Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha Rosari, Anton; Darnis, Darnis; Patra, Lerri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1930

Abstract

Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di Solok Selatan Syahputra, Julfahmi; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.1.44-57.2024

Abstract

Utilization of natural resources in Indonesia for the greatest prosperity of the people is a necessity. One of the safe resources that can be utilized and has great potential is geothermal energy. However, its use requires land. The results of this research refer to land acquisition for geothermal exploitation in South Solok by providing information to the community regarding development plans, initial location data collection and public consultation. In the process of buying and selling, exchanging, or other methods agreed voluntarily by interested parties, it is carried out with a compensation mechanism and scheme determined by a committee formed by the company which will then be submitted and determined in deliberation. The conclusion in this research is that the provision of land needs carried out by PT Supreme Energy Muara Laboh refers to Presidential Decree No. 36 of 2005, Presidential Decree 36 of 2006 and the RTRW of South Solok Regency. Apart from that, in terms of the implementation of the sales and purchase process carried out by PT Supreme Energy Muara Laboh through a compensation mechanism, the name of the scheme created is "profit compensation" presented by the company.  
Pemanfaatan Tanah Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) Jalmas, David; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
Lareh Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.2.109-120.2024

Abstract

To promote tourism in West Sumatra, particularly in the city of Bukittinggi, the provincial government of West Sumatra actively seeks investors to develop star-rated international hotels. Consequently, PT. Grahamas Citrawisata was appointed as the investor in this collaboration, which is formalized in Agreement No. 17.020/L/1990. However, during the implementation of this agreement, several issues have arisen, such as the perceived inadequacy of the compensation distribution from the BOT agreement compared to the reported revenues or balance sheets provided by Novotel Bukittinggi. The research problem formulation for this study includes: 1) The utilization of provincial asset land in West Sumatra for the construction of the Triple Tree Bukittinggi Hotel & Resort using the build operate transfer model and the agreement drafting process. 2) The implementation of the build operate transfer (BOT) agreement in utilizing provincial assets for the construction of the Triple Tree Bukittinggi Hotel & Resort. 3) The status of the land and building of the Triple Tree Bukittinggi Hotel & Resort after the expiration of the build operate transfer agreement. This research is an empirical juridical legal study, employing data collection techniques such as interviews and document studies. Based on the research findings, it is concluded that the utilization of the government asset land uses the build operate transfer method due to limited funds, experience, and skills necessary for the hotel development and management. The build operate transfer (BOT) agreement is documented in Agreement No. 17.020/L/1990, agreed upon by both parties on August 27, 1990. The implementation of the agreement occurs in three stages: 1) Construction (Build), 2) Utilization or Management (Operate), 3) Handover (Transfer). Additionally, the research examines the status of the land and building after the BOT agreement ends and the steps taken by the provincial government in managing the hotel post-BOT agreement.. Keywords: Build Operate Transfer Agreement , Land, Regional Assets, Regional Property
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DAN KAPAL TANGKAP IKAN NELAYAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Rosari, Anton; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.580

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 5 pulau besar dan 30 pulau kecil, tercatat sebanyak 17.504 pulau, 8.651 pulau telah diberi nama, 8.853 pulau belum diberi nama dan 9.842 pulau telah diverifikasi. sepanjang 5.150 km di benua Australia dan Asia serta membelah Samudera Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, luas lautan 5,8 juta km2 atau 70% dari seluruh wilayah Negara. Seluruh wilayah laut Indonesia, 2,3 juta Km2 adalah wilayah perairan dan laut Nusantara, maka total ZEE Indonesia (ZEEI) adalah 2,7 juta Km2 dan panjang garis pantainya 95.181 Km2. Dalam hal ini, terkait produksi perikanan tangkap diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir dengan panjang total kurang lebih 1.973,24 Km, 185 pulau, dan luas laut 186.580 m2 padang lamun. Di perairan laut Sumatera Barat, luas kawasan mangrove diperkirakan mencapai 43.1866,71 Ha, terumbu karang seluas 36.693 Ha, dan padang lamun seluas 2000 Ha. Provinsi Sumatera Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE yang cukup untuk kegiatan usaha perikanan. Beberapa wilayah pesisir di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan usaha perikanan tangkap laut. Dengan hasil yang cukup menjanjikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Perumahan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Kota Medan Lizty, Sheilla; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1779

Abstract

Pada praktiknya jual beli perumahan dengan KPR sering menimbulkan permasalahan, baik konflik yang bersumber dari pelaku pengembang, dimana banyak terjadi sengketa disebabkan oleh pelaku pengembang yang tidak menepati janjinya sehingga konsumen dirugikan oleh pelaku pengembang akibat buruk dari komitmen yang diajukan saat menawarkan produk tidak diindahkan oleh pelaku pengembang tersebut. Hal ini tentu menyalahi ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana perlindungan terhadap konsumen (pembeli) dalam hal pengembang ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya berdasarkan PPJB di Kota Medan? Dan bagaimana proses penyelesaian jual beli tanah dan rumah melalui KPR berdasarkan PPJB di Kota Medan, sehingga konsumen (pembeli) dapat memperoleh tanah dan rumahnya serta sertipikat hak atas tanahnya?.Adapun metode penelitiannya adalah metode pendekatan yuridis empiris (emphrical legal research), sifat penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Adapun kesimpulannya Ketidaksesuain tersebut meliputi ketidakjelasan informasti yang diberikan tentang identifikasi dan deskripsi tentang prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada. dengan realita pembangunan dan keterlambatan waktu proses pembangunan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Usaha mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui BPSK, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat namun UUPK masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut, untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.
OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDPROPAM POLDA SUMATERA BARAT DALAM PENETAPAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI Faldi, Aulia; Khairani, Khairani; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1925

