Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Inovasi Digital untuk Peningkatan Pelayanan Publik : Studi Kasus Penerapan Sp4n-Lapor di Disdukcapil Kota Samarinda Dyah Rahayuning Perwitasari; Enos Paselle; Hariati; Suci Fitrah Syari
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol. 7 No. 01 (2025): The 7th National Conference for Community Service Project 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v7i01.11103

Abstract

Penelitian ini mengkaji inovasi digital melalui implementasi SP4N-Lapor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, dengan menitikberatkan pada novelty berupa integrasi complaint management system SP4N-Lapor dengan sistem layanan administrasi kependudukan digital. Tujuannya adalah membuat layanan dokumen kependudukan lebih responsif, transparan dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan analisis dokumentasi layanan. Hasilnya menunjukkan peningkatan akuntabilitas layanan, kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, dan penguatan komunikasi antara Disdukcapil dan masyarakat. Tantangan utama termasuk literasi digital warga, keterbatasan infrastruktur dan regulasi data kependudukan yang perlu disinergikan.
Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif Bulan Erika Bato; Iqbal Saputra Zana; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Desi Andreastuti; Dyah Rahayuning Perwitasari; Lara Ayu Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.506

Abstract

Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan untuk setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Berdasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, keterwakilan perempuan secara keseluruhan dalam pemilu legislatif mengalami peningkatan. Namun tidak pernah mencapai angka 30% dari keseluruhan anggota legislatif, bahkan setelah undang-undang 30% diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilu legislatif dari hasil pemilu masih perlu didorong secara maksimal. Norma sosial dan budaya yang masih cenderung patriarkis membatasi peran perempuan di ranah publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, melalui komitmen dukungan partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam memilih calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif untuk memastikan hadirnya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi dan laporan yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan untuk memilih anggota legislatif perempuan. Sistem kepartaian masih meremehkan pendidikan dan kaderisasi politik perempuan
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA Dyah Rahayuning Perwitasari; Iqbal Saputra Zana; Kus Indarto; Bulan Erika Bato; Lara Ayu Lestari
卷 8 编号 2 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i2.604

Abstract

Peningkatan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan pesatnya transformasi digital, kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan/program digital seperti SIPSN, SIMBA, CRM, dan smart city. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan systematic scoping review, yang mengkaji berbagai sumber literatur baik dari artikel peer-reviewed maupun grey literature untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital telah membawa perubahan signifikan, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform CRM/JAKI dan menyediakan data yang lebih transparan melalui SIPSN, tantangan utama masih ada dalam hal efisiensi, kecukupan infrastruktur, dan pemerataan implementasi serta kesenjangan digital antara daerah maju dan kurang berkembang. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan interoperabilitas data, penguatan infrastruktur digital, serta standarisasi indikator pengelolaan sampah di seluruh Indonesia untuk mendukung pencapaian Indonesia Bersih 2029 secara lebih efektif dan terukur.