Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan NALAR: Journal Of Law and Sharia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Sarbini, Ilyas
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sarbini, Ilyas; Gufran, Gufran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3196

Abstract

The study aims to identify and understand the legal responsibility for the misuse of government credit card holders in the country's financial management. This type of research is doctrinal legal research or normative legal research. The approach used is, the legal approach (statute approach), and the conceptual approach (Conceptual Approach). Data sources are sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study showed that legal responsibility for the misuse of government credit cards, can be processed legally by state administration; if by law the state administration indemnity of state financial losses is difficult to implement, it is taken by filing Civil damages in the District Court and or criminal charges can be filed
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PENGANTIN ATAS BATALNYA PERKAWINAN Hidayat, Muhammad; Sarbini, Ilyas
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada calon pengantin terkait dengan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan hukum, seperti adanya cacat dalam syarat perkawinan atau ketidakabsahan persetujuan dari salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi calon pengantin yang dirugikan akibat batalnya perkawinan, baik dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fatwa dan yurisprudensi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis doktrin serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Data dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum, termasuk hak-hak calon pengantin untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan status hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum bagi calon pengantin yang dirugikan, implementasi di lapangan masih sering menghadapi tantangan, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan kurangnya sosialisasi dari otoritas terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum bagi calon pengantin dan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan efektif bagi pihak yang dirugikan akibat batalnya perkawinan.
KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima) Hikmawati; Sarbini, Ilyas; Zuhrah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum jual-beli tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama ketika salah satu pihak melakukan transaksi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dari transaksi jual-beli tersebut berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Dena. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris, pembeli, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap tidak sah secara hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk pembatalan perjanjian jual-beli. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya melibatkan seluruh ahli waris dalam setiap transaksi jual-beli tanah warisan serta penguatan sosialisasi hukum waris di masyarakat guna mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.
Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Sarbini, Ilyas; Sukirman; Ma'arij, Aman; Hajairin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.19

Abstract

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian. Sekarang marak terjadi, masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan,sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia Amelia, Rizky; Sarbini, Ilyas; Adnan; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.92

Abstract

Semakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution.
Co-Authors Adnan Gufran, Gufran Hajairin Hikmawati Ma'arij, Aman Muhammad Hidayat Rizky Amelia Sukirman Zuhrah