Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Journal of Social Research International Journal of Humanities Education and Social Sciences IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Siregar, Risdalina
Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MENDAPATKAN KEADILAN DI PENGADILAN Pakpahan, Zainal Abidin; Risdalina, Risdalina; Hakim, Abd.; Junus, Nasran; Tambunan, Haris Nixon
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.19893

Abstract

Secara legal standing Pemerintah telah memberikan bantuan secara prodeo atau gratis kepada masyarakat miskin, hal ini tertulis pada UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dengan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum melalu pemerintah yang berkeawjiban untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Pengadilan, hal ini tingkat kemiskinan semangkin meningkat pada tahun 2023 ini terbukti melalui data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk kategori miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang lebih besar dari pada tahun sebelumnya sehingga dari jumlah tersebut bisa dipastikan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui hak-haknya sebagai warga negara salah satunya hak persamaan didepan hukum untuk mendapatkan keadilan melalui peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu bukan hanya diperhatikan oleh Pemerintah Pusat melainkan pemerintah daerah provinsi khusunya pada provinsi Sumatera Utara yang justru telah mengeluarkan Pergub Nomor 03 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dengan ini mestinya disosialisasikan oleh pemerintah daerah khusunya Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Sumatera Utara, bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan. Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi karyawan Berastagi Supermarket Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan dosen beserta mahasiswa pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para karyawan berastagi dalam mendapatkan keadilan secara cuma-cuma di Pengadilan, dimana karyawan berastagi supermarket masih banyak dari kalangan orang miskin yang justru perlu untuk diperhatikan dalam mendapatkan keadilan secara gratis sebagai bahagain mengakomodir dari kepentingan karyawan tersebut ketika berhadapan dengan hukum. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 15 orang berupa Karyawan, Meneger, hingga pengunjung yang berada di supermarket berastagi rantauprapat pengetahuan tentang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo semangkin meningkat sehingga mendapatkan ilmu dari sosialisasi tersebut.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS V SEKOLAH DASAR Haziratul, Haziratul Qudsya; Yantoro, Yantoro; Risdalina, Risdalina
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09 No. 03 September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.16934

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk melihat serta mendeskripsikan model pembelajaran Think Pair Share untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Siswa pada Pembelajaran Matematika Kelas V Sekolah Dasar. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 73/IX Simpang Sungai Duren pada kelas V. Bentuk pada penelidian ini ialah penelitian tindakan kelas atau PTK. Data pada penelitian ini didapat dengan cara melaksanakan observasi serta wawancara. Sesudah itu data dianalisis secara kualitatif serta kuantitatif. Penelitian ini diberlangsungkan dalam dua siklus, dengan empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. Berdasrkan hasil penelitian sesudah penerapan model pembelajaran Think Pair Share untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa pada pembelajaran matematika bisa meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Hal ini dikarenakan setiap siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan berkomunikasi dengan memperhatikan indikator keterampilan berkomunikasi pada saat aktivitas pembelajaran yang bisa dilihat dalam setiap siklus pertemuan. Hasil dari siklus I pertemuan pertama memperoleh presentase sebesar 56,10% dengan kategori “Rendah”, sedangkan dalam siklus I pertemuan kedua didapatkan presentase yakni 62,80% dengan kategori “Sedang” dengan peningkatan sebesar 6,7%. Dalam siklus II pertemuan pertama didapat persentase sebesar 73,40% dengan kategori “Tinggi” dimana terdapat kenaikan sebesar 10,6%, serta untuk siklus II pertemuan kedua mendapatkan persentase yakni 79% berada dalam kategori “Tinggi” dengan kenaikan sebesar 5,6%. Hasil dalam pertemuan kedua siklus II sudah menggapai persentase perolehan indikator keberhasilan, yakni 70%. Melalui hasil penelitian ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share bisa Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Siswa pada Pembelajaran Matematika Kelas V Sekolah Dasar. Hal tersebut mampu dibuktikan dengan terjadinya peningkatan tiap indikator keterampilan berkomunikasi siswa pada setiap siklus pertemuannya.
Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Model CIRC dalam Pembelajaran Literasi Membaca Menulis di Sekolah Dasar Sri Mutiah Ulfa; Eko Kuntarto; Risdalina Risdalina
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 2025 (1)
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/jppi.v5i1.871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca dan menulis pada proses pembelajaran serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan yang dilakukan dengan model Cooperative Integrared Reading and Composition (CIRC). Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Datanya diperoleh dengan pengumpulan data SDN 207/IV Kota Jambi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model CIRC dapat meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis. Faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan keluarga memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan model ini. Dengan kerjasama pendidik serta wali murid, siswa mengalami peningkatan dalam motivasi dan keterampilan berbahasa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan membaca maupun menulisnya murid kelas IV D SDN 207/IV Kota Jambi terutama disebabkan oleh faktor eksternal, yakni lingkungan sekolah dan keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasamanya pendidik bersama wali murid sangat penting. Dengan demikian, harapan adanya pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini, hambatan belajarnya murid bisa diminimalisir agar tercapainya pengajaran kepada murid pun akan meningkat.
Legal Analysis of the Criminal Act of Online Togel Gambling in Dirokan Hilir (Study of Decision No. 296/PID.B/2024/PN-RHL) Ramadhan Pery, Rizki; Risdalina, Risdalina; Kusno, Kusno
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.291

