Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review
Kandriana, Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Inheritance Law in Egypt, Sudan, and Jordan: A Comparative Study of Systems and Implementation Kandriana, Muhammad; Sukardiawan, I Wayan; Rifaid, Muhammad; Arifin, Zainal; Wildan, Muhammad; Zuhrah
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.57241

Abstract

Inheritance law in Islamic legal systems exhibits unique characteristics shaped by religious doctrine, state policies, and socio-cultural dynamics. This study conducts a comparative analysis of inheritance law in Egypt, Sudan, and Jordan, focusing on legal sources, regulatory implementation, and practical challenges. By employing a normative juridical approach with comparative legal analysis, this research systematically examines legislation, court rulings, and scholarly literature to highlight variations in the application of Islamic inheritance principles across these jurisdictions. The findings reveal that while all three countries base their inheritance systems on Islamic law, significant differences emerge due to political, social, and cultural influences. Egypt integrates Islamic inheritance law with national regulations, reflecting modernization efforts, whereas Sudan maintains a fiqh-based system strongly influenced by customary law. Jordan, meanwhile, codifies Islamic inheritance law within its legal framework, with the Sharia Court playing a central role in dispute resolution. The comparative approach of this study underscores the adaptability of Islamic inheritance law in different legal environments and highlights the need for harmonization between religious principles and contemporary legal reforms. The findings carry important implications for future legal reforms, suggesting that policymakers should consider contextual adaptations to enhance inclusivity and responsiveness to social changes. This study contributes to comparative legal scholarship by offering insights into the dynamic interplay between Islamic law and national legal systems, while proposing recommendations for progressive inheritance law reform in Muslim-majority countries.
Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern Kandriana, Muhammad; Atika, Sri; Muslimin; Wildan, Muhammad; Hajairin
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2476

Abstract

Artikel ini membahas relevansi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli pada praktik hukum modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, serta dua syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi daring yang sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli modern, terutama di platform digital, kerap mengabaikan syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah dan syarat objektif berupa kejelasan objek. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya interpretasi adaptif terhadap Pasal 1320 serta penguatan regulasi pendukung agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi modern secara adil dan legal.
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Kandriana, Muhammad; Rifaid, Muhammad; Wildan, Muhammad; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.
Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak Kandriana, Muhammad; Yumansyah, Diky; Farid, Muhammad Al; Ramadhan, M Jasuli; Sarbini, Ilyas
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y26nse57

Abstract

Kontrak franchise merupakan bentuk perjanjian komersial antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang memuat hak serta kewajiban timbal balik dalam penggunaan sistem bisnis, merek dagang, dan dukungan operasional. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan hukum, terutama mengenai ketimpangan posisi tawar, kejelasan klausul, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum kontrak franchise di Indonesia, mengkaji validitas klausul utama dalam perjanjian, serta memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur kontrak franchise, namun masih terdapat kekosongan dan kelemahan dalam aspek pengawasan serta perlindungan terhadap penerima waralaba. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan prinsip kesetaraan dalam perjanjian franchise guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
EFEKTIVITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM: TELAAH DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Kandriana, Muhammad; Imamsyah, Mirham; Ridwan, Ridwan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3188

Abstract

Abstract: This article explores the role of artificial intelligence (AI) in law enforcement in Indonesia through the lens of legal philosophy. Using a normative juridical method and a qualitative approach, the study draws on literature reviews of legal regulations and contemporary academic sources. The findings indicate that while AI significantly improves efficiency and precision in judicial systems, it also introduces substantial challenges, especially in terms of substantive justice, legal accountability, and the protection of human rights. From a jurisprudential perspective, AI implementation should adhere to fundamental legal values such as justice, liberty, and moral responsibility. Therefore, value-based regulatory frameworks are necessary to ensure that the use of AI supports, rather than undermines, the foundational principles of law and human dignity. Keyword: artificial intelligence, law enforcement, legal philosophy. Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur terhadap regulasi hukum dan referensi akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam sistem hukum, kehadirannya juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan substantif, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang filsafat hukum, pemanfaatan AI semestinya tunduk pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, regulasi berbasis nilai menjadi urgensi untuk menjamin bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum serta nilai-nilai kemanusiaan. Kata kunci: filsafat hukum, kecerdasan buatan, penegakan hukum.  
Co-Authors Atika, Sri Farid, Muhammad Al Hajairin Iksan Imamsyah, Mirham Muhammad Wildan Mukhtar MUSLIMIN Ramadhan, M Jasuli Ridwan, Ridwan Rifaid, Muhammad Sarbini, Ilyas Sukardiawan, I Wayan Yumansyah, Diky Zainal Arifin Zuhrah