Abstract

Proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah kerja Polda Sumbar yang dilaksanakan oleh Unit Subbidpaminal mengacu kepada Pasal 9 s/d Pasal 27 Perkadiv Nomor 1 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar? 2) Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? 3) Bagaimanakah cara mengoptimalkan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa: 1) Penegakan disiplin dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalistas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Setiap penegakan disipilin terhadap anggota polri sudah sesuai dengan standar operasional proses prosedur yang berlaku dalam lingkungan polri. Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar. 2) Aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya adalah: sumber daya manusia, sarana atau fasilitas, anggaran dan masyarakat. 3) Pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a) Meningkatkan jumlah personel Polri b) Mengadakan kendaraan operasional dan peralatan komunikasi handy talky (HT) sesuai kebutuhan c) Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan d) Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.
Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa di Kota Padang Agusvia Rahmi Yanti; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1947

Abstract

Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary that the Notary in his/her position has the authority to ratify signature and determine the exact date of the letter under hand, by registering it in a special book. A debt acknowledgment letter that already contains an element of default and gives rise to legal consequences can be executed with a deed of power of attorney to sell. 1) What is the process for making a debt acknowledgment letter as collateral for a debtor's debt in Padang City? 2) Why does the making of debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately and therefore require legalization by a notary? 3) What is the position of a power of attorney to sell that has been legalized by a notary regarding making a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in Padang City? By using empirical juridical research methods, this research concludes that the process of legalizing a debt acknowledgment letter in Padang City is that the debt acknowledgment letter must be in the form of a private deed and can be agreed upon by the parties, then the debt acknowledgment letter is signed by the parties and legalized before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties in the principle of agreement/consensus, the signing is ratified before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties. In the process of legalizing a debt acknowledgment letter, the notary only witnesses the signing of the private letter on the same day, date, month and year at the time of legalization and then provides a legalization number, affixes a stamp/position seal to each page and records it in the private letter reportorium book. confirmed. The reasons debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately are: Factors from the community and Factors from the Notary. The position of a debt acknowledgment letter legalized by a notary regarding the making of a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in the city of Padang, namely, a debt acknowledgment letter legalized by a notary can be used as evidence in court if a civil case occurs, and the additional guarantee of the sale power deed made before a notary is null and void. law if one of the parties to the agreement dies. As explained in Article 1813 of the Civil Code regarding the end of the grant of power of attorney. However, a power of attorney deed to sell has the same status as a debt acknowledgment letter and can be used as evidence in court.
Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang Arief Wicaksana, Tegar; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2204

Abstract

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3) Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon Notaris di Kota Padang.
Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/Kabupaten Agam atas Nama PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam Wahyuni, Hesty; Khairani, Khairani; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2235

Abstract

Perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya pengajuan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam. Namun belum ada harmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Mutiara Agam dan juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait permasalahan dimaksud. Dari hasil Penelitian diperoleh:1) Mengapa terjadi perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi 6.067,79 Ha pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha 2) Penyelesaian perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, sehingga dalam prakteknya terdapat disharmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Adryzeb Z, Glanovix; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan usaha merupakan salah satu upaya pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada UUPA memberikan kesempatan bagi orang perorangan ataupun badan usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha dengan diberikannya Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara, maupun tanah dengan Hak Pengelolaan. Terhadap Pemanfaatan tanah dengan Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu pemanfaatan yang dimana apabila telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Negara dan negara akan mengelola kembali terkait pemberian hak kepada pihak yang mengurus baik itu memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut. Salah satunya pada HGU No.1 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah dikelola selama 30 tahun dan telah berakhir pada tahun 2018 namun pada tanah bekas HGU masih dikuasai dan dikelola oleh pemegang Hak terdahulu yaitu PT. Inang Sari dan sampai saat ini belum melakukan perpanjangan hak. Sehingga pengusahaan tanah yang telah lewat waktunya ini dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan perlu sikap tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan atas tanah negara. Berdasarkan hal ini perlu diteliti apa saja hal yang menyebabkan bekas pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak, bagaimana pengawasan terhadap negara bekas hak, dan bagaimana proses pemberian hak diatas tanah bekas HGU, sehingga untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini diperlukan suatu metode penelitian empiris guna melihat permasalahan hukum yang terjadi dilapangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Empiris ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan permasalahan yang terjadi secara rinci dengan penggunakan teori keadilan bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah, teori kepastian hukum terkait jaminan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak agar terciptanya suatu rasa aman. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan yang akan di analisa secara kualitatif.