Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Jurnal Media Informatika Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Law and Social Politics Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Journal of Health Education Law Information and Humanities
Nababan, Roida
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Journal of Accounting Law Communication and Technology

 1 
Masalah Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Borongan Silaban, Epafras; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4920

Abstract

Kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia salah satu komoditas eksport teratas, dan penyumbang penyedian peluang pekerjaan paling tinggi. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang cukup pesat dalam hal peningkatan daya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang meningkat sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadikannya lahan kelapa sawit sebagai salah satu unggulan dalam kesejahteraan ekonomi. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang di berikan oleh buruh atau karyawan atas volume pekerjaan dan berapa lama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan juga mengetahui tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit serta salah satu tugas mata kuliah di semester 7 dari fakultas untuk menyelesaikan praktek lapangan kerja. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah antara lain: Bagaimana mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit, apa saja tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit? diharapkan dapat memberikan wawasan bagi buruh tentang kondisi pengupahan mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem yang ada dan dapat membantu buruh untuk menyuarakan harapan dan keluhan mereka, mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem pengupahan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atas atau gejala yang yang bersifat alami yang sifatanya mendasar dan natural yang di dapat di lapangan. Hak-hak dalam bentuk fasilitas yang diberikan pihak perusahaan sangat kurang, adapun fasilitas yang diberikan hanya pada golongan karyawan tetap yang memiliki jabatan tinggi seperti manajer dan kepala divisi seperti tempat tinggal untuk pekerja yang diluar daerah, listrik, air bersih, beasiswa bagi anak-anak buruh yang kurang mampu, pelayanan kesehatan, Jamsostek, Jaminan Kesehatan, pensiun, peratalatan kerja dan Mekanisme umum sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit: penetapan target atau volume kerja, beban kerja yang berat, pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja borongan, pencatatan hasil kerja, pembayaran upah, pengawasan dan evaluasi.
Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional Situmorang, Olyhabana; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4720

Abstract

Sengketa kontrak bisnis sering kali menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional, mengingat kompleksitas yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis antar negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase kerap melibatkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Sebagai alternatif, mediasi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi restoratif fokus pada dialog terbuka antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil, mengurangi ketegangan, dan memperbaiki hubungan yang terlanjur rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan mediasi restoratif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, dengan fokus pada manfaat, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks bisnis internasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi restoratif dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan sengketa bisnis, sambil menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum yang berbeda, menjadi hambatan dalam penerapan mediasi restoratif di level global. Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan mediator, penyesuaian kebijakan perusahaan, dan pengembangan platform mediasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional dalam menangani sengketa kontrak bisnis.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi Herawati, Herawati; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4550

Abstract

Penelitian  ini membahas tentang tanggung jawab notaris dalam pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi, dengan fokus pada kasus-kasus yang sudah  terjadi. Pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan akta yang dibuatnya sah dan bebas dari kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris serta implikasi hukum yang timbul akibat pembatalan akta otentik berdasarkan kesalahan substansi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan substansi yang terjadi dalam akta otentik yang ditandatanganinya, serta pentingnya pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan.
Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan Sihombing, Krisna P; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk peranan daan bentuk kedudukan eksepsi dalam perkara perdata, serta ketentuan dan Batasan penggunaannya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menerapkan ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa eksepsi memiliki peran penting dalam memeberikan perlindungan hak-hak tergugat dan memberikan kepastian hukum pada saat proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tepat. Namun, penerapan eksepsi yang tidak benar dapat mengakibatkan perpanjangan proses persidangan yang menimbulkan dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan Ginting, Meilani Amanda Br; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4591

Abstract

Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing di Indonesia sering kali menimbulkan polemik hukum yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena banyak perusahaan leasing yang tidak mematuhi prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindakan perusahaan leasing dalam proses penarikan kendaraan serta menilai sejauh mana tindakan tersebut memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan leasing melaksanakan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan hukum, seperti tidak adanya surat peringatan, tindakan represif, dan intimidasi terhadap debitur. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana setiap tindakan yang merugikan pihak lain dan melanggar hak hukum dapat dikategorikan sebagai PMH. Selain itu, perusahaan leasing sering kali tidak mematuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui permohonan ke pengadilan atau melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan Ginting, Meilani Amanda Br; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4591

Abstract

Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing di Indonesia sering kali menimbulkan polemik hukum yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena banyak perusahaan leasing yang tidak mematuhi prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindakan perusahaan leasing dalam proses penarikan kendaraan serta menilai sejauh mana tindakan tersebut memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan leasing melaksanakan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan hukum, seperti tidak adanya surat peringatan, tindakan represif, dan intimidasi terhadap debitur. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana setiap tindakan yang merugikan pihak lain dan melanggar hak hukum dapat dikategorikan sebagai PMH. Selain itu, perusahaan leasing sering kali tidak mematuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui permohonan ke pengadilan atau melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional Situmorang, Olyhabana; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4720

