Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN International Journal of Education, Vocational and Social Science
Sabri Samin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH Munadi Munadi; Sabri Samin; Kasjim Salenda; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7002

Abstract

Penelitian ini ingin melihat sejauhmana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam terutama teori-teori mas}lah}ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teori-teori hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diantara: Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari Malaysia yang memesan barang kepada pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang panjar. Sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan ba’i salam,  dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah. Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan jual beli s}arf. Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari Malaysia menggunakan mata uang Ringgit. Apabila pembelian tersebut terdapat sisa pengembalian maka penjual akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata uang Rupiah kepada  pembeli dari Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati. 
KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS Sri Deti; Sabri Samin; Amiruddin Amiruddin; Kasjim Salenda
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7046

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian applied research yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan scientific (ilmiah-empiris). Hasil dari penelitian ini diketahui  kontribusi dana pihak ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas adalah sebesar 0.64%. Angka tersebut dapat dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan konvensional yaitu sebesar 27.02%. Demikian juga halnya dengan kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas, juga menunjukkan angka yang relatif kecil yaitu sebesar 1.17%, jauh dibawah kontribusi pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh perbankan konvensional yaitu sebesar 34.39%. Secara umum kontribusi perbankan syariah melalui total dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas hanya sebesar 1.81% jauh dibawah kontribusi dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan konvensional yaitu sebesar 61.41%. Sebagai implikasi diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pihak perbankan syariah dalam mengambil keputusan terutama dalam mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan di Kabupaten Sambas. Serta dapat memanfaatkan faktor pendukung secara maksimal dan meminimalisir faktor penghambat agar dapat meningkatkan total dana pihak ketiga dan pembiayaan. Selain itu dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak agar kehadiran perbankan syariah dapat memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.
THE POSITION OF MAQASID AL-SHARI’A ON FIQH OF MINORITIES Moh. Wahib; Sabri Samin; Barsihannoor Barsihannoor; Muhammad Shuhufi
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12532

Abstract

This paper elaborates in depth on the position of maqasid al-syari'ah towards minority fiqh. This research is a library research, descriptive in nature. This research uses normative (syar'i) and sociological theological approaches. Primary data sources are data obtained through literature studies with primary data taken from the Koran, hadith, jurisprudence books, books that study minority fiqh or others that are related to this research. The results showed that the position of maqasid al-syari ah is the foundation and foundation for the concept of minority fiqh. The format of the rules of maqasid al-syari'ah contained in minority jurisprudence, namely: First: al-taysir waraf' al-haraj (eases and raises difficulties). Second: tagayyur al-fatwa is a change in fatwa. Third: tanzil al-hajah manzilah aL-darurat (Needs occupy an emergency). Fourth: 'Urf or customs in society. Fifth: Annazru ila al-Ma'alat (seeing the legal consequences). Sixth: The congregation as a judge.
THE PRACTICE OF IMPLEMENTING CHANGES IN THE MARRIAGE AGE LIMIT THAT OCCURRED IN THE MATTIRO SOMPE DISTRICT Satriani; Sabri Samin; Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 10 No 2 (2022): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v10i2.30684

Abstract

This study discusses the practice of implementing changes in the age limit of marriage that occur in Mattiro Sompe District. This type of research is descriptive qualitative field research. This study uses primary data sources, namely interviews with child marriage actors, the Head of the Office of Religious Affairs, and people who were considered related to the discussed topic. Meanwhile, the secondary data is from various relevant books and literature, such as RI Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Child Protection Law Number 35 of 2014. The result of this research / scientific papers, articles, and other documents relevant to the research's substance. For tertiary data from legal dictionaries, Encyclopedias of Islam, magazines, and newspapers. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out through three stages: data reduction, data presentation (data display), and conclusion drawing /verification. The results of this study show that the ratification of Law number 16 of 2019 is a legal product that binds every Indonesian citizen without exception, including the people of Mattiro Sompe District, as a basis or reference for those who will carry out marriages must be as regulated in Law number 16 of 2019 concerning the age limit of marriage. The social impact of the marriage age limit is based on Law number 16 of 2019, which has been implemented in the Mattiro Sompe District. The social conditions of the people of Mattiro Sompe District, which is the majority of farmers, affect responding to changes in this age limit so that they feel objections and difficulties when implementing it. Meanwhile, those with a higher education level feel the positive impact of this change in the marriage age limit. Meanwhile, the Head of KUA Subdistrict, Mattiro Sompe, in terms of psychology, puts pressure when an application is submitted from a close family or has a kinship relationship. The application of changes in the marriage age limit does not reduce the number of cases of child marriage in Mattiro Sompe District. Still, from 3 years, the application of the marriage age limit shows an increase every year and is dominated by women.
KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Anisa Faradilah; Sabri Samin; Hartini Tahir; Andi Akmal; Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27125

