Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Mahadi : Indonesia Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Studi Komparatif Food Safety Policy ditinjau dari Sustainable Development Goals Emia Tarigan, Vita Cita; Yulida, Devi; Sitompul, Rina Melati; Hasmin, Nor Akhmal
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6073

Abstract

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, salah satunya adalah mengancam produksi dan distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan keamanan pangan atau food safety policy dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan SDG 3 mengenai kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai food safety policy dan penerapannya dalam konteks SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food safety policy berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan, serta meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam regulasi keamanan pangan, seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk memperbarui kebijakan berdasarkan riset ilmiah terbaru. Dengan demikian diharapkan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT Sitompul, Rina Melati; Batoebara, Maria Ulfa; Pulungan, Muhammad Asri; Suyani, Erni
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.575

Abstract

UU Bantuan Hukum telah memberikan akses bagi LBH/LKBH Kampus Fakultas Hukum dalam melakukan peranan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarkat marginal, begitu juga halnya Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia semakin memudahkan LBH/LKBH kampus untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pengabdian Masyarakat dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didorong untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan LBH/LKBH turut andil dalam poses pengabdian kepada masyarakat. Pengurus LBH/LKBH dibeberapa kampus cukup banyak melibatkan mahasiswa akhir sebagai para legal dalam mendampingi para pencari keadilan. Melalui Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH Fakultas Hukum Universitas di Medan diupayakan bagaimana mendorong keterlibatan mahasiswa-mahasiswa akhir yang tergabung dalam pengurus LBH/LKBH mampu melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan pendampingan hukum dan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Naratama, Tantri; Maysarah, Andi; Sitompul, Rina Melati
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

INOVASI LITERASI DAN PERMAINAN RAMAH ANAK DI PASAR KAMU KAWAN LAMA DESA DENAI LAMA Nasution, Sarah; Sitompul, Rina Melati; Nuraflah, Cut Alma; Zulkarnain, Mierna
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2548

Abstract

Literasi adalah kegiatan yang terfokus pada proses menyerap informasi dengan membaca. Membaca adalah proses kognitif dalam menerima setiap informasi yang dibaca. Literasi merupakan fokus penting khususnya bagi anak usia sekolah karena dalam setiap literasi, ada informasi berupa ilmu pengetahuan dalam inter dan intra disiplin yang terdapat di dalamnya. Pasarkamu yang digagas oleh kawanlama mengusung konsep Pekan Sarapan Karya Anak Muda dengan tujuan memajukan kearifan local dari segi kuliner daerah khususnya suku Melayu dan Jawa. Konsistensi Pekan sarapan semakin berkembang dengan menghadirkan beberapa pertunjukan khas daerah diantaranya tari tradisional dan gendhing. Namun permasalahan yang timbul adalah (1) kurang berminatnya anak-anak mencicipi menu sarapan dikarenakan tidak pernah mendapati menu itu di rumah mereka, (2) tidak kondusifnya keadaan anak-anak disebabkan rasa bosan karena tidak adanya aktifitas bermain dan permainan di lokasi tersebut, (3) minimnya pengelolaan ruang ramah anak di lokasi tersebut. Oleh sebab itu tujuan pengabdian ini adalah untuk(1) memberikan pendampingan dalam membuat literasif historis atas menu-menu sarapan agar dapat menjadi pengetahuan dan meningkatkan literasi pada anak sehingga anak-anak menjadi tidak asing atas menu sarapan yang disajikan kepada mereka, (2) memberikan beberapa alternatif permainan anak khususnya permainan melayu yakni; congklak, enggrang dan beberapa alternatif permainan tradisional serta wahana sederhana (3) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan PASAR KAMU yang berkaitan dengan hukum dan manajemen yang dibutuhkan. Dari pengabdian yang dilakukan diatas hasilnya adalah pengunjung anak-anak kurang menggunakan gadget dan lebih menikmati suasana local yang disajikan. Kemudian para pedagang juga lebih bersemangat mengenalkan kuliner khas yang mereka jual. Sehingga, pengunjung merasa betah berlama-lama menikmati momen tanpa harus khawatir apabila anak-anak mereka dialihkan dengan menonton melalui gadget
PENCEGAHAN KEKERASAN TAWURAN PELAJAR/REMAJA DI KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN Kusbianto Kusbianto; Ariman Sitompul; Syariful Azmi; Rilawadi Sahputra; Ruslan Ruslan; Melky Suheri Simamora; Rina Melati Sitompul; Ahmad Ridho Arif; Edi Setiawan Sipayung
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 4 (2025): Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i4.4976

