Articles
<![CDATA[Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin ]]>
<![CDATA[Yeni Siska]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Zepa Anggraini]]>;
<![CDATA[H.M. Chotib]]>;
<![CDATA[Ade Sofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.863 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v4i3.175
<![CDATA[Salah satu program yang telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), namun permasalahannya adalah adanya keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan teknik pengambilan sampel? purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan pendamping kecamatan terkait data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, minimnya Mobilisasi dari Pendaming PKH dalam memberikan Sosialisasi pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH). Upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan Pendamping PKH Kecamatan, melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang Progam Keluarga Harapan (PKH).]]>
<![CDATA[Upaya Pengawas Binaan Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus di SMP Negeri 5 Muara Bungo) ]]>
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Sylvia Jesika]]>;
<![CDATA[Darmawanto Darmawano]]>;
<![CDATA[Doni Eko Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.768 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v2i3.63
<![CDATA[Keberadaan SMP Negeri 5 terletak pada tempat cukup strategis dan dapat menerima menjangkau siswa dari berbagai tempat dan menampung fenomena yang terlihat dan menyangkut untuk meningkat kinerja guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang keadaannya nampak sebagai berikut: Fasilitas yang kurang memadai; Tingkat pendidikan belum sesuai untuk memegang suatu bidang studi; Kurangnya pelatihan bagi guru yang tingkat pendidikan belum sesuai dengan suatu bidang studi;]]>
<![CDATA[Analisis Fungsi Komunikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani ]]>
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[M Magribi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.639 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v3i3.97
<![CDATA[Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa pajak merupakan salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah, sehingga perlu adanya komunikasi intensif guna meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengetahui apa hambatan yang dihadapi oleh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo serta mengetahui upaya yang dilakukan Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani guna mengatasi hambatan pelaksanaan komunikasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo ]]>
<![CDATA[zepa anggraini]]>;
<![CDATA[Mega Gustiana]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.114 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v3i4.126
<![CDATA[Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang, Mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatannya. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan Studi Deskriptif bertujuan untuk mengambarkan masalah terhadap fenomena yang terjadi sebagai pemecahan masalah berdasarkan fakta dan dampak. Populasi Penelitian yaitu Kepala Sekolah, Guru, Staff Tata Usaha, Wali Murid, Komite Sekolah, Operator dengan Unit Analisis sebanyak 10 orang dengan teknik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam? Pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah, tetapi dalam proses penganggaran wali murid dan masyarakat tidak diikutsertakan, yang ikut hanya Guru, Bendahara, Komite, Kepala Sekolah, sekolah tidak melibatkan wali murid karena sekolah mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilakukan dalam penyusunan Dana BOS. Untuk itu disarankan agar? petunjuk teknis mengikuti teori yang ada dalam Transparansi dan Akuntabilitas.]]>
<![CDATA[PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DALAM MEMBINA PESERTA DIDIK PROGRAM PAKET C DI DUSUN SUNGAI ARANG ]]>
<![CDATA[Dinda Pratiwi]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Ade Sofa]]>;
<![CDATA[M Chotib]]>;
<![CDATA[Zepa Anggraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.974 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v4i4.191
<![CDATA[Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan sebagai wadah serta fasilitator bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan kecakapan hidup. Adapun permasalahan yang ada di PKBM Mukhroza Dusun Sungai Arang yaitu belum memiliki sarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan belajar Program Paket C, Keterlambatan kehadiran peserta didik, dan wabah Covid-19. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Lembaga PKBM, hambatan, dan upaya pada PKBM Mukhroza di Dusun Sungai Arang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ialah dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak sembilan orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PKBM Mukhroza di Dusun Sungai Arang dalam membina peserta didik Paket C sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan namun masih memiliki kekurangan dalam bentuk sarana penyelenggaraan Program Paket C. Hambatan yang terjadi pada PKBM Mukhroza dalam melaksanakan perannya terkait dengan fenomena permasalahan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh PKBM mukhroza yaitu untuk meniadakan latihan praktek keterampilan semenjak pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilarangnya belajar tatap muka dan diganti dengan belajar secara daring sehingga pihak PKBM Mukhroza menggunakan aplikasi Whatsapp dalam menyampaikan tugas dan materi. Selanjutnya PKBM mukhroza dalam pelatihan skill menyarankan peserta didik untuk membawa peralatan praktek sendiri dan digunakan bersama-sama serta memperbolehkan peserta didik membawa buku modul terkait Program Paket C dari referensi lain.]]>
<![CDATA[Analisis Pembinaan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Kitri Ayu Wulandari Mustafa]]>;
<![CDATA[Ade Sofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.51 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v3i4.117
