jurnal ilmiah dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasar temuan analisis data, ditentukan bahwa kedudukan legalitas formal digunakan untuk menghentikan penguasa bertindak sewenang- wenang terhadap orang yang tidak bersalah. Sementara itu, asas legalitas material untuk menjembatani adanya hukum tidak tertulis didalam masyarakat yang masih eksis ada. Untuk mengatasi penyimpangan dalam tindak pidana, dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana dilakukan dengan menyelidiki dan memasukkan nilai-nilai hukum adat. Penyimpangan kejahatan dalam arti tidak hanya menekankan pada hukum tidak tertulis, tetapi juga pada ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam hukum pidana tertulis.
Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B): (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B) Alfadiah, Cut Nadita; Anwar, Reski; Hajrianto, Anugrah; Ikrom, Muhammad; Muslim, Muhammad
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5394

Abstract

Due to the Covid-19 outbreak, which has expanded to remote parts of Indonesia, the Supreme Court was compelled to issue Supreme Court Regulation No. 3 of 2022, an article pertaining to mediation, in addition to The supreme court Regulation No. 1 of 2016. The point of view of mediation efficiency is where there is a notable difference.. This research aims to determine which mediation is greater effective to carry out at the Tanjungpandan Class 1 B Religious Court. Descriptive qualitative research techniques are used in this study with a normative nature a juridical approach conducted using literacy-based literature studies and interviews. Final results of this research shows that face-to-face mediation based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 is considered more effective than Electronic mediation in accordance with Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Because it is considered more efficient and easier to understand. Apart from the birth article Regulation No. 3 of 2022 of the Supreme Court since of the appearance of Covid-19, Digital Mediation is not considered mandatory mediation, but rather an alternative. According to the guidelines in the third clause of Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Due to the many shortcomings experienced when Electronic Mediation is implemented. Even so, it could be in the future Electronic Mediation will be in the spotlight, this is driven by technological developments and is considered to better support the Mediation process at a low cost, quickly and simply. Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts
Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B Huda, M. Nurul; Prayuda, Hidayatullah; Anwar, Reski; Mukhafidhoh, Lucky; Rismawanti, Rismawanti
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5481

Abstract

This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons. Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Istihsan: Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II Muttawadi, Ichsan; Winarno, Winarno; Anwar, Reski
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal JYRS Juni 2025
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v6i1.5494

Abstract

Restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, the perpetrator/victim's family, and other related parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice is a regulation that regulates the implementation of restorative justice in the District Court. In the implementation of PERMA Number 1 of 2024 at the Mentok District Court, there are obstacles, namely the victim does not want to take restorative justice because he feels aggrieved so that the victim hopes for retaliation and the consequences received by the perpetrator in the form of sanctions and punishments stipulated in the court decision, the perpetrator makes the same or similar mistakes within a period of 3 (three) years since the perpetrator received a permanent court decision, and has become the third stage in seeking restorative justice after the investigation stage by the police and continued at the prosecution stage by the prosecutor's office which also seeks restorative justice. associated with istihsan aims to bring the goodness of general law to laws whose application is exceptional and cannot be fulfilled due to challenges and obstacles that occur in the field
Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu Harahap, Mar’ie Mahfudz; Anwar, Reski Reski
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2943

Abstract

Abstract Justice collaborators are very much needed by law enforcement in uncovering certain criminal acts. The fact is that in the formulation of the justice collaborator arrangement in the law, especially the problem of determining the main actor, there are still many juridical problems that have an impact on its application and implementation. This research is classified into normative legal research (normative juridical), using primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach to review all relevant rules and regulations. In this study, we will discuss the problem of legal arrangements related to the provisions for determining the provision of a justice collaborator for a particular crime, and the juridical problem of determining the main actor in the provision of a justice collaborator for a particular crime. The findings in this study indicate that there is no juridical definition of the main actors who cause legal problems at the level of norms and practice. The next finding is the difference in perception and the unclear determination of authority to determine the main actors between law enforcers which results in legal uncertainty. Keywords: Juridical Problems, Main Actor, Justice Collaborator, Certain Criminal acts.
Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat Anwar, Reski
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.31953

Abstract

Integrasi asas legalitas materiel melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menandai era dekolonisasi hukum pidana nasional. Namun, operasionalisasi pengakuan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 memicu benturan epistemologis antara kepastian hukum formal dan kedaulatan pluralisme hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi birokratisasi kodifikasi tindak pidana adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) serta membedah problematika pembatasan sanksi dan kemandirian eksekutorial lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini menguji konsistensi internal regulasi pelaksana terhadap hakikat orisinal hukum tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kodifikasi lokal dalam PP No. 55 Tahun 2025 memicu gejala pluralisme hukum semu (state legal pluralism) yang membekukan watak dinamis hukum adat menjadi teks doktrinal yang statis. Dominasi hukum positif dipertegas oleh klausul residual Pasal 3 yang mensubordinasikan delik adat di bawah KUHP. Lebih lanjut, monetisasi sanksi spiritual-kosmis yang dibatasi maksimal setara denda finansial Kategori II dan IV mereduksi nilai restoratif pemulihan keseimbangan sosial. Kelembagaan adat juga ditempatkan sebagai "macan kertas" akibat ketiadaan daya paksa eksekutorial mandiri dan ketergantungan birokratis pada stempel pengadilan negeri jika pelaku membangkang. Sebagai solusi rekonsiliasi simbiotis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan berupa penerapan Perda Payung (framework regulation), pengadopsian Doktrin Penghormatan Yudisial (judicial deference) melalui pemberian exequatur langsung tanpa mengubah wujud sanksi adat, serta pelembagaan sistem koordinasi paralel berbasis asas forum non conveniens kultural.
Co-Authors Alfadiah, Cut Nadita Faisal Faisal Fatih, Abillah Fatmawati Fatmawati Hajrianto, Anugrah Harahap, Mar’ie Mahfudz Hikmah, Karimatul Huda, Muhamad Nurul Ikrom, Muhammad Karmianto, Johan Apris Kurniawan, Lendra Dika Lintang, Ayu M. Nurul Huda Mar’ie Mahfudz Harahap Mardalena Mardalena Mar’ie Mahfudz Harahap Mubarokah, M. Muhammad Muslim, Muhammad Mukhafidhoh, Lucky Muttawadi, Ichsan Nurwada, Yesika Prayuda, Hidayatullah Rismawanti, Rismawanti Sari, Novita Sari Taufik Hidayat Winarno Winarno