Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Mahadi : Indonesia Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

 1 
AKIBAT HUKUM DAN ALTERNATIF BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN PASCA KELUARNYA UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Zuhriati Khalid; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.787

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang akan ada tetapibelum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur statusbadan hukumnya sebagai Yayasan. Bagi Yayasaan yang masih menggunakan kata yayasandidepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrectmatighdaad). Yayasantersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan ataspermohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi,maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggotaPendiri dan Pengurus Yayasan.Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasanguna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai DenganKetentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungandengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syaratYayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain,Melakukan Pembubaran Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja akibathukum/konsekuensi yang dapat diterima yayasan apabila tidak melakukan penyesuain anggarandasar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan alternative apa saja yang dapat dilakukanyayasan guna menghindari konsekuensi hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitiankualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapatmenjawab permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci:Yayasan, Penyesuaian AD, Akibat Hukum
TANGGUNG JAWAB PPAT ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN Tania Mayshara Limbong; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2297

Abstract

ABSTRACTPPAT in making the deed is to ensure that the payment of BPHTB the debt has been paid by the taxpayer. For this reason, it is necessary to study the role of PPAT in the imposition of BPHTB in the transfer of land rights and building, the legal consequences of the imposition of BPHTB in the deed of sale and purchase of land and buildings and the mechanism for imposing BPHTB in the deed of sale and purchase. Type The research used in writing this thesis is juridical normative empirical, which is descriptive analysis. The data collection techniques used used is literature study and field research. The role of PPAT in The imposition of BPHTB in the Transfer of Land and Building Rights, namely convey the necessary information related to the imposition process BPHTB in the imposition of BPHTB tax on the transfer of land rights and building. The legal consequences of the imposition of BPHTB in the Deed of Sale and Purchase of Land and The building, namely the Sale and Purchase Deed, cannot be carried out before the BPHTB is signed the sale and purchase transfer transaction has not been paid by the taxpayer, which also result in legal certainty in the transition. In addition there are The sanctions imposed by Article 91 paragraph (1) are in the form of paying fines 7,500,000.00 (seven million five hundred thousand rupiah) for each commit a violation if the signing of the Sale and Purchase Deed is done before PPAT before the parties pay the BPHTB tax. Imposition mechanism BPHTB in the Deed of Sale and Purchase, namely preparing complete documents and data tax object, the taxpayer fills in the information on the tax object and the value of the BPHTB payable into the Tax Deposit Form (SSPD) BPHTB, then calculate the value of BPHTB payable. Next is the Taxpayer and PPAT/Notary sign the SSPD form. The payment process is carried out when the documents SSPD BPHTB which is verified as complete and declared correct. Then payment is made through the beneficiary treasurer or through a bank and must tax receipt of proof of deposit/SSPD BPHTB as proof of payment of BPHTBlegal debt.Keywords: PPAT, Imposition of BPHTB, Deed of Sale and Purchase
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn) Ita Ita; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2296

Abstract

ABSTRACTThe thing which is the most disadvantaged party is the debtor, but it is possible that the bank as the creditor will also suffer losses from these problems.The problem in this research is how to regulate the law regardingthe debtor in the working capital credit agreement, how is the settlement process if the debtor is in default and how is the Judge's Consideration in Decision No. 466/Pdt/2020/PT MDN. This research method uses normative legal research and analytical descriptive research.The results of this study, legal arrangements regarding debtors in credit agreementsworking capital based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code. The process of settling debtors with outstanding performance in a credit agreement can be carried out by saving credit through rescheduling, reconditioning and restructuring. Furthermore,settlement of credit by means of the execution of the executive title by the creditor, sale of objects to be objects of collateral through auctions, sales of collateral in underhand. The judge's consideration in the decision no. 466/2020/PT.MDN, namely the plaintiff or defendant I, must comply with the agreement that has been agreed uponincluding the existence of the plaintiff's bad credit, which should be Defendant I submitting a default suit to the Binjai District Court or submitting a request for execution to the Binjai District Court or other courts anywhere within the territory of the Republic of Indonesia, instead of submitting it to another institution, namely to Defendant II to resolve legal issues between the plaintiff and Defendant I.It is recommended that the creditor must be able to anticipate things that are done to the debtor due to default by conducting deliberation to find the best solution, moreover the debtor has good faith to pay the pending debt in accordance with the agreement that has been made.Keywords: Legal Protection, Guarantee, Credit Agreement
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN CYBER BULLYING DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN) Aris, Danisa; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4808

Abstract

The ease of use of social media makes it a platform that is often misused by irresponsible people. The rise of cybercrime, such as cyberbullying, is a concern for law enforcement agencies. Cyberbullying is bullying through social media. Cyberbullying is a crime that often occurs, but its impact receives less attention. Many victims of cyberbullying do not understand what protections are available.The problems in this work are the factors that cause cyberbullying crimes, what are the laws and regulations relating to cyberbullying crimes, and how the analysis of the judge's opinion on case number 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. This research uses normative research where the sources used are based on library materials and secondary data. Then the analysis is carried out, where the final conclusion is drawn from the results of the analysis collected.The results of this research explain that criminal responsibility for perpetrators of cyber bullying crimes must still be enforced for their actions in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph 1 (one) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/PN.Mdn) Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4809

