Garuda - Garba Rujukan Digital

MAHAR DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK SOSIAL PERNIKAHAN DI INDONESIA Makin, Makin; Hidayati, Tri Wahyu
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i3.2170

This article explores the concept of marriage dower (mahar) through the lens of Yusuf al-Qordhawi’s thought and its relevance to contemporary practices in Indonesia. In Islamic tradition, mahar is an essential component of marriage contracts, encompassing legal, symbolic, moral, and socio-economic dimensions. Al-Qordhawi advocates for simplicity and affordability in mahar, emphasizing that it should not become a burden, but rather a source of blessings and commitment in marriage. In Indonesia, the practice of mahar is often shaped by cultural traditions and social pressure, leading to economic strain and reinforcing gender inequality. The emergence of unique and unconventional forms of mahar among young people reflects a symbolic resistance to materialistic interpretations. Using a qualitative, library-based approach, this study analyzes al-Qordhawi’s works and the social context in Indonesia. The findings suggest that al-Qordhawi’s wasathiy (moderate) approach offers a viable alternative for addressing contemporary marital issues by promoting justice, simplicity, and a spiritual reinterpretation of marriage values. His thought presents a framework for reforming Islamic family law in a way that is ethical, inclusive, and socially responsive to the needs of modern Indonesian society

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022 Suadi, Ahmad; Hidayati, Tri Wahyu; Multazam, Umar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21644

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07 Tahun 2022 dalam melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan analisis isi terhadap naskah fatwa, panduan metodologi, serta literatur relevan mengenai maqashid syariah dan keadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa KUPI mengembangkan metodologi fatwa yang inovatif dengan menggabungkan nilai-nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan, dan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik. Fatwa tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatoris, yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan KUPI tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga transformatif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan gender dalam konteks hukum Islam. Kata kunci: Maqashid syariah; keadilan gender; fatwa; perempuan; pemaksaan perkawinan.

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022 Suadi, Ahmad; Hidayati, Tri Wahyu; Multazam, Umar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21644

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07 Tahun 2022 dalam melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan analisis isi terhadap naskah fatwa, panduan metodologi, serta literatur relevan mengenai maqashid syariah dan keadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa KUPI mengembangkan metodologi fatwa yang inovatif dengan menggabungkan nilai-nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan, dan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik. Fatwa tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatoris, yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan KUPI tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga transformatif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan gender dalam konteks hukum Islam. Kata kunci: Maqashid syariah; keadilan gender; fatwa; perempuan; pemaksaan perkawinan.

Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah Saifulloh; Hidayati, Tri Wahyu
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah AL-jauhari
Publisher : Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/jiaj.v8i2.3787

Through Government Regulation No. 33 of 2012 Article 11 on Exclusive Breastfeeding, it is known that breast milk donation is a legal act according to the law. Among its provisions is that it must be implemented in accordance with religious norms, including through fatwas. The fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) is widely used as a reference by the Indonesian people because of its status as a government organization, the fatwa of Nahdlatul Ulama (NU), and the fatwa of Muhammadiyah is also the same because the the two largest religious institutions in Indonesia. This article aims to discover the reality of breast milk donation in Indonesia and analyze the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah on the permissibility of breast milk donation. The author uses a literature study method presented descriptively analytically of the fatwa content and istinbath used. The result of this article is that the views and fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah regarding the mahram status arising from breast milk donation, have some differences in legal istinbath and interpretations that exist in their views.

Interpreting Surah Al-Anfal Verse 26 through Hasan Hanafi’s Critical-Emancipatory Hermeneutics: Reinterpreting Revelation for Social Justice Azizah, Khoridatul; Hidayati, Tri Wahyu
Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir Vol. 8 No. 1 (2025): Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir
Publisher : Jawa Timur: Prodi. Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAI Tarbiyatut Tholabah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/alfurqon.v8i1.3555

In the face of growing social inequalities and marginalization in the modern Muslim world, Qur’anic interpretation is increasingly called upon to address real-world injustices. Surah Al-Anfal verse 26 highlights the early Muslims' experience of oppression, fear, and poverty, followed by divine empowerment. This verse offers a theological entry point for rethinking the Qur’an’s role in social transformation. This study aims to reinterpret Al-Anfal:26 through the lens of Hasan Hanafi’s critical-emancipatory hermeneutics, which views revelation not merely as normative doctrine but as a call to action for liberation and justice. The research adopts Hanafi’s three-stage hermeneutical method: (1) historical awareness—understanding the socio-political context of the verse; (2) eidetic analysis—extracting its essential ethical meaning; and (3) practical engagement—applying its message to contemporary struggles. The findings show that when interpreted through this gacor777 framework, the verse becomes a powerful call for solidarity with the oppressed and for active resistance against systemic injustice. It encourages Muslims to see the Qur'an as a living, historical text that responds to human suffering with moral urgency. This study concludes that Surah Al-Anfal:26 provides not only historical insight but also a theological foundation for Islamic liberation theology. The research contributes to contemporary Qur’anic studies by demonstrating how contextual hermeneutics can make sacred texts more responsive to the ethical and political demands of the present.

REGULASI DAN PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA MESIR DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER El'Arifah, Ihda Lathif; Hidayati, Tri Wahyu; Azzahrani, Shafira Rizka
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.23020

Hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui poligami sebagai praktik yang diperbolehkan, namun dengan regulasi yang ketat dan syarat-syarat tertentu untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Di Mesir, poligami diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 yang memberi hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila merasa dirugikan akibat poligami, sementara di Indonesia pengaturan poligami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan prinsip monogami sebagai dasar, dengan izin poligami hanya diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi alasan dan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik poligami di Mesir dan Indonesia dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang diteliti yaitu ketentuan hukum mengenai poligami di Mesir dan Indonesia. Dari perspektif gender, baik hukum Mesir maupun Indonesia sama-sama berupaya menekan praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan, meski dalam realitas sosialnya masih ditemukan ketimpangan akibat dominasi budaya patriarki. Tokoh feminis Islam seperti Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa poligami perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum Islam yang sama, pendekatan terhadap poligami dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan pemikiran keagamaan yang berbeda, di mana Indonesia cenderung moderat sementara Mesir lebih konservatif dalam penerapannya. Kata kunci: Regulasi dan praktik poligami, Perbandingan Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, Gender

REGULASI DAN PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA MESIR DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER El'Arifah, Ihda Lathif; Hidayati, Tri Wahyu; Azzahrani, Shafira Rizka
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.23020

Hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui poligami sebagai praktik yang diperbolehkan, namun dengan regulasi yang ketat dan syarat-syarat tertentu untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Di Mesir, poligami diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 yang memberi hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila merasa dirugikan akibat poligami, sementara di Indonesia pengaturan poligami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan prinsip monogami sebagai dasar, dengan izin poligami hanya diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi alasan dan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik poligami di Mesir dan Indonesia dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang diteliti yaitu ketentuan hukum mengenai poligami di Mesir dan Indonesia. Dari perspektif gender, baik hukum Mesir maupun Indonesia sama-sama berupaya menekan praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan, meski dalam realitas sosialnya masih ditemukan ketimpangan akibat dominasi budaya patriarki. Tokoh feminis Islam seperti Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa poligami perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum Islam yang sama, pendekatan terhadap poligami dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan pemikiran keagamaan yang berbeda, di mana Indonesia cenderung moderat sementara Mesir lebih konservatif dalam penerapannya. Kata kunci: Regulasi dan praktik poligami, Perbandingan Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, Gender

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search