Abstract

The development of digital technology has led to an increase in online gambling practices in Indonesia. This article discusses a legal analysis of online gambling crimes based on Decision Number 296/Pid.B/2024/PN Rokan Hilir, in which the defendant Marihot Sitinjak was charged and sentenced for his actions as an online lottery bookie. This research uses a normative legal method based on court decision data. The results of the study show that the panel of judges stated that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 303 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for offering and providing opportunities for gambling as a livelihood. This decision confirms the consistency of the application of the law to online gambling practices that are rampant in society. The Decision of the Rokan Hilir District Court Number 296/Pid.B/2024/PN Rhl stated that the defendant Marihot Sitinjak was proven guilty of conducting online lottery gambling as a livelihood, with a prison sentence of 1 year and 8 months based on Article 303 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. This verdict was issued on August 22, 2024, by the Panel of Judges led by Ahmad Rizal, SH, MH, after examining the Public Prosecutor's alternative charges and trial evidence.
The Role of Criminal Investigation Unit Investigators of Rokan Hilir Resort in Combating the Crime of Human Trafficking Based on Law No. 21 of 2007 Concerning the Crime of Human Trafficking and Human Rights Rio Pradana, Wahyu; Risdalina, Risdalina; Kusno, Kusno
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.293

Abstract

Human Trafficking (TPPO) is a serious crime that threatens human dignity and violates fundamental human rights, such as the right to freedom and protection from exploitation. Rokan Hilir Regency, as a border region with high mobility, is one of the areas prone to TIP. This study aims to analyze the role of investigators from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Rokan Hilir Police in efforts to combat TIP based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of TIP and its compliance with human rights principles. The method used is an empirical juridical approach through a review of laws and regulations and analysis of field practices. The results of the study indicate that the role of investigators includes preventive, repressive, and coordinative actions, but there are still obstacles such as limited resources, lack of public understanding, and limited victim protection facilities. Synergy between agencies and improving the quality of human resources are key to effective law enforcement.It was concluded that the role of the Rokan Hilir Police Criminal Investigation Unit has been implemented in accordance with the mandate of Law No. 21 of 2007, but requires capacity building, increased inter-agency coordination, and a more victim-centric approach to increase the effectiveness of combating TPPO.
Legal Analysis of Criminal Responsibility for Perpetrators of Murder and Abandonment of Babies from Illicit Relationships Maulana, Ahmad; Risdalina, Risdalina; Kusno, Kusno
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.322

