Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Journal of Social Research International Journal of Humanities Education and Social Sciences IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Siregar, Risdalina
Universitas Labuhanbatu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN POLLUTER DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.442

Abstract

Dalam permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati, khususnya manusia dan lingkungannya, karena manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sangat dominan peranannya dalam lingkungan hidup.Manusia dengan tingkah lakunya (dapat mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan), mengenai pengertian lingkungan hidup itu sendiri di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Pencemaran lingkungan dirumuskan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor:32 tahun 2009 adalah Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.                   Masalah pencemaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh para perusak atau pencemar lingkungan (polluter) baik industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab baik dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penduduk yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan, untuk menuntut haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian sebagaimana ganti rugi yang tercantum dalam 1365 KUHPerdata.                                                    Ketentuan tanggung jawab berdasarkan azas strict liability maka pihak pencemar/polluter  wajib untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas adanya kasus pencemaran telah unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dari pihak polluter terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan adalah orang sebagai pelaku/pencemar/poluuter yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari aktivitas yang dilakukannya atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.Kata Kunci : Kedudukan Polluter, Lingkungan Hidup        
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSFEKTIF HAK AZASI MANUSIA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i2.333

Abstract

Penelitian ini tentang Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder, dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan Perubahan / Pergantian Jenis Kelamin yang mencari mencari kaedah dan asas hukum, dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penunjang dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kwalitatif, dalam penelitian ini penulis membahas dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana mengatur regulasi terhadap kebijakan agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia, 2. Bagaimana Kedudukan Hukum bagi seorang yang mendukung Status Jenis Kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan analisis terhadap kedua belah pihak yang dikemukakan di atas, pertama, Regulasi atau Kebijakan terhadap seseorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang terkait dengan negara sesuai dengan kemanusiaannya sudah sepatutnya Dihormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain dan juga diatur dalam sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, juga diakomodir dalam UUD 1945 tentang HAM dari Pasal 28 A - 28J ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) ) UU Nomor: 33 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diperlukan dasar oleh Hakim di dalam pergantian pergantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak Sebagai ganti, ganti lengkapi identitas tanpa izin Pengadilan, dan dalam bentuk ganti jenis kelamin persetujuan yang diberikan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan landasan oleh Hakim dalam rancangan penggantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dapat digunakan, perbarui melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan landasan oleh Hakim dalam rancangan penggantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dapat digunakan, perbarui melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. Dan dalam bentuk ganti jenis kelamin dituliskan atas kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. Dan dalam bentuk ganti jenis kelamin dituliskan atas kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan.
Settlement of Default Debtors on Amitra Financing (Hajj and Umrah) in Limited Liability Companies (Fif Group) Prapat Regional Branch Retni Ayu Syafitri; Elviana Sagala; Sriono Sriono; Risdalina Risdalina
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5316

Abstract

Limited Liability Company Federal international finance group is a finance company that provides conventional and sharia financing facilities. And one of the financing that is engaged in sharia is AMITRA. Amitra is one of the funds that has been regulated in accordance with the fatwas with the MUI national sharia and is supervised by the financial services authority. Amitra is sharia financing from the Fifgroup for Islamic Hajj, Umrah and gold financing, or even qurban and aqiqah submissions. In addition to federal international finance, there are also several finance companies that provide hajj and umrah financing, for example Adira, Bess finance, etc. So here the writer is interested in discussing the financing of Hajj and Umrah in federal international finance.
The Position of Women's Heritage Rights in the Context of Islamic Heritage in Indigenous Mandailing in Sipirok District, Tapanuli Selatan Regency Muhammad Yusuf Siregar; Risdalina Risdalina; Sriono Sriono
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 1 (2020): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i1.804

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the Position of Inheritance Rights of Girls in the Context of Islamic Inheritance in Indigenous Mandailing in Sipirok District, South Tapanuli Regency. This research is empirical normative namely research by looking at existing conditions in the field by linking the source of Islamic Law and the legal source of Regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits to be received from the results of this study are to determine the Position of Inheritance of Girls in the Context of Islamic Law and Regulations in Indonesia and the Position of Inheritance of Girls in the Context of Islamic Inheritance in Mandailing Customs in Sipirok District, South Tapanuli Regency, the results of the study stated that In Islamic Inheritance Law strongly recognizes the position of the daughter in receiving inheritance with a strong legal basis in accordance with the al-Qur’an. In Islamic Inheritance Laws, a daughter has a position as Nasabiyah's heir so that she has the right to receive inheritance. In the Mandailing customary inheritance law in Sipirok Mandailing Natal, the position of a daughter is considered as an heir when a male heir is found, but if the girl is a mere woman, the woman is not entitled to inheritance from her parents. The distribution of inheritance in the Mandailing Inheritance law in Sipirok Mandailing Natal uses local customary law, as a basis for the distribution of inheritance which is still being realized in the Community.
The Role of Visum et Repertum as a Tool of Evidence in Evidence Against the Criminal Act of Persecutory (Study of Decision No. 646/Pid.B/2021/PN Rap.) Dewi Patima Hutagalung; Risdalina Risdalina; Indra Kumalasari M
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4759