Abstract

Community service in bagan deli district is a district located in the city of medan which is a distance of 22.5 km for 32 minutes from Dharmawangsa University. Community service is a follow - up between the cooperation that has been done between the University of Dharmawangsa with KPPI in medan belawan district office. This activity was carried out by socializing the law with the theme “Prevention of teenage brawl violence in Bagan Deli Village”. This theme is a very important issue to be conveyed and known so that the public knows the legal consequences of violence among adolescents. The service team carried out this service as a form of concern for the people of bagan deli village by discussing the theme of Service and the service team did not provide restrictions to participants to provide questions with problems of preventing teenage brawls. This service was held on October 22, 2025 by meeting directly with the participants by conducting stages, namely preparation, implementation, and results. The results of the implementation of these activities were evaluated by the pengabdi team on community knowledge about brawl prevention after the pengabdi team socialized so that the information submitted to the community could be accepted as a whole.
MAKNA KONSTITUSIONAL “KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS” PASCA PUTUSAN MK 195/PUU-XXIV/2026 Devi Yulida; Vita Cita Emia Tarigan; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9625

Abstract

Frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah lama menimbulkan perdebatan interpretatif mengenai desain konstitusional mekanisme pemilihan kepala daerah. Ambiguitas tersebut kembali mengemuka dalam pengujian konstitusional yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan kembali praktik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna konstitusional frasa tersebut serta menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah bagi kebijakan legislasi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan norma konstitusi yang bersifat terbuka (open-textured constitutional norm), sehingga memberikan ruang kebijakan (open legal policy) kepada pembentuk undang-undang dalam merancang mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat, demokrasi substantif, dan penafsiran konstitusi yang konsisten sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah norma konstitusi, melainkan memperkuat arah penafsirannya dengan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman konstitusional yang membatasi arah pembentukan kebijakan legislasi di masa mendatang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
Pergeseran Politik Kebijakan Pidana Dari Konsep Kolonial Menuju Pradigma Hukum Modern Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 Rina Melati Sitompul; Jhon Simon; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9154

Abstract

Politik kebijakan pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan tujuan, arah, dan cara penggunaan hukum pidana. Tujuan utama penelitian  ini adalah menganalisis dan menjelaskna proses pergeseran paradigma hukum Indonesia, yang diawal memakai hukum kolonial sekarang menuju hukum modern. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analistis, yang mengambil sampel 2 Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Hasil yang ditemukan konsep hukum modern dalam pemidaan dalam KUHP Nasional telah bergeser dari pola retributif ke pola restoratif dengan orientasi pembinaan dan reintegrasi sosial. Prinsip restorative justice yang diadopsi menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukum modern memiliki tiga visi utama yaitu keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif yang ditujukan ke pemulihan korban, dan keadilan rehabilitatif yang ditujukan kepada pelaku dan korban. Politik hukum disini mencerminkan upaya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Bibliometric Analysis of Enforcement and Restitution for Victims of Human Trafficking Rina Melati Sitompul; Elwi Danil; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7902

Abstract

Human trafficking is a serious global crime, including in Indonesia, where restitution, as financial compensation for victims, plays a crucial role in their recovery and reintegration. This study uses bibliometric analysis to explore research on law enforcement and restitution in human trafficking, aiming to identify trends, key themes, and gaps. Data was gathered from the Scopus database, covering publications from 2000 to 2024. The analysis revealed a rise in human trafficking-related publications, primarily scientific articles. Seven thematic clusters were identified, focusing on law enforcement, victim protection, and sexual trafficking. However, restitution remains underexplored, with only minimal coverage in one weakly connected cluster. Bibliographic coupling and co-citation analysis highlighted key studies and journals in the field. The study concludes that restitution deserves further attention, particularly in terms of policy, challenges, and its impact on victims, to enhance protection and justice efforts.
Co-Authors Ahmad Ridho Arif Andi Maysarah Andi Maysarah Ariman Sitompul Aris, Danisa Ayu Trisna Dewi Batoebara, Maria Ulfa Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli Cut Alma Nuraflah Devi Yulida Edi Setiawan Sipayung Edy Ikhsan Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erni Suyani Hasmin, Nor Akhmal Ita Ita Jhon Simon Jonni Sitorus Kusbianto Kusbianto Lestari, Utami Ida Mahmud Mulyadi Maria Ulfa Batoebara Maysarah, Andi Melky Suheri Simamora Mierna Zulkarnain Muhammad Asri Pulungan Muhammad Hamdan Naratama, Tantri Nuraflah, Cut Alma Pasaribu, Juniarti Canceria Pratitis, Sugih Ayu Pulungan, Muhammad Asri Rahmat Hidayat Matondang Rilawadi Sahputra Rosmalinda Ruslan Ruslan Sarah Nasution Suyani, Erni Syafri Syafri Syariful Azmi T. Maharanny Ade Syah Erlin Tania Mayshara Limbong Tantri Naratama Tarigan, Vita Cita Emia Vita Cita Emia Tarigan Yulida, Devi Zuhriati Khalid ZULIAH, AZMIATI Zulkarnain, Mierna