Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Yudisial Journal of Judicial Review AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Law Development Journal Jurnal Hukum dan Peradilan
Is, Muhamad Sadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg Hayatuddin, Khalisah; Zahri, Saipuddin; Kurnianda, Satria Iman; Is, Muhamad Sadi
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i3.687

Abstract

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hokum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hakhak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil visum et repertum, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ratio decidendi secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Habibi, Fadhil; Rianda, Husin; Is, Muhamad Sadi
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 8 No 1 (2026): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v8i1.1577

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang kapasitas hukum pelaku yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban penyandang disabilitas didasarkan pada penilaian kemampuan intelektual dan mental pelaku sant melakukan perbuatan. Jika pelaku mampu memahami konsekuensi tindakannya, sanksi pidana tetap dijatuhkan, namun jika tidak, maka pertanggungjawaban dapat ditiadakan. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada konsep mukallaf. Pelaku penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban selama memiliki kesadaran dan akal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pelibatan ahli psikologi dalam proses pembuktian serta penerapan sanksi alternatif atau edukatif bagi pelaku disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan kondisi khusus dan aspek kemanusiaan pelaku sesuai prinsip kemaslahatan dalam Islam.
Co-Authors Andriyani Andriyani Ardiyan Saptawan Azkia, Zuraidah Bt Ismail, A’dawiyah Habibi, Fadhil Insani, Fidya Rahma Khalisah Hayatuddin Kurnianda, Satria Iman Mohamad, Abdul Basir Bin Novalina Novalina Qodariah Barkah Rianda, Husin Romli SA Salia, Erli Salsabila, Adelia Saputra, Jemmi Angga Sobandi, Sobandi Suharyono Suharyono Yusuf, Hambali Zahri, Saipuddin