Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Buana Ilmu JURNAL USM LAW REVIEW Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian
Yuniar Rahmatiar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENGARUH EMISI INDUSTRI RUMAHAN TERHADAP POLUSI UDARA DAN UPAYA UNTUK PEMULIHAN KUALITAS UDARA DI KARAWANG AKIBAT EMISI INDUSTRI Yuniar Rahmatiar
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 2 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/gxmac502

Abstract

Di Indonesia, sektor energi migas memainkan peran sentral dalam perekonomian, menjadi penukar mata uang dan pemasok utama energi. Dengan pertumbuhan konsumsi energi yang signifikan, produksi minyak dan gas bumi menghasilkan emisi gas berlebih yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek, sebagai salah satu fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar terbesar di Karawang, berperan penting dalam rantai pasokan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak lingkungan dari operasi Depo Pertamina Dawuan, terutama terkait dengan emisi polutan udara seperti senyawa organik mudah menguap, benzena, sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), serta partikulat (PM10 dan PM2.5). Ada 3 proses penting dalam proses distribusi BBM, yaitu proses eksplorasi dan produksi, proses pemasaran yang meliputi penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, dan yang terakhir adalah proses penggunaan oleh Masyarakat. Dalam hal ini Fuel Terminal Cikampek adalah tempat yang bertugas dalam proses pemasaran. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI Amarulazhar, Amar; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.955

Abstract

This study aims to determine the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods and the mechanisms for purchasing reconditioned electronic goods as well as legal protection for consumers in purchasing electronic reconditioned goods. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or rules that relate to the purchase of reconditioned electronic goods, from the perspective of consumer protection law, by studying literature or by reading, quoting and studying theory. related to the problem being studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. The data analysis technique in this study uses the interpretation method, which contains opinions or theoretical views on something, in this case of course the theoretical views refer to applicable laws and regulations, books, journals, decisions and other sources that can be accounted for. By looking at the results and discussion, it can be concluded that the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods is unbalanced, in which case the consumer is in a weak position. The mechanism for buying electronic refurbished goods is the same as buying and selling in general.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021) Jihan Abya; , Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar; Adyan Lubis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2533

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam era digital semakin kompleks dengan maraknya kasus pengunggahan ulang konten video oleh pembuat konten sosial media untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum hak cipta dalam konteks digital, khususnya pada kasus pengunggahan ulang video di platform digital. Fokus utama adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, yang menetapkan preseden penting dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hak cipta yang ada, tantangan utamanya terletak pada penegakan hukum, terutama terkait kesadaran hukum di kalangan pengguna platform digital. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam bentuk pengunggahan ulang, modifikasi, atau distribusi video tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, perilaku masyarakat dan pemahaman tentang hak cipta juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pembuat konten, dan platform digital dalam upaya melindungi hak cipta dan meningkatkan penegakan hukum di ranah digital. Pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya sangat krusial untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan. Pembaruan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap terlindungi dan pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan tegas dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Analisis Pengaturan Pertanggung Jawaban Pembuangan Limbah Cair PT.Pindo Deli III di Kabupaten Karawang Lidya Nuraeni; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2728

Abstract

Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusaahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara deskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.
IMPLEMENTASI KAJIAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT 1 MENGENAI HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat; Rian Rahadian; Yuniar Rahmatiar; Yudi Firmansyah
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 6 No. 2 (2024): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v6i2.7960

Abstract

Sumber-sumber hukum yang murni dan tidak bisa dirubah dengan dihubungkan dengan aspek manfaat untuk pengetahuan masyarakat, dimana melalui pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya mengenai hukum pernikahan beda agama berdasarkan pasal 2 ayat 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur secara murni. Adapun hasil pengabdian bahwa Implementasi Kajian Hukum Mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di Masyarakat dimana pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan
PENGARUH EMISI INDUSTRI RUMAHAN TERHADAP POLUSI UDARA DAN UPAYA UNTUK PEMULIHAN KUALITAS UDARA DI KARAWANG AKIBAT EMISI INDUSTRI Yuniar Rahmatiar
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9944

Abstract

Di Indonesia, sektor energi migas memainkan peran sentral dalam perekonomian, menjadi penukar mata uang dan pemasok utama energi. Dengan pertumbuhan konsumsi energi yang signifikan, produksi minyak dan gas bumi menghasilkan emisi gas berlebih yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek, sebagai salah satu fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar terbesar di Karawang, berperan penting dalam rantai pasokan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak lingkungan dari operasi Depo Pertamina Dawuan, terutama terkait dengan emisi polutan udara seperti senyawa organik mudah menguap, benzena, sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), serta partikulat (PM10 dan PM2.5). Ada 3 proses penting dalam proses distribusi BBM, yaitu proses eksplorasi dan produksi, proses pemasaran yang meliputi penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, dan yang terakhir adalah proses penggunaan oleh Masyarakat. Dalam hal ini Fuel Terminal Cikampek adalah tempat yang bertugas dalam proses pemasaran.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Narya, Narya Suryadi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.705

