Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.337
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ketahanan Nasional Journal of Government and Civil Society SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Sawala : Jurnal Administrasi Negara POLITICO Jurnal Arajang Journal of Local Government Issues Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Perspektif Komunikasi; Jurnal Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Bisnis BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global SWATANTRA Kajian Ilmu Sosial Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Media Resonansi Pengabdian Masyarakat Journal of Public Policy and Society
Djoni Gunanto
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Transformasi Pengelolaan Arsip Melalui Srikandi Pada Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rahim, Salsabila Nuur; Mawar; Gunanto, Djoni
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1848

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi pengelolaan arsip melalui implementasi aplikasi Srikandi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, khususnya pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman serta diinterpretasikan melalui teori perubahan tiga tahap Kurt Lewin: unfreeze, moving, dan refreeze. Hasil penelitian ini menjukkan bahwa tahap unfreeze ditandai dengan meningkatnya kesadaran terhadap keterbatasan sistem manual, serta diperkuat oleh risiko kehilangan arsip akibat insiden kebakaran serta kebijakan digitalisasi nasional seperti SPBE. Tahap moving mencakup proses penerapan secara bertahap melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan penyusunan regulasi internal. Adapun tahap refreeze tercermin dari integrasi aplikasi Srikandi ke dalam rutinitas kerja melalui penetapan administrator dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap transformasi praktik kearsipan di Pusdatin Kemendesa dengan menggunakan teori perubahan Kurt Lewin.  
Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

Abstract

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.
SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PADA ORGANISASI 'AISYIYAH Siti Hartinah; Titik Agus Setiyaningsih; Djoni Gunanto
Media Resonansi Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 2 (2025): Media Resonansi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Taksasila Edukasi Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, baik sebagai individu, istri, ibu, maupun warga negara yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi penerus. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan adalah pemahaman literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik memungkinkan perempuan mengelola dan mengalokasikan pendapatan secara tepat sehingga menunjang kesejahteraan hidup. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai proses peningkatan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Peningkatan literasi keuangan pada perempuan berdampak luas terhadap penguatan ekonomi keluarga dan perekonomian nasional. Selain itu, literasi keuangan mendorong perempuan mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga dan organisasi, serta berperan aktif sebagai pelaku usaha, khususnya dalam sektor UMKM.Kata kunci : Literasi Keuangan, Perempuan, Kewirausahaan, Perencanaan Keuangan, Organisasi
Acting Regional Heads and the Governance Deficit in Indonesia’s Decentralised Democracy: Participation, Rule of Law, and Transparency in the Transition to the 2024 Simultaneous Regional Elections Djoni Gunanto
SWATANTRA Vol. 22 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.22.1.25-34

Abstract

The appointment of acting regional heads in Indonesia has generated a significant debate on the quality of decentralised democracy and the implementation of good governance at the local level. Although the appointment mechanism was designed as an administrative solution to fill regional leadership vacancies before the 2024 simultaneous regional elections, it also raised normative and institutional concerns regarding public participation, legal certainty, transparency, and democratic legitimacy. This article examines the role of acting regional heads in implementing good governance principles within Indonesia’s decentralised administrative system. Using a qualitative descriptive and normative approach, the study analyses statutory regulations, constitutional considerations, policy documents, and relevant academic literature. The findings indicate that the appointment of acting regional heads reveals a structural tension between administrative continuity and democratic accountability. In particular, three governance dimensions appear most problematic: limited public participation in the appointment process, weak procedural clarity in upholding the rule of law, and insufficient transparency in the selection and performance evaluation of acting regional heads. The article argues that good governance cannot be reduced to bureaucratic continuity; it requires participatory procedures, transparent institutional design, and accountable exercise of temporary authority. The study contributes to debates on local governance by proposing a procedural governance framework for acting regional leadership based on participation, legality, transparency, and public accountability.
Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia Abdul Rahman; Daya Cipta Sukmajati; Mawar Mawar; Evi Satispi; Djoni Gunanto
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v9i2.14832

Abstract

This research aims to analyze the policy implementation of independent campus on the certified internship and independent study (MSIB) program in Indonesia, as well as examine the supporting and inhibiting factors. The method uses two mixed approaches, qualitative and quantitative. Meanwhile, the theory used is Van Meter & Van Horn model. The results of this study found that policy implementation of MSIB program in Indonesia relatively good in aspects of program objectives, economic, social, and political conditions, also the characteristics of implementing agencies. Meanwhile, other aspects such as standards, resources, communication enforcement activities inter-organizational, and the disposition of the implementers still need to be improved. The supporting factors in the policy implementation of an independent campus on the MSIB program in Indonesia among others: 1) Relevance of learning in the MSIB program in the industrial world; 2) Clarity of cost components; 3) Adequate support from the C level and the President of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factors among others: 1) There is no standardization of credit conversion; 2) Lack responsiveness of mentors; 3) Delay in disbursement of stipend; 4) Weak helpdesk accessibility; 5) Disparity of funding components; and 6) Support from Campus entities for programs that not yet optimal.
di Implementasi Kebijakan Pencegahan Bullying di Perguruan Tinggi Studi Kasus Universitas Diponegoro Zulfa Rafida Rizky; Tati; Hanifah Nur Syita; Hilyah Octavia Ramadhany; Nofitri Wulan Ramadhani; Rafilah Rafa Delima; Djoni Gunanto
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 13 No 1 (2026): Jurnal Intelektual: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v13i1.10