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kafa’ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentang kafa’ah. 2) bagaimana praktik kafa’ah dalam pelaksanaan proses perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 3) bagaimana realisasi kafa’ah terhadap tingkat keharmonisan perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya syariat Islam seperti Al-Qura’an, hadist, ijma, dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas.Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat terhadap kafa’ah dalam perkawinan lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktekkan konsep kafa’ah terutama dalam segi keagamaan dimana telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek kafa’ah nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. 3) Realisasi kafa’ah yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Ada empat keluarga yang sangat harmonis dan tujuh keluarga lainnya harmonis. Kata kunci: perkawinan, kafa’ah, hukum islam.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS Andrianto, Moh Ifan; Sabri Samin; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30775

Abstract

The main problem being studied is how to mediate in the settlement of divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Maros Religious Court from the perspective of Islamic law. This type of research is a descriptive qualitative approach with juridical, normative and sociological theology. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study found that the mediation procedure at the Maros Religious Court class 1B based on PERMA Number 1 of 2016, the Covid-19 pandemic resulted in a change in procedure, namely having to do a Covid-19 test and also comply with health protocols. In 2019-2021 successful and unsuccessful mediation cases experienced ups and downs, successful mediation cases increased in 2020 and decreased in 2021, while unsuccessful mediation decreased in 2020 and increased in 2021. The Qur'an explains Conflicts and disputes that occur among human beings are a reality. Humans as caliphs on earth are required to resolve disputes.
PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NON-MUSLIM DI INDONESIA Salam, Nursalam; Sabri Samin; Usman Jafar; Nursalam Rahmatullah
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 12 No. 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/ist.v12i2.2922

Abstract

This study aims to enrich and develop understanding of the status of non-Muslim citizenship in Indonesia from the perspective of Nahdlatul Ulama (NU) as the largest community organization in Indonesia. The type of research used is library research, with a theological-normative, sharia and historical approach. This study uses data collection methods in the form of quoting, filtering and analyzing using content analysis of representative literature that is relevant to the problem discussed, then reviewing and concluding it. The results of this study are an analysis of the status of non-Muslim citizenship in Indonesia according to Nahdlatul Ulama categorized as non-Muslim citizens. In fiqh that limits the rights of non-Muslims does not apply in the concept of a nation state implemented in Indonesia. Therefore, this study recommends that political and religious categorization not be monopolized by one particular entity or group. In addition, this study also suggests that the government, the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as community organizations such as Nahdlatul Ulama or Muhammadiyah need to re-knit the threads that have become tangled due to identity politics, and reconstruct the understanding of classical fiqh teachings and doctrines into a contemporary perspective that is more in line with the concept of an inclusive nation state, as implemented in Indonesia.
Contemporary Aspect Of Grant And Inheritance To Children (Study Philosophy Of Islamic Law) Nurfaizah, Nurfaizah; Sabri Samin; Ahmad Musyahid; Misbahuddin Amin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 2 No. 03 (2023): August, International Journal of Education, vocational and Social Science (IJE
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v2i03.417

Abstract

Abstract: Inheritance is the inheritance of an heir who has passed away to his heirs with sababiyah and nasabiyah relationships. Whereas a grant is a gift to someone for the assets they own, either to children or other relatives during their lifetime. The purpose of this research is to find out the theoretical review of inheritance and grants to children in the perspective of Islamic law, with this type of qualitative research and using a normative method. As a result of research that inheritance to children is an absolute right that is obtained by a child as a legal heir, while grants to children are gifts that provide the initial inheritance from their parents. So that it is categorized as inherited property and can be withdrawn. Keywords: Inheritance; Grant; Children; Islamic Law.
Co-Authors Ahmad Musyahid Amiruddin . Andi Akmal Andi Anisa Faradilah Andrianto, Moh Ifan Barsihannoor Barsihannoor Hartini Tahir Kasjim Salenda Kurniati Kurniati Kurniati Misbahuddin Amin Muh. Jamal Jamil Muhammad Akmal Muhammad Shuhufi Munadi Munadi Nurfaizah Nurfaizah, Nurfaizah Rahmatullah, Nursalam Salam, Nursalam Satriani Sri Deti Usman Jafar