Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Egip Satria Eka Putra; Khairul Fahmi; Yuslim Yuslim; Khairani Khairani; Hengki Andora
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.822

Abstract

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.
Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Hendri Joni; Elwi Danil; Yuslim Yuslim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1011

Abstract

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.
Sifat Rekomendasi Pengembalian Kerugian Negara Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Candra Feri Caniago; Khairani Khairani; Yuslim Yuslim
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.373-389.2023

Abstract

Recommendations are suggestions from the examiner based on the results of the examination contained in the Audit Report (LHP) of the Supreme Audit Agency (BPK). Law No. 15/2004 mandates that recommendations must be followed up by responsible officials or parties. On several occasions, BPK has stated that its audit results are final and binding. A common recommendation in BPK's LHP is to return state losses to the state or regional treasury by stating the amount of money to be returned. Meanwhile, in other provisions, namely PP No. 38 of 2016 and BPK Regulation No. 3 of 2007, it is stated that the BPK audit results are one of the sources of information on the occurrence of losses, which will then be processed for imposition and compensation claims. In its provisions, all decisions arising from the process may differ from the state losses stated in the BPK's LHP. The purpose of this article is to examine the nature of the recommendations for the recovery of state losses in the BPK's LHP. This research is normative legal research with the approach of principles, cases, laws, and regulations. The results show that the BPK's recommendation is final and binding since the LHP is issued and submitted to the representative institution, so it must be followed up by providing answers and explanations to the BPK. Meanwhile, the state loss stated in the LHP BPK is not final. This is related to the authority of BPK, where the recommendation to recover state losses in the LHP BPK is not in the context of exercising the authority to calculate state losses, as well as assessing and/or determining the amount of state losses.
EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA Fakhruddin, Fakhruddin; Yuslim, Yuslim; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.116 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.19760

Abstract

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapacacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansialterdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu diAceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi PemilihanUmum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masihterdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan padasaat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dansengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggarandan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatanakibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalammemahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat Arhdan, Sandy Mulia; Yuslim, Yuslim; Fahmi, Khairul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2261

Abstract

ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat serta pemersatu bangsa dituntut untuk profesional, tidak terlibat dalam politik, dan tidak terlibat dalam kolusi, nepotisme, dan korupsi, terutama selama Pilkada ASN harus bebas dari pengaruh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan siapa pun yang terlibat dalam pemilihan. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat diduga sebanyak 71 orang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Masyarakat ataupun Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang pada penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, dan memberi rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. Kemudian Surat Keputusan Bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti ada pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik.
Mengembangkan Potensi Pariwisata Pantai “Jai-Jai Raok” Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Perekonomian Masyarakat Setempat Ginting, Yanti Mayasari; Nur, M. Irsyad; Fikri, Khusnul; Ramadhan, Rian Rahmat; Putra, Dimas Mahendra; Daryanes, Febblina; Yuslim, Yuslim; Abunawas, Abunawas
ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 4 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/abdimasekodiksosiora.v4i2.4241

Abstract

Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, ditambah dengan pariwisata Pantai Jai-Jai Raok ini sudah pernah menjadi tuan rumah dalam festival kebudayaan “Pacu Jalur”, maka dari itu pelaksanaan pengabdian perlu dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Pantai Jai-Jai Raok ini serta memperkenalkan wisata ini ke dalam sosial media dalam rangka meingkatkan perekonomian masyarakat setempat dari potensi desa.
Kepastian Hukum Persyaratan Evaluasi Kualifikasi Sisa Kemampuan Paket Untuk Usaha Non Kecil Pada Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Raharjo, Dandy Ilham; Yuslim, Yuslim; Mannas, Yussy Adelina
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.203-213.2024