Abstract

Sengketa kontrak bisnis sering kali menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional, mengingat kompleksitas yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis antar negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase kerap melibatkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Sebagai alternatif, mediasi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi restoratif fokus pada dialog terbuka antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil, mengurangi ketegangan, dan memperbaiki hubungan yang terlanjur rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan mediasi restoratif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, dengan fokus pada manfaat, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks bisnis internasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi restoratif dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan sengketa bisnis, sambil menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum yang berbeda, menjadi hambatan dalam penerapan mediasi restoratif di level global. Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan mediator, penyesuaian kebijakan perusahaan, dan pengembangan platform mediasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional dalam menangani sengketa kontrak bisnis.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi Herawati, Herawati; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4550

Abstract

Penelitian  ini membahas tentang tanggung jawab notaris dalam pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi, dengan fokus pada kasus-kasus yang sudah  terjadi. Pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan akta yang dibuatnya sah dan bebas dari kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris serta implikasi hukum yang timbul akibat pembatalan akta otentik berdasarkan kesalahan substansi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan substansi yang terjadi dalam akta otentik yang ditandatanganinya, serta pentingnya pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan.
Masalah Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Borongan Silaban, Epafras; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4920

Abstract

Kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia salah satu komoditas eksport teratas, dan penyumbang penyedian peluang pekerjaan paling tinggi. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang cukup pesat dalam hal peningkatan daya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang meningkat sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadikannya lahan kelapa sawit sebagai salah satu unggulan dalam kesejahteraan ekonomi. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang di berikan oleh buruh atau karyawan atas volume pekerjaan dan berapa lama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan juga mengetahui tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit serta salah satu tugas mata kuliah di semester 7 dari fakultas untuk menyelesaikan praktek lapangan kerja. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah antara lain: Bagaimana mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit, apa saja tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit? diharapkan dapat memberikan wawasan bagi buruh tentang kondisi pengupahan mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem yang ada dan dapat membantu buruh untuk menyuarakan harapan dan keluhan mereka, mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem pengupahan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atas atau gejala yang yang bersifat alami yang sifatanya mendasar dan natural yang di dapat di lapangan. Hak-hak dalam bentuk fasilitas yang diberikan pihak perusahaan sangat kurang, adapun fasilitas yang diberikan hanya pada golongan karyawan tetap yang memiliki jabatan tinggi seperti manajer dan kepala divisi seperti tempat tinggal untuk pekerja yang diluar daerah, listrik, air bersih, beasiswa bagi anak-anak buruh yang kurang mampu, pelayanan kesehatan, Jamsostek, Jaminan Kesehatan, pensiun, peratalatan kerja dan Mekanisme umum sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit: penetapan target atau volume kerja, beban kerja yang berat, pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja borongan, pencatatan hasil kerja, pembayaran upah, pengawasan dan evaluasi.
Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan Sihombing, Krisna P; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk peranan daan bentuk kedudukan eksepsi dalam perkara perdata, serta ketentuan dan Batasan penggunaannya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menerapkan ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa eksepsi memiliki peran penting dalam memeberikan perlindungan hak-hak tergugat dan memberikan kepastian hukum pada saat proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tepat. Namun, penerapan eksepsi yang tidak benar dapat mengakibatkan perpanjangan proses persidangan yang menimbulkan dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Co-Authors Ambarita, Aldi Fetric Shaputra Anggusti, Martono Esther, July Giawa, Fransisko Ginting, Meilani Amanda Br Gulo, Belva Frederic Gultom, Meli Hertati Habeaan, Besty Habeahan, Besty Herawati Herawati Hertati Gultom, Meli Hisar Siregar Hutauruk, Rahel Manihuruk, Teresa Akgriana Putri Marbun, Putra Hasian natalia, Natalia Novelina Gloria Ria Juliana Siregar Sagala, Christo Sumurung Tua Sagala, Kaleb Anggi Three Putra Samosir, Afrison Sihaloho, Junico Darpindo Sihombing, Krisna P Sihotang, Lesson Silaban, Epafras Silitonga, Hartati Simamora, Sovia Simandalahi, Eli Ristiana Simanjuntak, Baginta Simanjuntak, Frans Marcelino Simbolon, Chan Syah Sahat kasih Siregar, Boni Situmorang, Olyhabana