<![CDATA[Kedisiplinan merupakan suatu kondisi sikap mental yang tecermin dalam perbuatan atau tingkah laku dari setiap individu ataupun kelompok yang berupa kepatuhan maupun setia terhadap suatu peraturan, ketentuan, maupun organisasi. Sikap disiplin wajib dipertahankan di dalam sebuah organisasi karena untuk bisa menumbuhkan rasa kepatuhannya terhadap organisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai, hambatan dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 12 orang dengan menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih mengalami beberapa kendala yang ditemui, yaitu rendahnya kesadaran pegawai untuk bisa bersikap disiplin terhadap organisasi sehingga mengakibatkan sulitnya membina pegawai. Diharapkan kedepannya peran lurah dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia melakukan pendekatan dengan masing-masing pegawai melalui cara pendekatan secara personal kepada para pegawai guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada.]]>
<![CDATA[PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENCETAKAN SAWAH BARU (Studi pada Kodim 0416/BUTE) ]]>
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Meli Manda Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.548 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v3i2.23
<![CDATA[Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satu peran dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah dalam program pencetakan sawah baru. Dalam melaksanakan perannya belum berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih mengeluhkan dari peran TNI yang belum maksimal dalam pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pencetakan sawah baru. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui Peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru telah dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan langkah-langkah dalam mencetak sawah baru oleh TNI yaitu: 1). Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), 2). Survei dan Investigasi, 3). Desain, 4). Konstruksi. Dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh TNI juga mengupayakan untuk meningkatkan pelatihan dalam penyuluhan pertanian terhadap aparat TNI Kodim 0416 Bute, agar dalam melaksanakan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MUARA BUNGO ]]>
<![CDATA[joko susanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Al Ichsan]]>;
<![CDATA[Siti Rahmiati]]>;
<![CDATA[M. Chotib]]>;
<![CDATA[Zepa Anggraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.7 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v6i2.221
<![CDATA[Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 8 tentang Guru dan Dosen bahwa dalam usaha memenuhi mutu pendidikan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaiaman, apa hambatan serta upaya kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muara Bungo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ialah dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak sepuluh orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik belum cukup baik, hal ini dikarenakan masih ditemukan permasalahan terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Hambatan yang ditemukan adalah sebagian tenaga pengajar belum sesuai dengan kebutuhan kurikulum, sebagian guru belum menguasai rencana perangkat pembelajarn dan kekurangan bahan ajar dan sarana guru mengajar. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kebutuhan tenaga pengajar, membuat aturan dan pengawasan terkait dengan kinerja guru dan memaksimalkan sarana dan prasarana belajar untuk mendukung pemenuhan kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DUSUN EMPELU KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO ]]>
<![CDATA[Zepa Anggraini]]>;
<![CDATA[Ade Sofa]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[M.Chotib M.Chotib]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 1 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56957/jsr.v7i1.247
<![CDATA[Pelayanan yang cepat, efektif, efesien menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pelayanan public. Pelayanan di Dusun Empelu masih dikeluhkan oleh masyarakat, seperti ketidaksiplinan jam kerja pegawai pemerintah dusun, belum adanya maklumat tentang tata cara dalam pengurusan administrasi kependudukan dan memiliki ruang tunggu dan parkir yang sempit. Mengingat fungsi utama pemerintah dusun adalah melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa pada Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun unit analisis berjumlah 9 (Sembilan orang) dengan teknik pengambilan sampel? purposive sampling. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo belum optimal, dikarenakan masih banyak ditemukan beberapa hambatan yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan belum adanya informasi terkait tata cara prosedur dalam pengurusan surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Selanjutnya pihak pemerintah masih kurang disiplin di dalam kinerjanya . Adapun upaya yang di lakukan yaitu pihak pemerintah harus lebih sering untuk bersosialisasi dan memberikan arahan terkait tata cara prosedur dalam pengurusannya dan pihak pemerintah harus memberikan sanksi terhadap perangkat yang sering melanggar aturan untuk memberikan efek jera agar dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BUNGO ]]>
<![CDATA[Cici Olivvia Cahyani]]>;
<![CDATA[Joko Susanto]]>;
<![CDATA[Syahwami Syahwami]]>;
<![CDATA[Zepa Anggraini]]>;
<![CDATA[Joko Sunaryo]]>;
<![CDATA[Ade Sofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56957/jsr.v7i2.270
<![CDATA[Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional yang bertujuan untuk mendorong peningkataan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak, serta untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak dan sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Bungo. Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu masih banyaknya anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bungo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kartu Identitas Anak, hambatan serta upayanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kartu Identitas Anak pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun pelaksanaanya belum sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu masih kurangnya sumber daya yang mendukung dan masih rendahnya partisipasi masyarakat tentang pentingnya KIA. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan program jemput bola untuk program Kartu Identitas Anak (KIA).]]>
