Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

The Position of the Principle of Legality vs the Principle of Opportunity in the Accemination of the Prosecutor's Demands in the Replic Agenda (Valencya Case Study at the Karawang State Attorney) Sitompul, Rina Melati; Pasaribu, Juniarti Canceria
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 01 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v3i01.15454

Abstract

Withdrawing criminal charges against Valencya during a trial's replication stage has generated debate, seemingly balancing the principles of legality and opportunity. This issue is significant because the Prosecutor in the Valencya Case has effectively assumed the role of Legal Advisor. This study presents a descriptive analysis of normative research within the criminal procedure system. By detailing the placement of legal charges in the Valencya case, a thorough analysis is conducted regarding the Public Prosecutor's authority in determining the legality and the discretion to discontinue prosecution. The Principle of Opportunity justifies discontinuation efforts in charge acquisition, even when clearance requirements are conducted in the replica agenda. While prioritizing legal interests to achieve justice for victims, the principle of legality can be waived, aligning with the concept of restorative justice in the Prosecutor's Office agenda.
Studi Komparatif Food Safety Policy ditinjau dari Sustainable Development Goals Emia Tarigan, Vita Cita; Yulida, Devi; Sitompul, Rina Melati; Hasmin, Nor Akhmal
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6073

Abstract

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, salah satunya adalah mengancam produksi dan distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan keamanan pangan atau food safety policy dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan SDG 3 mengenai kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai food safety policy dan penerapannya dalam konteks SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food safety policy berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan, serta meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam regulasi keamanan pangan, seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk memperbarui kebijakan berdasarkan riset ilmiah terbaru. Dengan demikian diharapkan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT Sitompul, Rina Melati; Batoebara, Maria Ulfa; Pulungan, Muhammad Asri; Suyani, Erni
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.575

Abstract

UU Bantuan Hukum telah memberikan akses bagi LBH/LKBH Kampus Fakultas Hukum dalam melakukan peranan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarkat marginal, begitu juga halnya Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia semakin memudahkan LBH/LKBH kampus untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pengabdian Masyarakat dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didorong untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan LBH/LKBH turut andil dalam poses pengabdian kepada masyarakat. Pengurus LBH/LKBH dibeberapa kampus cukup banyak melibatkan mahasiswa akhir sebagai para legal dalam mendampingi para pencari keadilan. Melalui Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH Fakultas Hukum Universitas di Medan diupayakan bagaimana mendorong keterlibatan mahasiswa-mahasiswa akhir yang tergabung dalam pengurus LBH/LKBH mampu melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan pendampingan hukum dan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat