Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Diskursus Islam NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN DIRASAH: Jurnal Kajian Islam
Kasjim Salenda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peniadaan Salat Jumat dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid al-Syarīah Sirajuddin, Sirajuddin; Kasjim Salenda; Abdul Wahid Haddade
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 6 No 2 (2020): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v6i2.218

Abstract

This research aimed to analyze the relevance of dismissal of friday prayers in circular letter of south sulawesi governor number: 451.11 / 2057/2020 during covid-19 pandemic from the perspective of maqāṣid al-syarī’ah. This research is library research using a qualitative approach and content analysis techniques. The results of the research conclude that the substance of the circular letter is relevant to the principle of maqāṣid al-syarī’ah which is the core philosophy of the formation of Islamic law in presenting the benefit of mankind in the world and the hereafter, both from the aspect of maqāṣid al-kulliyyah (universal) and maqāṣid al-juz'iyyah (partial) especially maqāṣid in obeying a leader. Therefore, the emergence of the phenomenon of counter attitudes from some people and even preachers towards the policy should not occur.
Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara Kasjim Salenda
Al-Ulum Vol. 16 No. 1 (2016): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.177 KB) | DOI: 10.30603/au.v16i1.6

Abstract

This paper analyzes the distinction of Islamic law in Indonesia as a role model of Indonesian Islam (Islam Nusantara). The underlying question is that what are the disticntions of Indonesian Islamic law which can be a role model for Indonesian Islam. The purpose of this paper is to identify the characteristics of Islamic law in Indonesia as well as to elaborate the distinctiveness of Indonesian Islam as a role model. It is showed that Islamic law in Indonesia has been well integrated into Indonesian culture and Indonesian legislations. Indonesian Islam (Islam Nusantara) initiated by Nahdatul Ulama shows its capacities to accommodate local wisdom (culture) and Islamic law, so that there is no conflict among them. It is peaceful, pluralistic and egalitarian approach, and there will be ‘role model’ for Islamic civilization.
TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH Munadi Munadi; Sabri Samin; Kasjim Salenda; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7002

Abstract

Penelitian ini ingin melihat sejauhmana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam terutama teori-teori mas}lah}ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teori-teori hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diantara: Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari Malaysia yang memesan barang kepada pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang panjar. Sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan ba’i salam,  dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah. Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan jual beli s}arf. Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari Malaysia menggunakan mata uang Ringgit. Apabila pembelian tersebut terdapat sisa pengembalian maka penjual akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata uang Rupiah kepada  pembeli dari Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati. 
KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS Sri Deti; Sabri Samin; Amiruddin Amiruddin; Kasjim Salenda
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7046

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian applied research yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan scientific (ilmiah-empiris). Hasil dari penelitian ini diketahui  kontribusi dana pihak ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas adalah sebesar 0.64%. Angka tersebut dapat dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan konvensional yaitu sebesar 27.02%. Demikian juga halnya dengan kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas, juga menunjukkan angka yang relatif kecil yaitu sebesar 1.17%, jauh dibawah kontribusi pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh perbankan konvensional yaitu sebesar 34.39%. Secara umum kontribusi perbankan syariah melalui total dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas hanya sebesar 1.81% jauh dibawah kontribusi dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan konvensional yaitu sebesar 61.41%. Sebagai implikasi diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pihak perbankan syariah dalam mengambil keputusan terutama dalam mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan di Kabupaten Sambas. Serta dapat memanfaatkan faktor pendukung secara maksimal dan meminimalisir faktor penghambat agar dapat meningkatkan total dana pihak ketiga dan pembiayaan. Selain itu dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak agar kehadiran perbankan syariah dapat memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DI SULAWESI BARAT Juraeri Tahir; A. Qadir Gassing HT; Achmad Abubakar; Kasjim Salenda
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7083

Abstract

Tulisan ini akan mengungkapkan tentang faktor-faktor terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual dari kecenderungan masyarakat Sulawesi  Barat dalam melakukan nikah siri. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Barat yang meliputi tiga Kabupaten kota, yaitu Mamuju, Mejene dan Polman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, fenomenologis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari sumber-sumber utama, yaitu para responden yang terdiri dari pelaku nikah siri, pejabat desa, pejabat KUA, dan pejabat Pengadilan yang berkompeten menjawab penelitian tentang nikah siri. Data sekunder diambil dari sumber-sumber lain, yaitu tulisan-tulisan yang terkait dengan formulasi hukum nikah siri dan buku-buku tentang sosiologi hukum dan filsafat hukum Islam sebagai alat pembedah terhadap penelitian ini. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi dengan instrumen pedoman wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan baha faktor-faktor terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat di kalangan laki-laki adalah  karena menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang tercatat, memang ingin menikah 2 kali/poligami, suami melakukan pernikahan tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain adalah karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai hidupnya, adanya jumlah perepuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki. 
TRADISI BARZANJI DALAM PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN BONE Anna Rahma Syam; Kasjim Salenda; Wahid Haddade
Jurnal Diskursus Islam Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v4i2.7370

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tradisi Barzanji dalam persepsi Masyarakat Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif/ field research dengan pendekatan syar’i, historis, fenomenologis, serta sosiologis. Adapun sember data dalam penelitian ini \diperoleh langsung oleh tokoh agama, tokoh adat, masyarakat di Kabupaten Bone serta penelusuran berbagai literarur atau referensi. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitan ini menujukkan bahwa tradisi Barzanji dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Bone sebagai tradisi yang baik untuk di pertahankan eksistensinya karena dalam pelaksanaanya memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat melaksanakan pembacaan Barzanji dalam setiap ritual keagamaan maupun budaya dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur, membumikan shalawat, dan sebagai salah satu wadah dalam mesyiarkan Islam, karena pada kesempatan ini banyak masyarakat berkumpul, sehingga ketika membaca Barzanji masyarakat dapat kembali mengenal, mengenang dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. yang merupakan sosok panutan dalam kehidupan masyarakat. serta bertawassul kepada Allah swt. dengan wasilah Nabi Muhammad saw. untuk memperoleh keberkahan atas apa yang dikerjakan.
ESTABILISHING HARMONY BETWEEN RELIGIONS BY THE RELIGIOUS HARMONY FORUM IN PAPUA THE LAND OF PEACE MAQASID SYARI’AH PERSPECTIVE Amirullah Amirullah; Kasjim Salenda; Nurman Said; Abdul Wahid Haddade
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 1 (2020): April
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i1.12805

Abstract

This writing tells about the endeavor of FKUB, or the Religious Harmony Forum in the city of Jayapura in estabilishing harmony between religions in Jayapura-Papua The Land of Peace in Maqasid Syari’ah perpective. This is an analytical descriptive research aimed to explain explicitly about the existence of FKUB in estabilishing the religious harmony according to the Maqasid Syari’ah point of view. The result shows that the effort of FKUB in Jayapura led to five points of priority measurement applied to maintain the harmony between religions. Those are as follows: a) preserving religions in Dharuriyyat (basic needs) level in the effort of estabilishing harmony of religious groups through dialogue in one’s group to be persuasive; b) preserving spirit (Hifz) is a basic need (dharuriyyat). Otherwise, people would fail to present seminars, dialogue, and contain people aspirations; c) preserving intelligence (Hifz al-‘Aql) is obviously fundamental to create harmony; d) preserving successors in daruriyyat level. It is also fundamental for better upcominng future; e) educating relgious figure how to maximally maintin prosperity.
Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nur Ahmad U; Kasjim Salenda
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21462

Abstract

The main problem of this research is related to the role of Visum Et Repertum in uncovering the crime of murder. Islamic Law Perspective Case Study Number 438/Pid. b/ 2020/ PN. Sungguminasa. To answer these problems, the authors use a methodology, namely: 1) Interviews with judges who handle cases described in the background. 2) Data analysis, namely the author uses qualitative data analysis, in which the author uses qualitative descriptive. The results of the study are that although it is not absolute that there is a visum et revertum in proving criminal cases, but to strengthen the judge's confidence, so that visum et revertum should always exist, especially criminal acts whose object is the human body, and visum et repertum is a piece of evidence which is not binding on judges, so that the visum et repertum is only a complementary evidence. However, in certain cases where the available evidence is minimal or lacking, visum et repertum is the main evidence that must be used as a basis by the judge. So that the visum et repertum can also be used as evidence that is binding and has legal force so that the visum et repertum issued by a team of expert doctors is a necessity, especially regarding cases of murder crimes. The position of visum et repertum in Islamic law is as the application of ijtihad for judges to obtain truth and justice, namely as evidence, precisely as written evidence or in Islam known as al-bayyinah because it can create benefit for mankind.Keywords: Visum Et Repertum; Cases of Murder; Islamic Law
PENENTUAN KADAR NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PASCA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP Mutmainna; Kasjim Salenda; Hamzah Hasan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.29612

Abstract

The main problem of this research is how to determine the levels of iddah and mut'ah maintenance after divorce during the Covid-19 pandemic at the Sidrap Religious Court (case study on decision no. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap). This research is a type of field research with a legal approach. The results of this study indicate that the view of Islamic law regarding iddah and mut'ah maintenance is seen on the basis of articles 149, letters a and b, and 151 of the Compilation of Islamic Law. In addition, in determining the levels of iddah, mut'ah, and children, the judge has considered the sense of justice and propriety by examining the economic capacity of men and the facts of the basic needs of his wife and children.
IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/ LGBT Ridwan; Kasjim Salenda; Rahmatiah
AL-MUTSLA Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kedudukan waria, operasi perubahan kelamin, penyempurnaan kelamin, dan isu LGBT dalam perspektif hukum Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin bagi mereka yang tidak memiliki kelainan pada alat kelamin hukumnya haram, sementara bagi mereka yang memiliki kelainan (interseks) diperbolehkan dengan syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana fatwa ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi fatwa ini, terutama terkait penerimaan sosial dan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam terkait isu gender dan seksualitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam sosialisasi dan penerapan fatwa ini.
Co-Authors A. Qadir Gassing HT Abdul Wahid Haddade Achmad Abubakar Amiruddin . Amirullah Amirullah Anna Rahma Syam ASNI H, Mursalim Hamza Hasan Hamzah Hasan Juraeri Tahir Kaprawi Kurnia Kurniati Kurniati Mera, Nasaruddin Muhammad Muhammad Munadi Munadi Mutmainna Nur Ahmad U Nurman Said Nurwahidah Rahmatiah Rahmatiah Ridwan Sabri Samin Sirajuddin Sirajuddin Sri Deti Wahid Haddade