Abstract

This study aims to provide an explanation regarding the existence of the NonGovernmental Organization for Consumer Protection in relation to its duties, functions and authorities which of course refers to the Consumer Protection Act and to increase consumer knowledge regarding rights and obligations. To achieve this goal, it is necessary to present a case study regarding consumer disputes handled by the Karawang Regency Consumer Dispute Resolution Agency as part of the Karawang Regency NonGovernmental Consumer Protection Agency. This is intended so that when consumers experience consumer dispute cases, consumers know what to do, where to go and how to resolve the dispute. The data analysis technique was obtained by using legal reasoning techniques, in which this technique describes the reasons for the existence, that is, laws are relational, laws correlate with diversity, and are the basis of legal reasoning. Then the legal logic analysis technique is also used which is a tool to clarify and evaluate reasoning, and a path can be made from premise to conclusion. The results of this study can be concluded that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection is a non-governmental organization registered and recognized by the government that has activities regarding consumer protection. In handling consumer dispute cases, LPKSM often works together with BPSK Karawang Regency to resolve these disputes. The legal basis regarding the rights and obligations of consumers and business actors is contained in Article 4, Article 5, Article 6 to Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR YANG MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK Ahmad Sopian Sauri; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.833

Abstract

The purpose of this research is to find out how business actors are responsible for consumer losses according to the Consumer Protection Act in Indonesia and to find out how legal protection is for consumers who are harmed by business actors both in civil and criminal law, with a case study of acute kidney failure in children caused by consuming syrup drug products. Business activities carried out by business actors in producing a product can be in the form of goods and/or services that can provide a sense of security, comfort, safety and do not pose a danger to consumer health. Products produced and traded by business actors must meet quality standards, provide correct, honest and clear information on products produced and traded after going through tests and inspections by BPOM. The method used in this research is the normative research method while the data analysis technique is obtained by using legal reasoning techniques. The results of this study can be concluded that business actors committed violations in producing children's syrup drugs using dangerous drug mixtures due to use that exceeds the threshold. Civil responsibility, providing compensation and compensation to the victim's family. Criminal liability, namely imprisonment for a maximum of 10 years and a fine of up to Rp. 1 billion. In addition to guaranteeing consumer rights in the UUPK, criminal sanctions are regulated as a preventive and repressive measure for violations committed by business actors against the rights of consumers aimed at protecting the rights of consumers who feel disadvantaged in buying and selling transactions between business actors.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Narya Suryadi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.880

Abstract

This study aims to provide an explanation regarding the existence of the Non-Governmental Organization for Consumer Protection in relation to its duties, functions and authorities which of course refers to the Consumer Protection Act and to increase consumer knowledge regarding rights and obligations. To achieve this goal, it is necessary to present a case study regarding consumer disputes handled by the Karawang Regency Consumer Dispute Resolution Agency as part of the Karawang Regency Non-Governmental Consumer Protection Agency. This is intended so that when consumers experience consumer dispute cases, consumers know what to do, where to go and how to resolve the dispute. The data analysis technique was obtained by using legal reasoning techniques, in which this technique describes the reasons for the existence, that is, laws are relational, laws correlate with diversity, and are the basis of legal reasoning. Then the legal logic analysis technique is also used which is a tool to clarify and evaluate reasoning, and a path can be made from premise to conclusion. The results of this study can be concluded that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection is a non-governmental organization registered and recognized by the government that has activities regarding consumer protection. In handling consumer dispute cases, LPKSM often works together with BPSK Karawang Regency to resolve these disputes. The legal basis regarding the rights and obligations of consumers and business actors is contained in Article 4, Article 5, Article 6 to Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P Haetami, Vikri; Abas, Muhamad; Yuniar Rahmatiar; Lubis, Adyan
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1804

Abstract

In Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies, the responsibilities of a director are regulated, but the directors of PT. Antam acted in bad faith in holding its employees accountable for their actions. This research uses normative juridical qualitative research methods. Based on the findings of the discussed research, it can be inferred that the implementation of Article 97, paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, which holds every director fully liable for company losses if proven guilty or negligent in fulfilling their duties as outlined in paragraph 2, is yet to be fully enforced. The decision of the Panel of Judges in this case does not take into account the doctrine of Piercing the Corporate Veil for directors to be responsible for the actions of their employees. As a result, employees who are under the responsibility of the directors are jointly and severally responsible with the Company's directors. The judge's considerations at the cassation level court imposed punishment not only on the PT. Antam, but rather the employees of PT. Antam was also given sanctions jointly and severally with PT. According to the author's analysis, Antam is not in accordance with the Piercing The Corporate Veil doctrine, where responsibility should be delegated entirely to the company's directors. Basically, the Piercing the Corporate Veil doctrine is a doctrine that imposes full responsibility on the company or company directors for certain things.
Co-Authors , Muhamad Abas Abas, Muhamad Adyan Lubis Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Amarulazhar, Amar Deny Guntara Diah Pudjiastuti Dian Widyaningrum, Dian Haetami, Vikri Jihan Abya Lidya Nuraeni Lubis, Adyan Moh. Shofi Anan Monica Dian Ekasari Muhamad Abas Muhammad Abas Narya Suryadi Narya, Narya Suryadi Naufal Rodiyatul Maula Rian Rahadian Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat Susilawati Suyono Sanjaya Wahyu Danang Setiadi Yudi Firmansyah