Abstract

This research aims to analyze the legal certainty of the qualification evaluation requirements for the remaining capability packages for non-small businesses for tenders for construction work carried out by the Procurement Committee. The tender has 4 (four) requirements that must be met, namely administrative, qualification, technical and price requirements. One of the qualification requirements that must be fulfilled Provider is the remaining capacity of the non-small business package. The remaining package capacity is the maximum limit on the amount of work that may be carried out by the construction work provider at the same time as the procurement contract is signed. Normative research is understood as research to test applicable norms or provisions. Research results: SKP qualification evaluation requirements for non-small businesses have 2 (two) provisions for non-small businesses, the Package Capability (KP) value is determined as 6 (six) or 1.2 (one point two) N, Providers who have more experience from 6 (six) after this regulation is promulgated and submits a list of jobs that have been handled simultaneously in the last 5 (five) years, the results of the evaluation of being able to handle packages simultaneously will increase, for example 1.2 (one point two) x 6 ( six) becomes 7.2 (seven point two). However, in terms of determining the results of decimal numbers, there are no more detailed and strict provisions for rounding up or down for decimal numbers. Legal certainty seen from the opinion of Gustav Radbruch stated that legal certainty is achieved if it fulfills 4 (four elements), one of which is that the facts contained in the law must be formulated in a clear way, then the requirements for evaluating the remaining capabilities of non-small business packages which have not been regulated are related to provisions 1.2 ( one point two)N has not been fulfilled.
Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Zakaria, Iqbal; Danil, Elwi; Yuslim, Yuslim
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.162-171.2024

Abstract

The term "contract" in the construction services sector is known as a construction work contract. A construction work contract are included the category of innominate or unnamed contracts because it emerged and developed without specific regulation in the Indonesian Civil Code (Burgerlijk wetboek). Construction work contracts are specifically regulated under Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. According to Article 47, paragraph (1) of the Construction Services Law, one of the clauses that must be included in a construction work contract is the choice of dispute resolution for construction disputes. Furthermore, in the attachment to the Model Document Selection Regulation National Public Procurement Agency Number 12 of 2021, there are also provisions regarding the choice of dispute resolution clause in the general terms of contract and special terms of contract sections. The general terms of contract and special terms of contract are integral parts of a construction work contract, even though they are structurally separated into two different sections. However, in practice, there are still construction work contracts that do not include this clause. This study aims to analyze the validity of construction work contracts that do not include the choice of dispute resolution clause. The research method used is normative. The results of the study indicate that the presence of a construction dispute resolution choice clause is included as an element of naturalia. The naturalia element is an element in a contract/agreement that is still considered to exist and does not render the agreement invalid or non-binding on the parties who made it. If the choice of dispute resolution clause is not included in a construction work contract, it does not automatically render the contract invalid. The contract will remain valid as long as it meets the general requirements for the validity of a contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, it is important for parties involved in a construction work contract to include this clause because its presence can provide clarity and legal certainty in the execution of the construction work contract.
Pendampingan dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang Kabupaten Padang Pariaman Gusminarti, Gusminarti; Fithrina, Hendria; Khairani, Khairani; Yuslim, Yuslim; Rosari, Anton; Romi, Romi; Darnis, Darnis; Fatimah, Titin; Zulfitri, Amelia; Syofiarti, Syofiarti; Andora, Hengki; Delyarahmi, Sucy; Warman, Kurnia; Fendri, Azmi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas
Publisher : LPPM Universitas Dharma Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmda.v4i1.2232

Abstract

Based on Presidential Instruction No.9/2025 the President ordered each village to form a Merah Putih Village Cooperative. Therefore, the Government of Nagari Kudu Gantiang in collaboration with the Department of State Administration Law, Faculty of Law, Andalas University conducted community service related to the establishment of the Merah Putih Nagari Cooperative. This activity aims to assist and socialize the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang as an effort to strengthen the community-based economy. The method used is in the form of socialization and assistance in the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang. The result of this service is that the Nagari Merah Putih Cooperative of Nagari Kudu Gantiang has been established as a revitalization of the Kudu Gantiang Village Unit Cooperative (KUD) which has not carried out its business activities for a long time.