Abstract

Visa et repertumis a written explanation letter made by a doctor in forensic medical science regarding medical checks on humans, made based on his knowledge and under oath for the benefit of justice. There is also a problem formulation in this matter. 1. What are the requirements for a visum et repertum so that it can become valid evidence? 2. How is the strength of the visum et repertum as evidence in proving the case of persecution in the decision no. 646/Pid.B/2021/PN Rap? The method used in this writing is using the Juridical Normative Empirical method, namely by conducting field research with the method of interviews with related parties and library research in the form of literature books, legislation, legal articles, scientific essays, as well as other readings that are related to the problems discussed in the preparation of this article. While the problem of approach used is the Legislative approach, the Conceptual approach and the Visum et Repertum Problem approach are documentary evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code and has strong evidentiary power because it is able to prove elements persecution, in researching this problem the author takes an example of a case that is in accordance with the title above, namely decision no. 646/Pid.B/2021/PN Rap. The consequences that arise if the Visum et Repertum has a comparison to the explanation given by the suspect is that the explanation can be revoked and a re-check of the Visum et Repertum can be carried out if the suspect is proven to have given a wrong confession. In order for Visum et Repertum to have the power of juridical proof, it is necessary to regulate the standardization of the model and form as well as the arrangement of Visum et Repertum in a statutory regulation.
Juridical Analysis of the Determination of Severance Pay for Employees Who Submit Resignations Based on Law No. 13 of 2003 on Employment and Law No. 11 of 20 2020 On Job Creation Febriyanti Irzansyah; Bernat Panjaitan; Nimrot Siahaan; Risdalina Siregar
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5241

Abstract

The purpose of this study is to find out about the determination of severance pay for employees who resign based on Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The method used in this study is normative juridical research method. Normative juridical research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. In addition to using library materials, researchers also use statutory provisions related to the issues discussed in this article. The results of this study show that the determination ofseverance pay for employees who resign based on Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 11 of 2020 on Job Creation is for employees who resign are not entitled to severance pay, but the employee is entitled to reimbursement and split money as stipulated in both laws. 
Legal Aspects Regarding the Validity of Electronic Signatures (DIGITAL SIGNATURE) as Evidence of Electronic Sigit Ardiansyah; Abdul Hakim; Maya Jannah; Risdalina Siregar
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5163

Abstract

The purpose of this research is as a tool for developing a law that is accompanied by technological advances and causes the switch from the use of conventional signatures to electronic signatures ( Digital Signature ) and can find out how the position or validity of an electronic signature as evidence of electronic transactions before the law. By using normative juridical research methods, or research based on a legal norm, it can be concluded that the legal power of proving electronic documents signed with electronic signatures and used by legal subjects in making an agreement, it can be stated that electronic signatures can be used as proof of transactions electronically and obtain a legal position before the law, as stated in article 5 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 As amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, it is explained that an Electronic Information or Document and its printout is legal evidence before the law. As long as the signature has 3 conditions, namely the existence of identity, integrity and no denial
The Legal Aspect of Cancellation of a Marriage Due To Formed Identity (Case of Decision Number 586 / PDT.G / 2014 / PN. JAKSEL) Riki Afri Rizki; Sriono Sriono; Risdalina Risdalina
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1972