Abstract

Penguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjata tajam tanpa hak telah diatur sebagai tindak kriminal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Meskipun ada alasan untuk keperluan keamanan pribadi, membawa senjata tajam tanpa hak tetap dianggap sebagai tindak pidana. Penegakan hukum telah berupaya untuk mengurangi kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya, namun dengan perkembangan era globalisasi, senjata tajam dapat diperoleh secara online dan diproduksi secara ilegal. Hal ini meningkatkan potensi kejahatan dan mengancam keselamatan masyarakat. Jurnal ini berisi tentang pemahaman pentingnya menjunjung tinggi hukum sebagai negara hukum, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan hukum di masyarakat masih kurang baik, dengan semakin maraknya pelanggaran hukum dan tindak pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah membawa senjata tajam, yang sering digunakan untuk kejahatan seperti pencurian dan pemerasan.Penelitian ini membahas kasus kepemilikan senjata penikam oleh tersangka Taupik Lubis. Kasus tersebut melibatkan saksi dari kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan pisau belati milik tersangka. Tersangka mengakui bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri.Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap tersangka. Penelitian ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata tajam untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP EKSAMINASI TUNTUTAN BEBAS DALAM KASUS VALENCYA Naratama, Tantri; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4810

Abstract

Law enforcement is basically a process of implementing ideas, because law enforcement is an effort to implement ideas about justice, legal certainty, and social good. Law enforcement is an effort to make the law a guideline for perpetrators of traffic violence or legal relations in the life of society and the state. In Valencya's case, the public was concerned that the public prosecutor charged the defendant Valencya with violating the letter of Article 45 paragraph (1) and Article 5 of the Domestic Violence Law Number 23 of 2004 and demanded a prison sentence of 1 year. Because the charge constituted emotional abuse of the man, the public reacted unfairly, so the deputy commissioner paid special attention to the case, which then led to an investigation into the case.The purpose of this research is to find out what is the legal basis for the release of the defendant at the request of the prosecutor in Valencia and how this research is applied in prosecutorial cases in terms of the decisions taken in the Valencya case study. This research approach uses normative legal methods, where this research is conducted on the basis of primary legal materials, by examining existing theories and concepts, legal principles and legal provisions that are closely related to this research. The results of this research appear to lead to legal discovery and reform.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN) Lestari, Utami Ida; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i1.4194

Abstract

Money is central to society's economic life as a means of transactions and settlement of obligations. However, the negative impact of the increase in counterfeiting crimes is not only detrimental to individuals in society but can also disrupt the economic stability of a country. This research aims to identify the factors that influence the criminal act of circulating counterfeit money, understand the judge's considerations in making decisions regarding the case and analyze the illegal law policies implemented in prevention efforts. The research method used is a normative juridical approach with case studies. Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn. The findings of this research indicate that the influencing factors involve economic aspects, technological environment, and education. The judge's consideration in the decision refers to juridical, philosophical and sociological aspects. The criminal law policies related to the circulation of counterfeit money include regulations in the Criminal Code and Law No. 7 of 2011. The hope is that these findings can provide a holistic view regarding preventing the circulation of counterfeit money and become an essential reference in the development of criminal law science.
Studi Komparatif Food Safety Policy ditinjau dari Sustainable Development Goals Emia Tarigan, Vita Cita; Yulida, Devi; Sitompul, Rina Melati; Hasmin, Nor Akhmal
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6073

Abstract

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, salah satunya adalah mengancam produksi dan distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan keamanan pangan atau food safety policy dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan SDG 3 mengenai kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai food safety policy dan penerapannya dalam konteks SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food safety policy berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan, serta meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam regulasi keamanan pangan, seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk memperbarui kebijakan berdasarkan riset ilmiah terbaru. Dengan demikian diharapkan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Co-Authors Andi Maysarah Andi Maysarah Arif, Ahmad Ridho Aris, Danisa Ayu Trisna Dewi Azmi, Syariful Batoebara, Maria Ulfa Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli Cut Alma Nuraflah Edy Ikhsan Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Emia Tarigan, Vita Cita Erni Suyani Hasmin, Nor Akhmal Ita Ita Jonni Sitorus Kusbianto, Kusbianto Lestari, Utami Ida Mahmud Mulyadi Maria Ulfa Batoebara Maysarah, Andi Mierna Zulkarnain Muhammad Asri Pulungan Muhammad Hamdan Naratama, Tantri Nuraflah, Cut Alma Pasaribu, Juniarti Canceria Pratitis, Sugih Ayu Pulungan, Muhammad Asri Rahmat Hidayat Matondang Rosmalinda, Rosmalinda Ruslan Ruslan Sahputra, Rilawadi Sarah Nasution Simamora, Melky Suheri Sipayung, Edi Setiawan Sitompul, Ariman Suyani, Erni Syafri Syafri T. Maharanny Ade Syah Erlin Tania Mayshara Limbong Tantri Naratama Yulida, Devi Zuhriati Khalid ZULIAH, AZMIATI Zulkarnain, Mierna