Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 18 PK/PDT.SUS-HKI/2023 TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA BONCABE DAN BON NORI Ulan Dari, Anggi; Ruhtiani, Maya; Anggraeniko, Litya Surisdani
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 6 No. 2 (2024): JLEE Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum berdasarkan putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 tentang sengketa merek antara boncabe dan bon nori. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kasus .Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan 3 masalah yaitu boncabe merupakan merek terkenal, bon nori memiliki persamaan pada pokoknya dengan boncabe dan pendaftaran merek bon nori dilakukan dengan itikad tidak baik. Adapun akibat hukum dari adanya putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 merek dagang bon nori dicoret dari daftar umum merek, menghentikan produksi merek bon nori, melakukan penarikan terhadap produk bon nori yang telah diedarkan di perdagangan maupun promosi bon nori yang dilakukan di tv atau media sosial dan dapat dituntut ke ranah pidana jika tidak melaksanakan hasil putusan.
Admissibility of digital evidence in Indonesia: Criminal–civil implications for the chain of custody and evidentiary validity Anggraeniko, Litya Surisdani; Ambarwati, Auliah; Utami, Feby Reski
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 4 (2026): April 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i4.1566

Abstract

Digital evidence has become a cornerstone of modern litigation in Indonesia; however, its admissibility remains complex because of the varying standards of proof across legal regimes. This study analyzes the construction of digital evidence admissibility following the enactment of Law No. 20 of 2025 (The New Criminal Procedure Code) and its harmonization with Law No. 11 of 2008 (UU ITE). Methodologically, this research employs a doctrinal legal analysis with a conceptual and statutory approach, utilizing court judgments as doctrinal illustrations to identify judicial inconsistencies in handling electronic data. The findings reveal that while Article 177 paragraph (1) letter f of Law No. 20/2025 now explicitly recognizes electronic information as independent evidence, its validity is strictly contingent upon Chain of Custody (CoC) compliance. In criminal proceedings, CoC lapses, such as failure in hashing or unauthorized access, frequently lead to the exclusion of evidence beyond a reasonable doubt. Conversely, in civil cases, procedural defects typically result in a reduction in probative value rather than total inadmissibility, governed by the principle of functional equivalence. To mitigate judicial disparity, this study proposes a Criminal–Civil Admissibility Matrix and a Minimum CoC Checklist comprising five technical indicators: lawful acquisition, hashing, forensic imaging, documented transfer, and expert certification. These frameworks serve as normative guides to ensure the integrity, authenticity, and reliability of digital proof in the Indonesian judiciary.