Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Justiciabelen JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON DATIN LAW JURNAL JHCLS Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law and Justice Jurnal Jurisprudence Jurnal Keadilan Hukum
Trias Hernanda
Universitas Muhammadiyah Kudus
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kebebasan Pers Mahasiswa dalam Perspektif Undang Undang Pers dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Syamsul Hadi; Sunardi; Trias Hernanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2639

Abstract

Kebebasan pers mahasiswa di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi, mengkritisi kebijakan kampus, dan menyuarakan kepentingan sivitas akademika. Namun, status hukumnya masih ambigu karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga rentan terhadap represi, sensor, dan tekanan kampus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pers mahasiswa menurut UU Pers serta menilai perlindungannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada tiga LPM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan pers mahasiswa diakui secara substansial sebagai media informasi dan ruang diskusi kritis, namun perlindungan hukumnya masih bergantung pada pedoman internal dan solidaritas komunitas. Dalam perspektif HAM, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi praktiknya dibatasi oleh tekanan internal kampus dan sensor tidak resmi. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi internal, aturan formal di perguruan tinggi, serta jaminan hukum jelas agar fungsi pers mahasiswa dapat optimal.
PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA PASCA PUTUSAN INKONSTITUSINAL BERSYARAT Trias Hernanda; Hendra Setyadi Kurniaputra; Maslikan Maslikan; Naili Azizah
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, di Indonesia konsep ini merupakan konsep yang dianggap baru. Pengadopsian konsep omnibus law bertujuan untuk melakukan revisi undang-undang yang bermasalah dengan perizinan, hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo ingin membuka akses investasi sebesar-besaranya bagi investor, akan tetapi konsep ini dinilai teralu prematur dan tergesa-gesa, yang akibatnya menimbulkan konflik dan berakhir di Mahakamah Konstitusi lewat judicial review. Mahkamah Konstitusi akhirnya melahirkan keputusan inkonstitusional bersyarat, putusan tersebut bersifat final dan harus dipatuhi, akan tetapi pemerintah mengeluarkan intruksi lewat kementrian dalam negeri untuk tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan uraian tersebut tindakan pemerintah menimbulakn sebuah ketidakteraturan hukum (disorder law). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, data hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber-sumber ataupun bahan dari media berita online dan Putusan Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: omnibus law, putusan inkonstitusional bersyarat, mahkamah konstitusiAbstractOmnibus law is a law that focuses on simplifying the number of regulations, in Indonesia this concept is a concept that is considered new. The adoption of this omnibus law concept is aimed at revising the law that has problems with licensing because President Joko Widodo wants to open access to investment as large as possible for investors, but this is considered too premature and hasty, which as a result causes conflicts and ends in the constitutional court. constitution through judicial review. The Constitutional Court finally issued a conditional decision, the decision is final and must be obeyed, but will issue a decision through the ministry of home affairs to remain guided by the Job Creation Act. Based on this action, the government created a legal disorder (disorder law). The research method used in this research is normative juridical, the legal data used comes from legislation, books, scientific journals, and sources or materials from online news media and the Constitutional Court Decision.Keywords: omnibus law, conditional unconstitutional decision, Constitutional Court
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIRAN KAYU Trias Hernanda; Thoriq Ashidiqi
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ilmiah ini meneliti tentang perlindungan hak cipta ukiran kayu di Indonesia, sejak zaman dahulu seni ukiran kayu telah ada di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara indonesia, dalam perkembangan zaman dan juga pasar bebas, maka semakin berdampak pada perlindungan dari hak cipta ukiran kayu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, perlindungan hak cipta ukiran kayu sangatlah penting karena berhubungan hak ekonomi yang dimiliki penciptanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif , pengumpulan data berupa data sekunder yaitu meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal terkait dengan menguraikan lebih lanjut dari bahan hukum primer secara konteks teoritis, hasil penelitian dari artikel ilmiah ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta ukiran kayu sudah diatur di dalam undang-undang tentang hak cipta, akan tetapi belum bisa optimal karena masih adanya kasus persengketaan hak cipta soal ukiran kayu, ironisnya yang bersengketa adalah orang asing yang tinggal di Indonesia dengan obyek sengekta model ukiran yang mirip dengan ukiran kayu di daerah jepara
Is a Special Environmental Court Necessary for Civil Lawsuits in Indonesia? A Comparative Study of Judicial Decisions in New Zealand and Hawaii Sunardi, Sunardi; trias hernanda
Jurnal Jurisprudence Vol. 15, No. 2, December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i2.12500

