Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan

IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Eneng Nuraeni; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Ania Oktaliana; Elan Jaelani; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.
THE INFLUENCE OF RELIGION AND COMMUNITY BEHAVIOR ON ELECTION SUCCESS IN WEST JAVA IN 2019 Nassarudin, E Hasbi; Anggraeni, Leni; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.35231

Abstract

The history of the development of elections from the point of view of voters based on 5 elections, that there is polarization and changes in behavior. Judging from the elections that were carried out at first those who were Muslims supported parties labeled Islam, but gradually the selection of parties began to move to parties that were not labeled Islam. It can be seen by the number of parties that have emerged in several elections that have been held, most of the parties that have emerged are not directly based on Islamic principles, but rather choose a party style that is nationalistic. It is not impossible that the shift is caused by various factors, both external and internal factors. According to Sutidi Ridha in his research results concluded that behavior. This research tries to guess and analyze religious factors and community behavior towards the success of elections in 2019.Sejarah perkembangan pemilu dari sudut pandangan pemilih berdasarkan 5 kali pemilu, bahwa terjadi polarisasi dan perubahan perilaku. Dilihat dari pemilihan yang dilakukan padamulanya mereka yang bergama Islam mendukung partai yang berlabel Islam, namun secara bertahap pemilihan partai mulai berpindah kepada partai yang bukan berlabel Islam. Dapat dilihat dengan banyaknya partai yang muncul pada beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan, kebanyakan dari partai yang muncul tidak langsung berlandaskan kepada asas-asas Islam, namun lebih banyak memilih corak partai yang bersifat nasionalisme. Bukan tidak mungkin adanya pergeseran tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Menurut Sutidi Ridha dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan menganalisis faktor agama dan perilaku masyarakat terhadap keberhasilan pemilu pada tahun 2019.
THE INFLUENCE OF RELIGION AND COMMUNITY BEHAVIOR ON ELECTION SUCCESS IN WEST JAVA IN 2019 Nassarudin, E Hasbi; Anggraeni, Leni; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.35231

Abstract

The history of the development of elections from the point of view of voters based on 5 elections, that there is polarization and changes in behavior. Judging from the elections that were carried out at first those who were Muslims supported parties labeled Islam, but gradually the selection of parties began to move to parties that were not labeled Islam. It can be seen by the number of parties that have emerged in several elections that have been held, most of the parties that have emerged are not directly based on Islamic principles, but rather choose a party style that is nationalistic. It is not impossible that the shift is caused by various factors, both external and internal factors. According to Sutidi Ridha in his research results concluded that behavior. This research tries to guess and analyze religious factors and community behavior towards the success of elections in 2019.Sejarah perkembangan pemilu dari sudut pandangan pemilih berdasarkan 5 kali pemilu, bahwa terjadi polarisasi dan perubahan perilaku. Dilihat dari pemilihan yang dilakukan padamulanya mereka yang bergama Islam mendukung partai yang berlabel Islam, namun secara bertahap pemilihan partai mulai berpindah kepada partai yang bukan berlabel Islam. Dapat dilihat dengan banyaknya partai yang muncul pada beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan, kebanyakan dari partai yang muncul tidak langsung berlandaskan kepada asas-asas Islam, namun lebih banyak memilih corak partai yang bersifat nasionalisme. Bukan tidak mungkin adanya pergeseran tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Menurut Sutidi Ridha dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan menganalisis faktor agama dan perilaku masyarakat terhadap keberhasilan pemilu pada tahun 2019.
IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Nuraeni, Eneng; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Oktaliana, Ania; Jaelani, Elan; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.