Abstract

This study analyzes the implementation of anti-bullying policies at Diponegoro University using Edward III's theory following the tragic case of dr. Aulia Risma Lestari in August 2024. The research aims to identify supporting and hindering factors in implementing anti-bullying policies and to evaluate the effectiveness of the reporting system. The qualitative research method employs a descriptive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals, regulations, official reports, and media, as well as primary data through semi-structured interviews. The findings indicate that Diponegoro University has established LPKB with a multi- channel reporting system and anonymous mechanisms. However, implementation gaps exist in four aspects: uneven policy communication (only 23% of students understand the procedures), bureaucratic structure with inadequate SOPs, inconsistent implementer disposition, and resource limitations resulting in underreporting (only 3 cases recorded until November 2025). The hierarchical seniority culture in PPDS is normalized through illegal financing, excessive duties, and social exclusion. The research recommends strengthening systematic socialization, developing comprehensive SOPs, enhancing human resource capacity, conducting periodic prevalence surveys, transforming academic culture, and implementing continuous policy evaluation to create a safe and inclusive campus environment.
Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdpb) Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Kpu Kota Jakarta Selatan Taza Fattricia; Ike Arianti AZ Arianti AZ; Djoni Gunanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.2938

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan juga melaksanakan tugas-tugas substantif di luar tahapan, salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PDPB mengharuskan KPU untuk terus-menerus memperbarui dan memelihara data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan dari perspektif pelayanan publik, dengan fokus pada koordinasi kelembagaan antara KPU dan Disdukcapil sebagai sumber data kependudukan serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PDPB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan, dokumentasi dokumen resmi KPU terkait pelaksanaan PDPB, serta studi literatur dari sumber akademik dan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengarsipan Digital di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Cahya Arkania; Irmina Sri Ekowati; Djoni Gunanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.2997

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong instansi publik untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik, termasuk melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Namun, implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) masih menghadapi berbagai tantangan, yang ditunjukkan oleh penurunan hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung penerapan paperless office. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa perbedaan kompetensi digital pegawai, keterbatasan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola transformasi digital.
Analyzing Komdigi's Social Media Age Restriction Policy: A Public Policy Communication Perspective on Child Protection in the Digital Environment Istisari Bulan Lageni; Djoni Gunanto
Journal of Public Policy and Society Vol. 2 No. 1: January 2026
Publisher : Center for Border and Coastal Studies, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54268/jpps.v2i1.31087

Abstract

The rapid advancement of digital technology and social media has significantly transformed various aspects of social life, including children's interactions and activities in the digital environment. In response to growing concerns regarding children's online safety, the Indonesian government, through the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), introduced a policy restricting social media access for children under the age of 16. This study aims to examine the policy from the perspective of public policy communication, focusing on policy dissemination, regulatory objectives, and its potential societal implications. Employing a qualitative descriptive approach through a literature review, this research analyzes relevant academic publications, government regulations, and policy documents related to child protection in digital spaces. The findings suggest that the policy constitutes a strategic regulatory measure to mitigate the adverse effects of social media use among children, including cyberbullying, exposure to inappropriate content, and excessive digital dependency. Furthermore, the study highlights that the effectiveness of policy implementation is closely linked to the government's ability to communicate the policy effectively and foster collaborative engagement among key stakeholders, including parents, digital platform providers, and educational institutions. The study contributes to the growing discourse on digital governance.
Co-Authors Abdul Rahman Ali Noer Zaman Arie Kurniawan Asep Setiawan Aulia, Assyiffah Bambang Irawan Cahya Arkania Daya Cipta Sukmajati Devia Andiani Devia Andiani El Shidqi, Raja Faidz Endang Sulastri Evi Satispi Firza Alif Hakiki Hamka Hanifah Nur Syita Hilyah Octavia Ramadhany Ike Arianti AZ Arianti AZ Irmina Sri Ekowati Istisari Bulan Lageni Laosa, Rival Lusi Andriyani Mamun Murod Mawar Mawar Muhammad Irfan Dwitama Muhammad Sahrul Muhammad Yusuf Saputra Murod, Ma'mun Nofitri Wulan Ramadhani Norsiah Abdul Hamid Nur Muhamad Iqbal Nurhakim Nurhakim Putri Hana Nurhasanah Rafilah Rafa Delima Rahim, Salsabila Nuur Retnowati Tuti Retnowati WD Tuti Siti Hartinah Tati Taza Fattricia Titik Agus Setiyaningsih Tria Patrianti Usni Usni Usni Yana Syafriyana Hijri Zulfa Rafida Rizky Zuly Qodir