Abstract

This article examines the legal aspects of the cancellation of marriage due to identity forgery based on the case of the South Jakarta District Court Decision Number 586 / PDT.G / 2014 / PN.JAKEL , this is regulated in Law number 1 of 1974 concerning Marriage. This research uses normative juridical research, which refers to the provisions of positive laws and regulations in Indonesia among the laws and regulations on Marriage by knowing the procedures of the marriage law and making it a guide in resolving problems in society. The results of the study found indicators of legal aspects between husband and wife that arise because of marriage between them. AThere are different nationalities, so that it becomes a study of International Civil Law and mixed marriage problems in Indonesia between Jessica Iskandar and Ludwig Frans Willibald regarding the validity of the marriage certificate so that it can be canceled and legal consequences after marriage cancellation. So there are important things that need to be considered if there is someone foreigners or non-citizens of Indonesian citizens who will conduct a mixed marriage with an Indonesian citizen. The marriage procedure is regulated in the Implementation Regulation of the Marriage Law, namely Government Regulation No. 9 of 1975 So that there are important things that need to be considered in the applicable marriage law, it should be known about the legal aspects and legal consequences according to the legal aspects in Indonesia. 
Legality of Execution of Collateral Based on Electronic Mortgage Certificate in Bank Credit Agreement Sriono Sriono; Kusno Kusno; Risdalina Risdalina; Wahyu Simon Tampubolon; Indra Kumalasari M.
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1532

Abstract

This study aims to analyze the legality of the electronic certificate of mortgage in the context of executing the guarantee if the debtor defaults or defaults if there is a data error in the bank credit agreement. The method used in this research is the literature method with reference to the normative juridical method, namely using data sourced from secondary legal materials, namely from the prevailing laws and regulations in Indonesia. The regulations used as material are the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. The research results show that the certificate generated from the electronic mortgage registration system has executorial power because the mortgage certificate contains the sentence for Justice Based on the One Godhead. The sentence shows that the mortgage certificate can be used as a tool for executing collateral if the debtor defaults or defaults to pay without a court order. Sentences for Justice based on the One Godhead are equated as a judge's decision in a court. If there is a data error in the certificate and no changes are made, the execution cannot be carried out and the certificate can be canceled and the agreement in guarantee can also be canceled.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA ASAM JAWA Risdalina Risdalina
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 1, No 2: Pengabdian Kepada Masyarakat | Juli 2021
Publisher : IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.723 KB) | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v1i2.1378

Abstract

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak merupakan suatu hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat , meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun faktanya kekerasan terhadap kaum perempuan  anak terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangganya sendiri. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, apabila sampai pada hal yang menyakitkan apakah fisik maupun mental keadaan ini sudah menjadi persoalan lain. Apabila salah satu merasa keamanan dirinya terancam atau mengalami penderitaan fisik atau psikis, hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan. Kata Kunci : Kekerasan Rumahtangga, Perlindungan Hukum, Perempuan dan anak 
Co-Authors Abd. Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Badawi harahap Ahmad Hariandi Ali Djamhuri Amarullah Siregar Amri, Helmika Suradi Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Danu, Herman Daud Yusuf Simanjuntak Dewi Patima Hutagalung Dona Antonio Eko Kuntarto Elviana Sagala Elviana Sagala Fajri, Agus Fatria Dewi Febri Kurniawan Febriyanti Irzansyah Firmansyah Firmansyah Fisheri Nasution, Fajar Gusria Amara Haziratul, Haziratul Qudsya Hefa Ruspita Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari Munthe Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M. Irma Shintia Kumaralo Junus, Nasran Khairani Amalia Tambunan Kumalasari M, Indra Kumalasari Munthe, Indra Kumalasari, Indra Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Lia Fazira Lisa Ayu Ningsih M, Indra Kumalasari Maulana Putra Maya Jannah Maya Jannah Maya Jannah Muhammad Fadlan Muhammad Faisal Muhammad Fauzan Hasibuan Muhammad Muiz Hariansyah Hasibuan Muhammad Rizkiyawan Rafiyanto Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Mukhsin Juniardo Siregar Munthe, Indra Kumalasari Nimrot Siahaan Nimrot Siahaan Nisak, Khairun Panjaitan, Bernat Parlindungan Siregar Poriaman Poriaman Poriaman, Poriaman Pratama Sitepu, Edi Prihartono Prihartono Rahmad Ramadhan Rambe, Sapani Martua Retni Ayu Syafitri Riki Afri Rizki Sahala Pardamean Harahap Sakti Gunawan Nasution Santi Rambe SAPUTRA, RYAN Sidabutar, Alcapon Sigit Ardiansyah Siregar, Putri Habibah Sopian Sopian Sri Mutiah Ulfa Sriono Sriono Sriono Sriono, Sriono Syahyunan, Hengki Tambunan, Haris Nixon Tampubolon, Lorent Tondi Rivaldi Munthe Wahyu Simon Tampubolon Wahyu Simon Tampubolon Yantoro, Yantoro Yusnaidar Yusnaidar Zainal Abidin Pakpahan Zuwena Apdolipah