Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PRINSIP TRANSPARANSI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA M. Abdim Munib; Handoko Sosro Hadi Wijoyo; Nuryanto Ahmad Daim
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i1.367

Abstract

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan institusi negara yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada. Di samping kewenangan dalam aspek pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pelanggaran netralitas ASN selalu mewarnai dalam setiap ajang PIlkada. Sesuai dengan kewenangannya, Bawaslu telah menangani pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024, tidak terkecuali di kabupaten Bojonegoro. Namun, proses penegakan hukum yang diperankan, sesungguhnya tidak hanya sekadar untuk menjalankan kehendak regulasi, tetapi lebih jauh proses tersebut adalah untuk menumbuhkan kepercayaan publik atas berjalannya praktik berdemokrasi yang selaras dengan konstitusi. Oleh karena itu, transparansi harus diperlihatkan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran yang dapat menciderai prinsip Pilkada yang jujur dan adil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN belum diatur secara terperinci dalam peraturan, walaupun dalam praktiknya Bawaslu kabupaten Bojonegoro memberikan akses informasi kepada publik mengenai perkembangan penanganan pelanggaran. Dengan demikian disarankan kepada Pemerintah agar transparansi dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki daya mengikat dan menjadi pedoman serta berlaku menyeluruh bagi Badan Pengawas Pemilu.
Predatory Pricing in Flash Sale Practices on E-Commerce Media in Review of Competition Law Winda Junianti; Muhammad Abdim Munib
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8055

Abstract

The purpose of this study is to analyze flash sales related to predatory pricing activities prohibited by the Business Competition Law and to explain law enforcement related to predatory pricing activities. A flash sale can be said to be predatory pricing if it meets the elements in Law No. 5 of 1999, Article 20. In this study, the author uses normative legal research methods using an approach to law and a conceptual approach to the problem of whether flash sales are related to predatory pricing activities and how predatory pricing law enforcement is reviewed in business competition law. This paper provides a conceptual view as stated in the Business Competition Law as well as the implementation of the law. The results and discussion of the formulation are that flash sale activities are not related to predatory pricing activities because flash sales do not meet the elements of selling and loss activities, and enforcement of predatory pricing laws in business law is to provide criminal penalties and administrative penalties in accordance with the provisions of Law No. 5 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.