Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Desentralisasi Dan Demokratisasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Kampung Majener Kabupaten Sorong Refra, Mohamad Saleh; Sangadji, Ismail Munadi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desentralisasi dan demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan kampung Majener kabupaten Sorong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong, secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki yaitu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat kampung Majener dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka dan rencana melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung Majener tidak dapat dipraktikan. Penelitian ini menyarankan penerapan praktik upaya-upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener yaitu, pemberdayaan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar pemerintah daerah dan inovasi teknologi sehingga berdampak terhadap pembangunan kampung Majener.
Analisis Etika Birokrasi dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pemerintah Kota Sorong Refra, Mohamad Saleh
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9529

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Etika birokrasi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, etika ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dirumuskan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap proses birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan nilai-nilai etis seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain budaya birokrasi yang hierarkis, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran etis sebagian aparatur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan etika birokrasi, reformasi sistem pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih beretika dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.