Abstract

Case Number 36/Pid.B/2024/PN KFM tried defendant Lusia Neno Kolo, who was accused of committing the crime of murder against her newborn baby. The charges filed included Article 340 of the Criminal Code (premeditated murder), Article 342 of the Criminal Code (murder of a child by a mother due to fear of being discovered pregnant), and alternative charges in the Child Protection Law. The panel of judges ultimately sentenced her to 7 years in prison based on evidence under Article 342 of the Criminal Code. This article analyzes the legal construction, the judge's considerations, the proven elements of the crime, and the relevance of the post-mortem and forensic evidence in the case. Evidence in the form of testimony from the midwife, a visum et repertum, and the results of the Forensic Laboratory (DNA) which showed a 99.999% probability that the baby was the defendant's biological child, became important evidence that strengthened the elements of the crime.
Default Dispute Settlement Through Somasi (Somatie Or Legal Notice) Based On Law 1238 Of The Civil Code Gunawan Nasution, Sakti; Risdalina, Risdalina; Kumalasari M, Indra
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 6 (2022): December 2022
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i6.536

Abstract

This study aims to find out and analyze the settlement of default disputes through subpoena (somatie or legal notice) and analyze the legal protection of debtors' defaults. This research is a type of normative research. So that it can be seen that legal protection against debtor default is divided into two, namely preventive legal protection (prevention) and repressive (settlement). Apart from that, there is also rescheduling, reconditioning and restructuring. In addition, settlement of default disputes through subpoena (somatie or legal notice) is legal. However, subpoena does not have the nature of execution, because only as a warning, therefore it can be resolved by means of litigation and non-litigation.
Legal and Social Implications of Illegal Lottery Schemes: A Study of Rokan Hilir District Court Decision Number 257/Pid.B/2023/PN Rhl Purba, Didin Alberto; Risdalina, Risdalina; Kusno, Kusno
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.595

Abstract

This study analyzes Decision Number 257/Pid.B/2023/PN Rhl as a case study to unveil the law enforcement paradox regarding illegal lottery schemes. This case employed a hybrid modus operandi combining conventional methods and electronic means. This research employs a normative-empirical juridical method, drawing on statutory, conceptual, and case study approaches. The objective is to dissect the inconsistency in the application of legal instruments and the sociological impact of the verdict. The findings reveal that the Public Prosecutor and the Panel of Judges tended to be pragmatic by applying Article 303 section (1) point 1 of the Penal Code. They disregarded the fact of electronic means usage, which should have been subject to the principle of lex specialis derogat legi generali under Law Number 11 of 2008. This reduces the potential for the impoverishment of perpetrators through maximum fines. Furthermore, the 8 (eight) month prison sentence without a fine against a Defendant who made gambling his livelihood proved ineffective as a deterrent. Such punishment did not address the perpetrator’s root economic motives. Sociologically, this decision reflects structural inequality in law enforcement, with a sharp downward bias against small retailers and a blunt upward bias against major bookies. This condition implies the normalization of gambling as a community economic alternative. This study recommends integrating a more progressive criminal policy, utilizing digital forensics, and revitalizing customary law to comprehensively eradicate the gambling ecosystem.
Sentencing Disparities for Violence against Children Resulting in Death: A Study of Sibuhuan District Court Decision Number 103/Pid.Sus/2020/PN Sbh Butar-Butar, Kornelius; Risdalina, Risdalina; Kusno, Kusno
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.617

Abstract

Criminal law enforcement in cases of collective violence frequently encounters challenges in determining the proportionality of punishment. This challenge arises primarily when Public Prosecutors submit uniform sentencing demands for all defendants without dissecting their respective gradations of culpability. This research aims to analyze the urgency of applying the principle of individualized punishment to correct uniform demands in participation (deelneming) cases. Furthermore, this study evaluates the judicial ratio decidendi in imposing sentencing disparities to achieve substantive justice. This study is a normative-juridical legal research employing a case approach toward Decision Number 103/Pid.Sus/2020/PN Sbh. The results indicate a significant asymmetry in factual roles among the defendants. The initiator of the violence possessed a more dominant causal contribution toward the death of the child victim compared to other participating perpetrators. The Judges performed a judicial correction by handing down a verdict exceeding the demand (ultra petita) in favor of the initiator and a conforming verdict in favor of the follower. This sentencing disparity is not assessed as a form of inconsistency; rather, it constitutes a manifestation of proportional justice oriented toward child victim protection (victim-oriented justice). This research concludes that, in participation offenses resulting in fatalities, justice does not lie in equal sentencing, but in the precision of imposing sanctions commensurate with the gravity of the perpetrator’s role and fault.
Juridical Analysis of the Imposition of Imprisonment and Measures for a Juvenile Sexual Offender with Recidivist Status: A Study of Rokan Hilir District Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl Sinaga, Dini Febrianti Br; Risdalina, Risdalina; Ritonga, Muhammad Khoirul
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.634