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze the urgency in forming a special environmental court in Indonesia by analyzing judges’ legal decisions in the case of civil liability over environmental destruction. This analysis also compares the legal system in Indonesia with environmental justice models in New Zealand and Hawaii to find the best practices in enforcing environmental justice. Methodology: The method used was the normative legal research with a legal comparison approach. The data used were in the form of secondary data obtained through literary studies, which were qualitatively analyzed through legal reasoning and the comparison of interstate justice systems. Results: Research results showed that the general court system in Indonesia is still ineffective in handling environmental cases due to the lack of judges’ technical understanding and the lack of a special justice institution handling environmental cases. Meanwhile, New Zealand and Hawaii have shown the effectiveness of their environmental justice systems through the strengthening of technical aspects, institutional independence, and the consistent application of civil liability.                                                                                               Applications of this Study: This research is beneficial as a recommendation to renew the Indonesian justice system to achieve a more responsive environmental justice system. Novelty/Originality of this Study: This research’s novelty is placed on the analysis of the relationship between judges’ legal considerations and the urgency in forming an environmental justice system based on interstate comparison. Keywords: Civil Responsibility, Environmental Justice, Hawaii, Indonesia, New Zealand.   ABSTRAK Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan peradilan khusus lingkungan hidup di Indonesia dengan meninjau pertimbangan hukum hakim dalam perkara pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan. Kajian ini juga membandingkan sistem hukum Indonesia dengan model peradilan lingkungan di Selandia Baru dan Hawaii untuk menemukan praktik terbaik dalam penegakan keadilan lingkungan. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum dan perbandingan sistem peradilan antarnegara. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan umum di Indonesia masih belum efektif dalam menangani perkara lingkungan karena kurangnya pemahaman teknis hakim dan belum adanya lembaga peradilan yang khusus menangani kasus lingkungan. Sebaliknya, Selandia Baru dan Hawaii telah menunjukkan efektivitas peradilan lingkungan melalui penguatan aspek teknis, independensi kelembagaan, dan penerapan pertanggungjawaban perdata yang konsisten. Penerapan Penelitian: Penelitian ini bermanfaat sebagai rekomendasi pembaruan sistem peradilan di Indonesia menuju keadilan lingkungan yang lebih responsif. Kebaruan/Orisinalitas: Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pertimbangan hukum hakim dan urgensi pembentukan peradilan lingkungan hidup berdasarkan perbandingan lintas negara. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Peradilan Lingkungan, Hawaii, Selandia Baru, Indonesia
Waste Policy Management in the Bengawan Solo River Basin in the Surakarta Area, Indonesia Absori, Absori; Budiono, Arief; Rizka, Rizka; Hernanda, Trias; Bangsawan, Moh Indra; Achmadi, Achmadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6842

Abstract

Introduction: The waste management in the Bengawan Solo River basin in Indonesia leaves a feeling of profound sadness as the river is filled with waste and is very dirty. It decreases the quality of the river water and the environment around the river basin. This research aims to analyze the implementation of waste management around the Bengawan Solo River basin. This was a type of sociological legal research, i.e., research which utilized data from the field. This was descriptive qualitative research, meaning that it describes the policy on waste management in the Bengawan Solo River basin and the authors selected qualitative data to be analyzed. The authors conducted the sociological approach which was obtained from respondents through interviews and observation in the field. The data were processed and analyzed qualitatively. Then, the authors drew a conclusion. Results and Discussion: There is a very high volume of pollution and waste in the Bengawan Solo River as society lacks environmental awareness, making them not think twice about littering in rivers. Apart from that, the government does not carry out enough systematic efforts by educating society, implementing legal sanctions, or cleaning the river, worsening the condition of this river. Conclusion: The government needs to show a firm attitude in law enforcement by imposing sanctions on pollution and littering perpetrators in the Bengawan Solo River as well as increasing the budget and apparatus to carry out river cleaning activities.
Co-Authors Absori Absori Achmadi Achmadi Arief Budiono Bangsawan, Moh Indra Bangsawan, Mohammad Indra Dian Rosita Eko Nuriyatman Habibah, Meiliani Zahira Hendra Setyadi Kurniaputra Izzati, Tazkiya Isya Maslikan Maslikan Naili Azizah Nisa, Firda Khoirun Nur Syafiq, Ahmad Rizka Rizka, Rizka Sunardi Sunardi Sunardi Sunardi Syamsul Ph.D M.A. Hadi Thoriq Ashidiqi Urip Giyono Widya Cholid Wahyudin Yustita, Widya Arum Indra