Abstract

This research examines the law enforcement dilemma in sexual violence cases committed by a juvenile with recidivist status exhibiting characteristics of predatory behavior. This phenomenon palpably challenges the fundamental principle of child protection, which has traditionally prioritized out-of-court settlement (diversion). Unlike general approaches that tend to be trapped in a binary choice between retributive punishment or pure release, this research aims to analyze the rationality and effectiveness of applying the double track system in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl. This decision serves as a legal response to the closure of diversionary programs for offenders who repeatedly commit crimes. By employing normative legal research methods through a case approach and supported by an in-depth analysis of recent literature, this research finds that the judge imposed combined sanctions consisting of 2 years and 6 months’ imprisonment and a 6-month job-training measure. The findings indicate that the judge’s consideration was based on proving systematic elements of violence, namely targeting, isolating, and overpowering. Furthermore, the juvenile recidivism status legally nullifies the right to diversion as regulated in Law Number 11 of 2012. This research concludes that in the context of a recidivist juvenile, legal protection is not manifested through release from charges. Conversely, protection is realized through structured mandatory rehabilitation within a closed institution. The theoretical and practical implications of this research recommend that law enforcement officials more explicitly include recidivism status and the offender’s risk profile as a basis for aggravating considerations in the verdict holding. This is crucial to ensure a balance between offender rehabilitation and societal protection from potential repeated crimes.
Co-Authors Abd. Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Badawi harahap Ahmad Hariandi Ahmad MAULANA Ali Djamhuri Amarullah Siregar Amri, Helmika Suradi Armando, Fadli Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Butar-Butar, Kornelius Danu, Herman Daud Yusuf Simanjuntak Dewi Patima Hutagalung Dona Antonio Eko Kuntarto Elviana Sagala Elviana Sagala Fajri, Agus Fatria Dewi Febri Kurniawan Febriyanti Irzansyah Fiqri Maulana, Aldo Firmansyah Firmansyah Fisheri Nasution, Fajar Gunawan Nasution, Sakti Gusria Amara Haziratul, Haziratul Qudsya Hefa Ruspita Hengki Syahyunan Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari Munthe Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M. Irma Shintia Kumaralo Junus, Nasran Khairani Amalia Tambunan Khoirul Ritonga, Muhammad Kumalasari M, Indra Kumalasari Munthe, Indra Kumalasari, Indra Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Lia Fazira Lisa Ayu Ningsih M, Indra Kumalasari Manullang, Ardiansyah Maulana Putra Maya Jannah Maya Jannah Maya Jannah Muhammad Fadlan Muhammad Faisal Muhammad Fauzan Hasibuan Muhammad Muiz Hariansyah Hasibuan Muhammad Rizkiyawan Rafiyanto Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Mukhsin Juniardo Siregar Mulkanuddin, Mulkanuddin Munthe, Indra Kumalasari Nimrot Siahaan Nimrot Siahaan Nisak, Khairun Panjaitan, Bernat Parlindungan Siregar Poriaman Poriaman Poriaman, Poriaman Pratama Sitepu, Edi Prihartono Prihartono Purba, Didin Alberto Purba, Josua Sotarduga Rahmad Ramadhan Ramadhan Pery, Rizki Rambe, Sapani Martua Retni Ayu Syafitri Riki Afri Rizki Rio Pradana, Wahyu Ritonga, Muhammad Khoirul Sahala Pardamean Harahap Santi Rambe SAPUTRA, RYAN Sidabutar, Alcapon Sigit Ardiansyah Sinaga, Dini Febrianti Br Siregar, Kaharuddin Siregar, Putri Habibah Sopian Sopian Sri Mutiah Ulfa Sriono, Sriono Tambunan, Haris Nixon Tampubolon, Lorent Tondi Rivaldi Munthe Wahyu Simon Tampubolon Wahyu Simon Tampubolon Yantoro, Yantoro Yusnaidar Yusnaidar Zainal Abidin Pakpahan Zuwena Apdolipah